Work From Bali, Kepentingan Korporasi Berlebel Kebijakan

Irma Ismail, Aktivis Muslimah Balikpapan

Penulis : Irma Ismail

Bali dikenal akan keindahan alamnya, dan pariwisata adalah denyut nadi kehidupannya, bahkan bisa dibilang bahwa sector inilah yang menjadi penopang kehidupan ekonomi seluruh kawasan di Bali. Dikutip dari Balipost.com (6/3/2021), sector pariwisata Bali di tahun 2019, secara nasional menyumbang devisa sebanyak Rp. 75 Triliun atau 28.9% dari total devisa nasional yang mencapai Rp. 270 Triliun.

Hanya saja wabah pandemic covid-19 telah mengubah banyak hal, baik dalam tatanan kehidupan bermasyarakat ataupun perekonomian termasuk pariwisata. Dikutip dari (Katadata.co.id (8/4/2021) dari hasil survey Indikator Politik Indonesia bahwa 76,2 % masyarakat Indonesia mengalami penurunan pendapatan rumah tangga pada Februari 2021. Dan di Bali, 40,67% pendapatan warga Bali anjlok akibat pandemic ini, dan Menkeu Sri Mulyani mengatakan akan memfokuskan bantuan social pemerintah kepada kelompok 30% terbawah yang ada di Bali.

Untuk menyikapi hal ini, yaitu memulihkan perekonomian dan kepariwisataan di Bali akibat pariwisata yang terpuruk karena covid-19, maka Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan membuat komitmen program WFB (Work From Bali) dalam Nota Kesepahaman Dukungan Penyediaan Akomodasi untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali pada Selasa (18/5), dimana pemerintah mewajibkan 25% ASN di tujuh kementerian/lembaga di bawak Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk bekerja dari Bali, dan akan direalisasikan pada kuartal III 2021. Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vinsensius Jemadu menyatakan dengan adanya 25% ASN bekerja di Bali, maka secara otomatis akan meningkatkan tingkat okupansi hotel di wilayah tersebut. Hanya saja pemerintah masih perlu mengkaji lebih detail kuota dan jenis pekerjaan apa saja yang bisa bekerja di Bali. (Cnnindonesia.com, 23/5/2021)

Wacana pemerintah ini dinilai tidak akan efektif, bukan menguntungkan malah justru dinilai akan lebih boros. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyatakan bahwa dalam membuat kebijakan, ada teori cost dan benefit. Dan WFB ini biayanya besar dan resikonya besar karena menyangkut kesehatan. Negara masih memiliki banyak kebutuhan yang harusnya lebih diutamakan dibandingkan menggunakan anggaran yang ada untuk memberangkatkan ASN ke Bali, selain itu potensi kerugian terkait kesehatan dikarenakan penyebaran Covid-19 masih berkembang dan adanya mutasi virus yang berbahaya yang di bawa oleh wisatawan atau transmisi local.(Cnnindonesia.com, 23/5/2021)

Dan menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira rencana Work From Bali untuk pegawai kementerian dinilai hanya membuang anggaran. Anggaran APBN, menurut Bhima, baiknya digunakan untuk mendukung belanja kesehatan dan perlindungan sosial daripada untuk perjalanan dinas pegawai kementerian. (Dw.com, 20/5/2021).

Memang tidak bisa dipungkiri hampir di semua wilayah mengalami keterpurukan akibat pandemic ini. Dan Bali adalah propinsi berdampak paling parah, disusul DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Di Bali dikarenakan mengandalkan sector pariwisata, dan ini adalah sector yang paing berdampak akibat pandemic ini, wisatawan luar maupun domestic yang terhalang dengan lockdown di wilayahnya atau sejumlah persyaratan lain yang cukup menguras kantong.

Maka dengan program WFB yang digelontorkan oleh Kemenko kemaritiman dan Investasi, diharap akan membantu perekonomian Bali, tetapi ini bukanlah hal yang tepat dan bijaksana. Dikarenakan yang terdampak ekonomi bukan hanya di Bali tapi disemua wilayah Indonesia. Benar bahwa Bali paling terdampak, tetapi dengan mewajibkan ASN ke Bali untuk bekerja dan akan di rotasi secara bergiliran, maka ini jelas adalah sebuah pemborosan,kecuali memang pekerjaan itu mengharuskan ada di Bali. Apalagi nantinya akan menginap di hotel, bekerja dari hotel maka ini sama saja dengan bekerja di rumah sendiri dan bisa dilakukan ditempat asal. Ini jelas hal yang tidak berfaedah sama sekali, apalagi pandemic ini masih belum usai. ini tak ubahnya berpiknik, menguntungkan bagi pengusaha hotel yang notebene banyak dimiliki oleh orang asing.

Berapa APBN yang akan diserap oleh kebijakan ini. Menginap di hotel, transportasi, akomodasi lainnya, biaya untuk tes rapid antigen yang tentu saja akan dibebankan kepada negara, karena ini adalah perjalanan dinas disamping adanya uang perjalanan. Tidakkah ini akan membebani APBN ? Lantas siapa yang paling di untungkan ? Jelas pengusaha hotel. Seperti dikutip dari (Liputan6.com, 25/5/2021) sebanyak 16 hotel yang ada didalam kawasan The Nusa Dua telah berkordinasi dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua Bali untuk penyediaan akomodasi dan fasilitas hotel dengan Menko Kemaritiman dan Investasi.

Apakah ini tidak akan menimbulkan kecemburuan bagi daerah lain ? sampai negara menganggarkan biaya besar agar hotel-hotel terisi, bagaimana dengan daerah lain yang selama ini mengandalkan bukan dari sector pariwisata ? Bagaimana dengan sektor pertanian, perdagangan bahkan buruh-buruh pabrik yang banyak di PHK atau dirumahkan.

Inilah produk dari sistem yang memang berkiblat kepada korporasi, setiap kebijakan yang muncul demi kepentingan korporasi. Kebijakan yang tidak menyentuh kepada akar masalahnya. Wabah pandemic adalah akar masalahnya, maka Pemimpin seharusnya berpikir bagaimana bisa mengendalikan penyebaran wabah ini. Masyarakat terdampak pandemic harus dipandang sama, tidak boleh terkesan mengistimewakan satu di banding yang lain, karena berada dalam wilayah kekuasaan yang sama, apalagi demi kepentingan golongan tertentu.

Ekonomi yang carut marut dalam sistem ini tidak bisa terelakkan. Kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam, yang dikuasai oleh korporasi para pemilik modal, ditambah korupsi yang menghabiskan uang negara yang dilakukan oleh para birokrat dan pejabat, termasuk dana bantuan social. Sungguh kekacauan yang nyata yang di akibatkan sistem kapitalsime ini.

Sebuah kemustahilan dapat menyelesaikan masalah pandemic ini dengan sistem yang menganak emaskan para kapitalis, yang berkolaborasi antara korporasi dan birokrat. Kebijakan yang lahir memang untuk kepentingan para korporat. Penguasa yang lahir dalam sistem ini memang mampu untuk menyengsarakan rakyatnya sendiri demi para korporasi.

Hal yang tidak akan terjadi dalam sistem pemerintahan Islam, pemimpin dalam Islam sejatinya adalah pelayan bagi umat. Menjalankan amanah dari rakyat untuk melaksanakan apa yang sudah Allah tetapkan, kepentingannya hanya untuk rakyat bukan golongan atau kelompok. Kebijakan yang keluar semata-mata demi kemaslahatan rakyatnya. Oleh karena itu mengembalikan kepemimpinan di dalam Islam akan menjadikan kehidupan lebih baik, bukan hanya bagi muslim tapi juga bagi non muslim dikarenakan Islam adalah Rahmatan lil’alamin ( وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ )

“Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia” (QS. Al Anbiya: 107).

*)Penulis adalah Aktivis Muslimah Balikpapan

Baca Juga