oleh

Wacana Pemulangan WNI yang Terlibat ISIS Menjadi Polemik di Tengah Masyarakat

RadarKotaNews, Jakarta – Wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam organisasi terorisme internasional yakni Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) untuk kembali ke tanah air menjadi polemik di tengah masyarakat. Sebab, Pemerintah hingga saat ini belum memutuskan sikap yang akan diambil terkait rencana pemulangan sekitar 660 WNI yang berada di Irak dan Suriah.

Demikian di sampaikan Peneliti Imparsial, Annisa Yudha saat konferensi pers dengan mengangkat thema “Menyikapi Rencana Pemulangan WNI yang Terlibat ISIS” di kantor Imparsial jalan Tebet Dalam, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2020)

Imparsial memandang, terorisme merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun. Sebagai kejahatan, terorisme merupakan ancaman nyata hagi keamanan negara dan masyarakat. Karena itu, melawan aksi terorisme adalah kepentingan kita bersama sebagai sebuah bangsa.

Namun, upaya penanganan terorisme perlu dilakukan secara komprehensif mulai dari pencegahan, penindakan, hingga deradikalisasi.

Imparsial menilai, upaya penanganan terorisme harus dapat menjaga keseimbangan imperatif antara kewajiban negara untuk melindungi rasa aman masyarakat dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan negara untuk menanggulangi persoalan terorisme memang bukan hanya perlu, tetapi juga harus.

“Terorisme hanya bisa dicegah, ditanggulangi, dan dipersempit
ruang geraknya oleh kebijakan negara yang komprehensif bagi tata kehidupan politik demokratik, kesejahteraan sosial, dan tegaknya keadilan,”ujar Annisa.

Meski demikian, dalam menyusun kebijakan anti terorisme. negara harus memenuhi kewajibannya dengan benar. yakni menempatkan perlindungan terhadap liberty of person dalam suatu titik perimbangan yang permanen dengan perlindungan terhadap security of person.

Dalam konteks pemulangan WNI simpatisan ISIS, Annisa berharap, pemerintah harus berhati-hati dan cermat dalam mengidentifikasi dan menangani WNI simpatisan ISIS. Kehati-hatian diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak kontra produktif dalam menangani ancaman terorisme.

“Pemerintah perlu mengidentifikasi WNI Simpatisan ISIS menjadi Foreign Terrorist Fighter (FTF), dan yang tidak menjadi bagian dari hal tersebut,” pesannya.

Sementara itu, Wakil Direktur Imparsial, Ghufron Mabruri mengatakan, berdasarkan Resolusi 2249 Dewan Keamanan PBB. ISIS bukanlah sebuah negara, tetapi ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Menurut Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara, suatu subjek hukum internasional dapat dikatakan sebagai negara apabila memiliki kriteria: Pasal 1 Konvensi, Pertama, Populasi yang permanen; Kedua, teritori yang jelas: Ketiga. adanya pemerintahan; dan Keempat, memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara lain.

Selain itu, kata Ghufron, baik Teori Konstitutif dan kebiasaan yang berlaku
dalam pergaulan internasional (international customs). bahwa sebuah subjek hukum internasional diakui sebagai negara apabila telah memiliki pengakuan dari negara lain.

Ditempat yang sama, Direktur Imparsial Al Araf menyebut, dalam konteks itu, keterlibatan WNI sebagai simpatisan ISIS tidak serta merta dapat diidentifikasi bahwa mereka bergabung ke dalam sebuah negara. Sebab ISIS merupakan organisasi teroris dan bukan sebuah negara.

“Pada titik ini, semua WNI simpatisan ISIS secara hukum masih berstatus sebagai WNI, Oleh karena itu, pemerintah perlu menyikapi secara proporsional dalam menangani masalah ini,” tegasnya.(fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed