Urusan Ayam Bikin Menjerit, Sadari Cengkraman Hegemoni Kapitalis!

Penulis, Nindy Nur Rahmawati. (Ist)

Oleh: Nindy Nur Rahmawati, S.Pd

Malang nian nasib negeri ini. Sudahlah rakyatnya berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyambung hidup di tengah himpitan ekonomi, namun dalam beberapa waktu ke depan Indonesia akan terancam mengalami gempuran daging ayam impor murah.

Bukan karena kekurangan stok di dalam negeri namun dikarenakan konsekuensi dari kalahnya Indonesia atas gugatan Brasil di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Walhasil, Indonesia wajib memenuhi tuntutan dengan membuka kran masuk daging ayam impor.

Bilamana kran daging ayam impor tersebut masuk, tentu akan membuat pasokan daging ayam semakin berlebih dan hal ini jelas akan memukul harga jual. Peliknya, muncul kegaduhan daya saing dalam negeri yang tentu saja dapat mengakibatkan matinya usaha peternak lokal.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Syailendra mengatakan, banyak produsen ayam di dunia yang mengincar pasar Indonesia. Namun, hal itu bisa dicegah lantaran kekuatan produksi dalam negeri yang sangat mencukupi kebutuhan. Khusus kasus sengketa dengan Brasil, Syailendra mengatakan, pemerintah Indonesia saat ini terus melakukan banding. Tujuannya agar serbuan tersebut bisa ditunda. "Sekarang kita banding. Tapi kalau diserang terus ya satu, dua tahun rubuh juga," katanya. (republika.co.id, 23/04/21)

Selain daripada itu, peternak lokal pun dihadapi dengan naiknya harga pakan.

"Yang urgensi harga pakan naik terus karena jagung naik. Jadi pakan naik terus, biaya produksi naik. Harga pakan berpengaruh karena 70% biaya produksi dari pakan. Jagung bisa diganti dengan tepung gandum tapi juga harus impor," kata Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Singgih Januratmoko kepada CNBC Indonesia, (23/4/21).

Biaya produksi yang makin tinggi, tidak menutup kemungkinan ancaman gulung tikar pelaku pasar terjadi tersebab gempuran ayam impor. Kalau sudah seperti ini, bagaimana mungkin ekonomi rakyat bisa sejahtera? Bagaimana peran Negara bukan sekedar regulator, tetapi juga berdaulat dalam penentuan kebijakannya?

Perlu untuk diketahui, bahwa industri peternakan dalam negeri ini pun banyak dikuasai oleh segelintir pemain raksasa yang mendominasi mulai dari hulu maupun hilir. Sebut saja, perusahaan pakan terbesar di Indonesia seperti Charoen Pokphand Tbk, Japfa Comfeed Tbk, Malindo Feedmill Tbk, Sierad Produce Tbk, dsb.

Dominasi ini turut memainkan pasar yang membuat harga bergerak seperti roller coaster dan memukul peternak lokal. Peternak lokal kalah telak dari sisi modal dan daya saing yang menjadikan pakan bahkan benih ayam harus membeli dari sana. Akibatnya biaya produksi menjadi membengkak.

Ibarat lingkaran panas, Indonesia terjerat kungkungan kebijakan yang justru lepas landas daripada keberpihakan pada rakyat. Mulai dari skala global hingga ke nasional saling berkesinambungan memenangkan pihak yang memiliki modal kuat. Indonesia sepatutnya menyadari WTO hanyalah alat hegemoni bagi negara produsen yang memang telah melirik ‘pasar’ terutama negeri yang lemah ekonominya. Persaingan bebas negara-negara saat ini justru menjadi ajang penjajahan ekonomi gaya baru. Negeri dengan ekonominya yang lemah justru makin terperosok. Sungguh, keterikatan terhadap WTO sama sekali tidak memberi keuntungan sedikitpun pada negeri ini.

Jiwa kapitalis yang menggerogoti ‘jiwa penguasa’ turut memainkan andil dalam makin terperosoknya negeri ini. Impor yang terus berjalan menjadi fokusnya, lagi-lagi jelas menunjukkan makin berlepas tangannya penguasa dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya pangan dalam negeri. Sementara dibalik impor terdapat sejumlah kepentingan oleh beberapa pihak tertentu. Makin meruncingkan pertanyaan dimana peran penguasa? Mengapa rakyat negeri ini tidak bisa berdiri dengan kaki mereka sendiri? Adanya produk pangan impor pun tidak menyelesaikan masalah. Faktanya, rakyat masih terus memperjuangkan diri mereka untuk bertahan. Kedaulatan Negara jelas dipertanyakan.

Potret semacam hal tersebut tentu tidak akan terjadi apabila Islam menjadi asas dasar aturan kehidupan. Kunci kesejahteraan rakyat dan peternak terletak pada visi dan politik ekonomi yang benar yang dijalankan oleh pemerintahan yang benar.

Islam meyakini bahwa seorang pemimpin/penguasa adalah pengurus urusan rakyatnya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Dalam Islam, pemimpinnya disebut Khalifah yang memimpin suatu pemerintahan Islam bernama Khilafah. Khalifah memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyat yang berada di dalam kepemimpinannya. Negara yang dipimpinnya mengambil seluruh kebijakan berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah. Pun termasuk urusan politik-ekonomi.

Politik ekonomi Islam merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Negara untuk menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan dasar rakyat, orang-perorang, secara menyeluruh, serta menjamin kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka sesuai dengan kadar yang mampu diraih sebagai manusia yang hidup dalam suatu masyarakat yang khas, dengan corak dan gaya hidup yang unik. (Dr. Abdurrahman al-Maliki, As-Siyasah al-Iqtishadiyyah al-Mutsla)
Dengan demikian, secara umum asas kebijakan (politik) ekonomi dalam Islam adalah menyangkut distribusi kekayaan, bukan peningkatan kekayaan sebagaimana yang ditempuh sistem ekonomi konvensional. Dalam menyelesaikan problema ekonomi, Islam memiliki dua strategi penting dalam implementasi kebijakan politik ekonominya, yaitu, strategi umum menyangkut sumber-sumber ekonomi negara dan strategi umum untuk menjamin kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat secara menyeluruh.

Negara Islam (Khilafah) dengan dasar akidah islam, memiliki pondasi kuat yang mampu menopang dua strategi tersebut hingga menjadikan keberimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Negara berada dalam posisi memiliki tanggung jawab penuh terhadap rakyat bahkan dalam kebutuhan dasarnya.

Keberlangsungan sektor peternakan ayam, Khilafah akan menjamin kondisi peternakan yang kondusif, menyediakan kawasan khusus, memudahkan pasokan pakan, melangsungkan riset, bahkan ketersediaan modal usaha bagi orang-orang yang memerlukan. Di samping itu di aspek hilir, Khilafah menjamin distribusi pasokan yang kondusif bagi sektor ekonomi produk peternakan. Integrasi berkesinambungan terhadap penyediaan bahan bangan pokok dan sumber nutrisi bagi rakyat menjadi perhatian, karena ini termasuk juga ke dalam urusan pemenuhan kebutuhan.

Khilafah adalah negara yang mandiri dan independen. Khilafah tidak menganut politik luar negeri bebas aktif, namun politik luar negeri Khilafah sangat ideologis dan jelas (islam). Sehingga negara tidak boleh turut serta dalam organisasi yang tidak berasaskan Islam atau menerapkan hukum-hukum selain Islam seperti WTO, dsb. Allah SWT telah melarang dengan tegas intervensi pihak asing atas kaum muslimin, sebab ini merupakan bentuk penjajahan yang haram hukumnya menimpa mereka.

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (TQS An-Nisaa: 141)

Kehidupan ekonomi umat Islam yang saat ini membebek pada liberalisme-kapitalisme telah mengakibatkan krisis berkepanjangan dan berulang-ulang seakan tidak ada akhirnya. Semua itu muncul karena tidak diterapkannya Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Karena Islam bukanlah sekedar agama ritual belaka, Islam merupakan suatu ideologi yang terpancarkan aturan menyeluruh darinya. Hanya dengan mengembalikan kehidupan Islam dalam naungan Khilafah saja lah, perbaikan kondisi yang rusak saat ini bisa terselesaikan. Wallaahu a’lam bish shawab.

*) Penulis adalah Aktivis Muslimah

Baca Juga