oleh

Wakil Ketua MPR Desak Evaluasi Kinerja untuk Menekan Laju Penularan Covid-19

RadarKotaNews, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat meminta pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan guna mengatasi wabah Covid-19 guna melihat efektivitas kebijakan yang telah diambil.

Hasil evaluasi juga bisa digunakan untuk mengambil langkah yang lebih terukur dan jauh lebih baik untuk menekan laju penularan Covid-19.

“Mendorong langkah-langkah sistematis dan koordinatif antara pemerintah pusat dan daerah di bawah kendali Gugus Tugas Satgas Covid-19. Dengan demikian langkah penanganan bisa dilakukan secara simultan serta harmonis,” ujar Lestari, Minggu.

Diketahui, angka positif Covid-19 pada Jumat (27/3) yang menembus angka 1.155 orang dengan korban meninggal mencapai 102 orang.

“Penting menyikapi situasi ini dengan kewaspadaan tinggi dan kesiapan dari setiap elemen bangsa guna mengantisipasi puncak ledakan eksponensial. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu mempersiapkan bantalan dan protokol penanganan, serta exercise terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi akibat wabah COVID-19 di berbagai sektor,” dia mengingatkan.

Ia juga mendorong kesiapan daerah menjalankan protokol kesehatan dalam penanganan pasien Covid-19 dengan standar yang memadai.

Mendorong pemerintah lebih masif menggunakan semua instrumen komunikasi publik baik media massa maupun media sosial dengan kampanye komunikasi yang terstruktur sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi secara utuh, baik dan benar mengenai bahaya yang akan terjadi jika bangsa ini tidak bersama mencegah penyebaran lewat social distancing  & physical distancing.

Pemerintah juga melibatkan seluruh ormas yang memiliki jaringan luas hingga ke akar rumput untuk bisa melakukan sosialisasi dan pendekatan secara kultural. Bila langkah persuasif dinilai tidak memenuhi harapan, pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk memastikan berhasilnya social and physical distancing.

“Memberikan apresiasi terhadap masyarakat luas, lembaga swadya masyarakat, pihak swasta nasional maupun BUMN yang turun tangan membantu pemerintah dalam hal menyiapkan kapasitas rumah sakit, APD, obat-obatan dan lainnya,” tandasnya. (war)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed