oleh

YLBHI: Sinyal Orde Baru Lahir Kembali

RadarKotaNews – Penolakan yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang untuk menganulir UU KPK, bisa menjadi sinyal Orde Baru lahir kembali.

Demikian pendapat Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati dalam diskusi di kantor ICW, Jakarta, Minggu (3/11/2019).

“Menurut kami, tidak keluarnya perpu adalah sebuah lonceng kita masuk ke Neo Orba,” kata dia.

Dirinya mengatakan, tidak dikeluarkannya perpu berarti ada pelemahan pemberantasan korupsi. Sedangkan Orba. Asfina mendefinisikan sebagai periode sejarah di mana korupsi dilakukan secara luar biasa.

Menurutnya, ada empat ciri khas Orba yang muncul di awal pemerintahan Jokowi – Ma’ruf. Pelemahan pemberantasan korupsi hanya satu dari empat ciri khas itu.

Ciri kedua, menurut dia, pemerintah yang hanya fokus kepada pembangunan fisik. Dapat dilihat, kata dia, dalam pidato kenegaraan presiden yang hanya menyebutkan investasi dan pembangunan, minus HAM serta kepastian hukum.

Asfinawati juga berkata, Jokowi banyak memasukan kalangan militer dan polisi ke dalam lembaga sipil pemerintahan. Hal itu, ciri ketiga dari Orba yang sering disebut sebagai Dwi Fungsi ABRI. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI menjadi salah satu tuntutan Reformasi 1998.

Ciri terakhir, pemerintahan Jokowi juga represif mengenai kebebasan berpendapat. Ia mencontohkan polisi menangkapi para peserta aksi May Day 2019 tanpa alasan yang jelas. Selain itu, kepolisian juga menggunakan cara represif dalam menangani demonstrasi mahasiswa menolak revisi UU KPK dan sejumlah UU bermasalah pada September 2019.

“Belum lagi kalau kita kaitkan dengan beberapa rancangan UU yang merepresi rakyat, maka ini adalah perulangan sebelum 1998 alias Orba,” kata dia. (wr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed