oleh

Visi Pemerintahan Jokowi Bersama Sang Ujung Tombak

Oleh: DR. H. Muhammad Azis Syamsuddin SH., SE., MH., MAF

PROSES pemilihan Kabinet Kerja Jilid II sudah berlalu. Terdapat 34 Menteri dan 12 Wakil Menteri (Wamen) yang akan bertugas membantu mewujudkan visi Presiden RI, Joko Widodo pada periode kedua ini.

Yang agak mengherankan, posisi Wamen hanya diisi oleh 12 orang saja. Jumlah ini 40 persen lebih kecil dari jumlah Wamen yang dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode pertamanya yang berjumlah 20 orang. Dan hanya 3/4 dari jumlah Wamen SBY pada periode keduanya, yang berjumlah 18 orang.

Padahal, kebutuhan wamen dalam konteks pemerintahan Jokowi kali ini terbilang mendesak dan memiliki urgensi tersendiri. Mengingat visi pemerintahan hari ini terbilang cukup ambisius dan melompat jauh ke depan. Banyak kerja berat yang akan dilakukan, dimana hal itu hampir tidak mungkin dipikul sendiri oleh beberapa pos kementerian.

Terkait hal itu, ada lima visi pemerintahan Jokowi, yaitu;

1. Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan
2. Pembangunan sumber daya manusia
3. Investasi harus diundang seluas-luasnya
4. Reformasi Birokrasi
5. Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran

Akan tetapi, bila ‘diperas’ kelima visi tersebut, maka terlihat bahwa target utama pemerintah adalah point ke tiga, yaitu “Investasi harus diundang seluas-luasnya.”

Kemudian, sebagai prasyarat memancing investasi tersebut, maka infrastruktur harus memadai (point 1); Sumber daya manusia harus berkualitas (point 2); Birokrasi harus lincah dan peraturan hukum tidak boleh tumpang tindih (point 4); dan penggunaan APBN harus fokus dan tepat sasaran (point 5).

Dengan demikian, bisa terlihat siapa ujung tombaknya. Dia tidak lain adalah Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto. Kedudukannya sebagai garda terdepan visi ekonomi Jokowi secara eksplisit diungkapkan oleh Presiden sendiri.

Sebagaimana dilansir dari detik.com, presiden mengatakan, “Saya melihat duet antara Pak Airlangga sebagai Menko dengan Bu Sri sebagai Menteri Keuangan, duet ini sudah saling ngerti. Sudah saling tahu apa yang akan dikerjakan saat menghadapi tekanan tantangan eksternal ekonomi global yang tidak menentu, sulit diprediksi. Sehingga saling pengertian ini penting sekali untuk ke dalam kabinet kita ini,” kata Jokowi di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/19).

Menurutnya, tim ekonomi kabinet Indonesia Maju harus menguasai kondisi lapangan dan bisa berkonsolidasi. Sehingga, segala bentuk tantangan bisa dilalui bersama-sama.

“Kalau yang baru ini akan sulit dan saya melihat, selama bekerja dengan menteri ekonomi yang ada selama ini saya melihat kompak, saya juga melihat cepat mengeksekusi kalau keadaan tertentu yang mendesak tetapi juga saya melihat memiliki kemampuan detil lapangan yang baik,” kata Jokowi.

“Saya ingin konkret-konkret saja. Dan sesuai saya sampaikan di dalam pidato pelantikan bukan hanya send saja tetapi delivered, ini penting sekali sehingga betul-betul setiap anggaran setiap kebijakan yang ada betul-betul bisa menetas,” kata Jokowi

Dari tanggapan Presiden Jokowi di atas, bisa dimaknai bahwa tim ekonomi yang disusunnya sudah melalui pertimbangan yang matang. Pertimbangan itu bukan bersifat politis, tapi lebih menitikberatkan pada kualitas individual, maupun tim; secara konseptual, maupun eksekusi di lapangan; serta siap untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi, maupun mencapai visi jauh ke depan.

Visi Jangka Panjang

Bila kita meninjau lebih jauh, visi Jokowi bukan hanya itu. Sebagaimana disampaikannya pada pidato pelantikan di Gedung Paripurna MPR RI, Presiden melalui sejumlah program unggulannya berkeinginan membawa Indonesia menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045 atau bertepatan pada 100 tahun Indonesia merdeka.

Ini tentu saja sebuah visi yang berani. Karena setidaknya, untuk masuk ke dalam lima besar kekuatan ekonomi global, sebuah negara tidak hanya dituntut maju secara ekonomi, tapi juga harus menjadi pusat episentrum peradaban dunia.

Dengan demikian, membaca visi kerja pemerintahan Jokowi Jilid II, tidak bisa dilepaskan dari rencana jangka Panjang tersebut. Program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Jokowi, haruslah dipahami sebagai upaya meletakan pondasi bagi tegaknya peradaban bangsa yang maju.

Dan untuk melakukan semua itu, pemerintah tidak mungkin melakukannya sendiri. Apalagi bekerja di tengah hiruk pikuk dinamika politik yang tidak menentu.

Mungkin itu pula pertimbangan presiden Jokowi memilih Airlangga Hartarto sebagai garda terdepan tim ekonominya. Sebab selain kompetensinya sebagai professional yang sukses, Airlangga juga adalah pemimpin salah satu partai politik yang terbesar dan paling mengakar di Indonesia. Sedangkan Sri Mulyani, adalah sosok yang memiliki pemahamahan luas mengenai sistem perekonomian dan finansial global.

Dalam lima tahun ke depan, keduanya diharapkan mampu membuka jalan bagi bangsa ini menuju gerbang kemakmuran dan kemajuan. Memang tidak mudah. Tapi kerja sudah dimulai, pantang tidak selesai. God speed Mr. Airlangga. [***]

*Penulis adalah Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed