oleh

Untuk Menyelesaikan Konflik Palestina Perlu ada Tekanan Kepada Israel

RadarKotaNews, Jakarta – Diperlukan terobosan di dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel, terutama dengan cara memaksa Israel untuk tunduk pada aturan global dengan cara memberikan tekanan yang lebih kuat kepada Israel, antara lain yaitu dengan melakukan isolasi (pengucilan) secara politik, ekonomi,  dan sosial ditingkat regional dan global.

Hal tersebut di sampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dalam acara webinar yang bertajuk “Melawan Aneksasi Israel Atas Wilayah Palestina” di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Menurut Fadli Zon, Isu Palestina merupakan concern dan aspirasi dari sebagian besar rakyat Indonesia, terutama dalam rangka menjalankan amanat konstitusi kita. “Palestina adalah termasuk (negara) yang mengakui kemerdekaan kita sejak awal,” ucapnya

Untuk menyikapi dari rencana aneksasi terbaru oleh Israel atas wilayah Palestina, menurut Fadli Zon, meski kabar terakhir memang terjadi penundaan, DPR RI, dalam hal ini BKSAP, menginisiasi untuk dilakukan joint state.

Sudah ditandatangani sekitar 242 anggota parlemen, termasuk Amerika, Inggris, negara-negara Timur Tengah, dan beberapa ketua parlemen. Karena itu, kita berharap ini adalah bagian dari diplomasi parlemen untuk melakukan kampanye penolakan terhadap aneksasi Israel secara lebih global.

“Di Uni Eropa ini juga sudah berjalan cukup masif. Saya yakin ini mempunyai kontribusi dalam menekan rencana Israel tersebut,” ujar Politisi Partai Gerindra ini

Diplomasi parlemen yang dilakukan DPR RI dalam hal ini BKSAP, telah dilakukan juga di beberapa forum parlemen dunia. Terkait Palestina, Fadli menyebut, hampir tidak ada perbedaan pandangan, semua elemen masyarakat di Indonesia ingin memperjuangkan nasib rakyat Palestina, termasuk di tingkat parlemen.

“Persoalan dan isu Palestina serta rencana aneksasi Israel ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Aneksasi ini sudah berlangsung selama puluhan tahun sebenarnya, tepatnya sejak tahun 1948. Dan kemudian juga ada perang 6 hari. Pihak Israel secara bertahap melakukan upaya-upaya aneksasi sehingga luas teritorial Palestina menjadi menyempit,” jelasnya.

Sementara kata Fadli, perjanjian antara Palestina-Israel yang sudah diupayakan seolah seperti dimentahkan oleh berbagai perjanjian-perjanjian terakhir.

“Israel memang tidak punya itikad baik untuk bernegosiasi dan berdamai, apalagi rezim yang saat ini berkuasa adalah rezim sayap kanan,” terangnya.

Soal kredibilitas PBB, Fadli menyebut hal itu sebagai institusi antar pemerintah, terutama Dewan Keamanan, hak veto PBB sering kali menyelamatkan Israel dari sanksi global.

“Tuntutan reformasi atas PBB, khususnya Dewan Keamanan, untuk bisa lebih demokratis dan akomodatif memang harus menjadi bagian perjuangan diplomasi kita,” pungkasnya. (fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed