Yudo Margono Sangat Berpeluang Menjadi Panglima TNI

Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Prof Muradi

RadarKotaNews, Jakarta - Berdasarkan Pasal 13 ayat (4) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), setiap kepala staf angkatan di 3 (tiga) matra TNI sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi Panglima TNI.

Hal itu sebagaimana di sampaikan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Prof Muradi dalam podcast BoengKar Insight yang disiarkan live oleh SultanTV, Senin (20/9).

Menurut dia, Undang-Undang (UU) menyebutkan (calon Panglima TNI adalah mereka) sedang atau pernah menjabat kepala staf. Maka dari itu, perlu diketahui, bahwa di dalam Pasal 13 ayat (4) UU TNI menyebutkan, bahwa ; Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Lantas kata Prof Muradi, siapakah calon Panglima TNI yang akan menggantikan Marsekal TNI Hadji Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada bulan November 2021 mendatang.

Bagi dia, sosok petinggi TNI yang dianggap memiliki peluang besar untuk menjadi pucuk pimpinan di organisasi militer Indonesia itu adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudo Margono.

Prof Muradi menyampaikan beberapa alasannya, salah satunya adalah menilik dari kondisi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa. Menurutnya, Andika memiliki batas masa pensiun yang terlalu cepat jika harus memegang tongkat komando TNI saat ini.

"Akan sangat mengkhawatirkan ketika Jenderal Andika hanya memimpin TNI kurang dari 1 tahun saja. Walaupun Andika di media paling kuat. Tapi Panglima itu (batas usianya) 58 tahun,” tuturnya.

Namun kata dia, jika melihat situasi nasional di tahun 2022 dan 2023 masih cenderung landai. Dengan demikian, ia menganggap kans TNI AD belum diperlukan untuk menghadapi situasi itu. Sehingga, Presiden bisa memilih Panglima TNI dari matra lain.

“Sampai 2023 tidak ada agenda politik serius atau strategis yang memungkinkan panglima mengkonsolidasikan terlalu dalam di internal TNI,” jelasnya.

Apalagi, sejauh ini kepemimpinan Marsekal TNI Hadji Tjahjanto dari matra Angkatan Udara pun sudah cukup bagus. Gaya kepemimpinannya mampu seirama dengan Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara, meskipun posisi netralitas TNI masih tetap bisa terjaga dengan baik.

“Kalau kondisinya baik-baik saja, Presiden tidak perlu menunjuk panglima yang backgroud-nya dari Angkatan Darat. Jadi peluang pak Andika di sini makin minim di sini. Presiden bisa tunjuk calon di luar angkatan darat,” imbuhnya.

Dalam konteks pemilihan Panglima TNI untuk saat ini, akademisi yang juga merupakan seorang mantan aktivis 98 ini berpandangan, sudah selayaknya Presiden mengikuti saja rule Undang-Undang.

Bagi Prof Muradi, ada 3 (tiga) alasan mengapa Presiden sebaiknya memilih Panglima TNI dari TNI AL, salah satunya adalah tentang azaz keadilan.

Apalagi sebelum Marsekal Hadi dari matra TNI AU, ada dua jenderal TNI AD yang sudah memimpin secara berturut-turut, yakni Jenderal TNI (purn) Moeldoko, kemudian disambung oleh Jenderal TNI (purn) Gatot Nurmantyo.

“Bicara keadilan, semua angkatan di kepemimpinan presiden dapatkan haknya. Jaman pak Jokowi karena kondisi tidak terlalu riskan, waktunya sekarang bisa dilakukan,” tuturnya.

Alasan keduanya adalah tentang membangun konsolidasi di internal TNI. Situasi kondusif ini menurut Prof Muradi bisa digunakan pemerintah untuk meredam gejolak sentimen negatif di internal militernya.

“Konsolidasi internal, ini waktu ketika tentara menjalankan koordinasi internal di masa damai. Masa damai itu maksudnya sesuatu yang tidak ada gejolak politik maupun keamanan secara khusus,” tukasnya.

Terakhir dengan regenerasi. Prof Muradi beranggapan bahwa setiap perwira tinggi pasti mendambakan bisa memegang tongkat komando Panglima TNI, karena itulah jabatan tertinggi di organisasinya. Maka dari itu, akan ada kebanggaan tersendiri bagi Kepala Staf Angkatan untuk menduduki jabatan tersebut di dalam biografi pengalaman karir militernya.

“Regenerasi, saya kira posisi angkatan di luar AD atau AU punya hak untuk mencapai titik tertinggi dalam jabatan di internal TNI,” tukasnya. (fy)

Baca Juga