oleh

Warganet Kembali Diingatkan Kasus Djoko Tjandra

Radarkotanews, Jakarta – Warganet kembali diingatkan, soal adanya dugaan konspirasi oleh oknum aparat hukum “nakal” yang loloskan Djoko Tjandra masuk ke Indonesia, mengingat koruptor kelas kakap ini telah menjadi buron petugas selama 11 tahun, tiba-tiba muncul di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kasus permohonan Peninjauan Kembali (PK).

Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, permohonan PK Joko Tjandra juga didahului dan disertai perbuatan-perbuatan melanggar hukum, yaitu memasuki Indonesia secara menyelundup dan selama di Indonesia menggunakan surat jalan palsu dan surat bebas Covid-19 palsu.

“Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 jelas ditegaskan jika Pemohon PK tidak hadir maka berkas perkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung dan cukup diarsipkan di pengadilan negeri,” jelasnya.

Sementara itu, menurut Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, dan Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Arifin Nur Cahyono menyebut bahwa pihaknya sudah melaporkan Ketua PN Jaksel ke Bareskrim Mabes Polri, sejak Juli lalu. Namun hingga saat ini masyarakat anti korupsi masih menunggu respon pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pengalihan hak tagih (cassie) Bank Bali senilai 904 milyar itu.

Lain hal dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Puyono, Djoko Tjandra datang langsung ke PN Jaksel untuk mendaftarkan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung soal kasus yang membelitnya.

“Djoko Tjandra bahkan disebut datang langsung ke PN Jakarta Selatan untuk mendaftarkan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung,” singkatnya.

Tentang Dugaan Keterlibatan Ketua PN Jaksel

Hingga hari ini, masyarakat anti korupsi menunggu berkait terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar itu diungkap Bareskrim Polri, sejak mengapa ia tiba-tiba datang ke PN Jaksel.

“Jangan heran jika laporan Wakil ketua Gerindra Arief Puyuono tentang dugaan keterlibatan ketua PN Jaksel tak kunjung diproses polisi,” ujar Neta Pane, aktivis yang sangat getol mengkritisi kinerja Kepolisian RI itu.

Neta menyebutkan, penanganan kasus Joko Tjandra sudah salah kaprah sejak awal. Akibatnya terjadi tebang pilih dan upaya melindungi satu sama lain di kalangan aparatur.

Jika hanya Polri yang mengusut, tentu Polri tidak akan mampu.

Polri sendiri kerepotan mengusut di internalnya, bagaimana kepolisian mampu mengusut dugaan keterlibatan oknum di eksternal Polri.

Jika pola penanganan kasus Joko Tjandra dilakukan secara parsial, kasus ini tidak akan tuntas secara terang benderang hingga ke akar akarnya.

Kasus ini hanya menjerang kelompok-kelompok tertentu yang tidak punya backing kuat atau backing-nya sudah rontok.

Karena situasi, banyak institusi dan aparatur yang terlibat, kasus ini seharusnya ditangani Tim Independen yang diketuai Menko Polkam dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi leader.

“Jika kasus Joko Tjandra memang mau dituntaskan, Presiden harus membentuk tim independen yang diketuai Menko Polhukam. Sehingga semua yang terlibat bisa dijerat oleh hukum,” ujar Neta Pane.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed