Waspada, Intervensi Asing Melalui Latihan Bersama Militer

Foto; Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial Ekonomi Islam, Djumriah Lina Johan

Oleh: Djumriah Lina Johan

Ratusan tentara Amerika Serikat (AS) tiba di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang untuk mengikuti acara latihan bersama TNI AD. Ratusan tentara AS itu tiba di RI dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat.

Sebanyak 330 tentara AS dilaporkan tiba di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada Sabtu (24/7/2021). Mereka akan mengikuti latihan bersama TNI AD pada 1-14 Agustus 2021 di tiga daerah latihan tempur Baturaja, Amborawang, dan Makalisung.

"Tujuan dari latihan bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan kemampuan prajurit TNI AD dengan AD Amerika Serikat dalam pelaksanaan tugas operasi," jelas Kepala Dinas Penerangan, Brigjen TNI Tatang Subarna, dalam keterangannya.

Latihan ini disebut menjadi latihan terbesar dalam sejarah kerja sama antara TNI AD dengan tentara AS. Latihan ini akan diikuti oleh 2.246 personel TNI AD dan 2.282 personel tentara AD AS dengan materi latihan Staff Exercise, Field Training Exercise, Live Fire Exercise, Medical Exercise, dan Aviation. (Detik.com, Sabtu, 24/7/2021)

Kerjasama militer adalah kesepakatan-kesepakatan yang ditandatangani oleh dua atau lebih negara dalam bidang militer yang cakupannya meliputi butir-butir perjanjian yang telah disepakati. Misalnya, kedua negara terikat untuk saling memberikan bantuan militer, jika salah satu negara yang mengikat perjanjian tersebut diperangi oleh negara lain, atau memerangi negara lain.

Kerjasama ini kadang berupa pertukaran informasi, strategi, pelatihan militer, pertukaran pasukan, peralatan perang, dan lain sebagainya. Namun, kadang kerjasama ini bersifat menyeluruh, yakni melibatkan seluruh negara yang turut menandatangani perjanjian tersebut, atau kadang hanya melibatkan beberapa yang terikat dengan perjanjian tersebut.

Latihan Bersama: Pintu Masuk Intervensi Asing

Pada dasarnya, kerjasama militer seperti ini bertentangan dengan syariat Islam. Sebab, latihan bersama dengan asing seringkali menjadi pintu masuk intervensi asing untuk menangani masalah dalam negeri. Sehingga, sudah semestinya pemerintah terus berupaya mewaspadai tekanan dan intervensi asing dalam beragam aspek.

Terlebih di era pandemi seperti sekarang. Banyak kepentingan AS yang ingin dipaksakan di berbagai negeri dengan kerangka program penanganan pandemi. Padahal, AS beserta negara-negara Barat lainnya terbukti mengeluarkan kebijakan pandemi yang egois. Tidak peduli pada kebutuhan bangsa lain. Dan terbukti mengorbankan banyak nyawa rakyatnya setelah kegagalan mereka untuk segera mengatasi dampak kesehatan, ekonomi, dan politik akibat pandemi.

Kerjasama Militer dalam Negara Khilafah

Tidak hanya Indonesia, ada banyak negeri Muslim yang telah mengadakan perjanjian militer, kerjasama serta latihan militer bersama serta perjanjian politik dengan Amerika Serikat dan negara-negara kolonialis lainnya. Konsekuensinya, kekuatan intelejen, militer dan kepolisian Indonesia, juga negara Muslim lain yang memilik perjanjian serupa, justru dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk melemahkan dan menindas kekuatan umat yang berpotensi mengancam kepentingan AS. Karenanya, Islam melarang pakta atau kerjasama militer dan segala macam perjanjian dan kerjasama apa pun yang memberi peluang kepada orang-orang Kafir untuk menguasai umat Islam dan mengancam keamanan Daulah Khilafah.

Allah SWT telah menyatakan dalam Al-Qur'an: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (Qs. an-Nisaa’ [4]:141)

Dalam sistem sekuler yang berlaku sekarang ini, terjadi campur tangan yang sangat luas dan sangat mendalam dari negara-negara kolonialis, terutama Amerika Serikat dan Inggris terhadap urusan dalam negeri Indonesia. Hal ini terjadi karena para duta besar dari negara-negara kolonialis berikut staf-staf mereka bisa bebas bertemu langsung dengan siapapun dari pejabat tinggi negara. Mereka bebas bertemu dengan Ketua KPU, Panglima Angkatan Bersenjata, Ketua MPR atau DPR, para ketua partai, bahkan juga bebas bertemu dengan para pimpinan organisasi dan kelompok Islam. Kebebasan seperti ini tentu dengan mudah disalahgunakan untuk memperlancar misi rahasia mereka di negeri ini.

Dalam Daulah Khilafah, tanggung jawab negara adalah mengurusi kepentingan umat. Peran umat dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri sesungguhnya terbatas pada upaya meminta pertanggungjawaban Khalifah, yakni seberapa jauh Khalifah telah melaksanakan tugas-tugasnya. Maka, para diplomat asing berikut staf mereka tidak diizinkan menemui para politisi dan para pimpinan partai politik. Hanya pejabat dari departemen luar negeri Khilafah saja yang diizinkan melakukan kontak-kontak dengan para diplomat asing dan para stafnya itu.

Dengan cara inilah Khilafah bisa membendung upaya negara-negara kafir untuk mengintervensi urusan dalam negeri dan menutup peluang untuk mendapatkan agen bagi kepentingan mereka yang berasal dari dalam lingkaran kekuasaan serta menciptakan suasana kacau di dalam negeri.

*)Penulis adalah Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Baca Juga