oleh

Wibi Pertanyakan Anggaran Lem Rp 82 Miliar

RadarKotaNews – Wibi Andrino, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, mengatakan sampai saat ini, DPRD DKI masih membahas soal Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

Sekwil Partai Nasdem DKI itu mengatakan jika 106 dewan termasuk dirinya,  yang terbagi di lima Komisi, yakni A, B, C, D dan E, baru membahas sebatas pongkol anggaran belum kepada e-komponen.

Wibi memberikan contoh, misalnya ada usulan dari Pemprov DKI lewat Tim Anggaran Pemerintah Daerah soal kegiatan masyarakat, dengan nilai Rp 100 juta.

“Nah kita akan lihat, cocok nggak dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan visi misi gubernur. Kita baru sampai situ,” kata Wibi kepada wartawan, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (1/11/2019), menanggapi beredarnya dokumen yang menyebut soal anggaran lem aibon sebesar Rp 82 miliar.

“Setelah itu baru kita sepakati dengan tanda tangan MoU bersama eksekutif, barulah kita bahas di Banggar dan di RAPBD,” kata Wibi.

Sedangkan yang sedang viral dibicarakan itu adalah soala e-komponen, DPRD DKI sendiri belum membahas sampai ke situ. Dirinya mempertanyakan didapat dari siapa data-data yang saat ini viral di dunia maya itu.

“Pertanyaannya, dokumen-dokumen itu dapat dari siapa? Publik sudah bicara soal e-komponen, kebijakan umunya belum disahkan,” kata Wibi.

Menurut Wibi, jika itu sudah dibahas, dan menurut dewan tidak sesuai maka pasti bakal di coret. “Kalau menurut kita berlebihan maka dicoret,” kata dia.

Fraksi Nasdem DKI, kata Wibi, sejak awal sepakat soal transparansi anggaran. Dirinya mendorong soal KUA PPAS diungkap seluruhnya ke publik, dan biarkan publik dalam hal ini masyarakat menjadi auditornya. (fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed