oleh

Uztd Bachtiar Menilai Penegakan Hukum Masih Tebang Pilih

RadarKotaNews – Tim Advokasi GNPF Ulama, Ustad Bachtiar Nasir, Kami memberikan catatan kritis terhadap penegakan hukum, tepat 20 September 2017 persidangan pertama sidang BTP. Kami catat ada kriminilisasi ulama dan aktifis sebanyak 46 perkara yang berkaitan dengan aktifis dan ulama.

Menurutnya, Terlapor ada 27, pertama, 1 orang bisa beberapa LP. Kedua, adanya peningkatan penangananan yang disasar ulama dan aktifis. Ketiga, adanya skema penanganan acara sangat cepat dari terima laporan sampai dengan sidang. keempat, adanya laporan persekusi terhadap ulama sebanyak 8 perkara yang kami laporkan lanjut ketahapan selanjutan.

Catatannya lebih kepada penegakan HAM, al :
Pertama, Terbitnya perppu no.2 tahun 2017 yang mengatur ormas adalah bentuk Abuse of Power yang membatasi hak warga negara untuk berserikat berkumpul dan bersuara dalam wadah ormas. Aparatur telah menghapus hak hak sebanyak 17 pasal yang memberikan hak sipil dan warga negara yang melanggar uud 45. Seperti kebebasan beragama, hak berserikat dan berkumpul, terkait perppu ormas kami sudah mengajikan JR. Dalam prosesnya karena lamban kami cabut. Kami sudah mengirim surat ke Setneg dan Depkumham untuk nomenklaturnya.

Kedua, Politisasi aparat penegak hukum, Telah terjadi polistisasi kepada ulama dan aktifis. Telah melanggar hak sipil dan warga negara seperti hak atas peradilan yang adil, kebebasan berfikir dan kebebasan bersuara.

Ketiga, Korban pelanggaran ham sebagai konsekuensi logis. Ulama dan aktifis paling banyak mendapat pelanggaran ham.

Terkait hal tersebut kami berpandangan adanya pelanggaran HAM. Untuk itu kami menghimbau sbb :

Pertama, Kami menghimbau kepada rezim penguasa agara menghentikan pecah belah.

Kedua, Agar menghentikan proses hukum yang tebang pilih.

Ketiga, Proses institusi yang melakukan penegakan hukum yang tebang pilih.

“Sangat miris melihat pihak kepolisian saat ini penegakan hukum sangat sepihak.”ujar Uztd Bachtiar Nasir saat Press Conference yang bertajuk “1 Tahun Evaluasi Penegakan Hukum Pasca Gerakan Aksi Bela Islam” yang di gelar oleh Tim Advokasi GNPF Ulama di AQL (Ar Rahma Qur’aning Learning Center) di Jalan Tebet Utara, Jakarta Selatan, Jumat, (22/12).

Sambung dia, Sekarang ini polisi bukan bertindak menegak hukum tapi berpihak kepada penguasa. Hampir semua masyarakat melihat itu.

Tidak hanya itu, Permasalahan terakhir GNPF terhadap oknum di Bali yang selama ini paling toleran dan NKRI.

Uztd Bachtiar menilai, ada orang luar yang ingin menyampaikan dakwah di persekusi. Malah pelakunya adalah anggota DPRD yang lebih berbahaya dari seorang Ahok.

“Kepada pemerintah hentikanlah penegakan hukum yang pilah pilah.”pesan Uztd Bachtiar.

(Adrian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed