oleh

Walhi; Negara Takluk Di Hadapan Korporasi Tambang

RadarKotaNews – Hampir seluruhnya volume klarifikasi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan tidak benar. Ada satu yang iformasi yang valid dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), bahwa pihak Kedubes Cina mengirimkan surat kepada pihak BKPM.

Demikian disampaikan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Melky Nahar dalam konferensi pers yang bertajuk “Negara takluk di hadapan korporasi tambang“, yang di gelar di sekretariat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jalan Tegal Parang, Mampang, Jakarta, Kamis (02/11).

Lanjut Melky, Pihak Kementerian ESDM juga mendapatkan surat yang inti isinya meminta perlindungan bagi investor.

Menurutnya, Pihak instansi terkait terlihat tidak tegas terhadap perusahaan Mikgro Metal Perdana (MMP). Sebab kata dia, Pemerintah cenderung bertele-tele dan mudah diatur oleh pihak investor asing dalam hal ini PT MMP.

“Bukti-bukti hukum yang dimiliki oleh warga tidak lantas membuat pemerintah untuk bersikap tegas terhadap PT MMP.”tegasnya.

Pasalnya, di lapangan pihak Kepolisian juga terkesan membiarkan dan tidak mampu bersikap tegas ketika kunjungan instansi-instansi terkait dihalangi oleh security pihak MMP, serta diarahkan ke warga Desa Ehe yang mayoritas mendukung pertambangan tersebut.

Di tempat sama, Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Martin mengatakan, berdasarkan Perda, Pulau Bangka itu harusnya diperuntukkan bagi pariwisata. KNTI secara tegas menginginkan agar zona pariwisata dalam perda itu benar-benar dilaksanakan secara konsekuen.(Adrian)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed