oleh

Untuk Menjamin Persediaan Sembako Selama Lockdown Tidak Perlu Pinjam IMF, Ada 1589,2 Triliun Dana Sudah Ready

RadarKotaNews, Jakarta – Ibu Kota Jakarta sudah dalam kondisi darurat Covid-19. Wacana me-lockdown Jakarta sangat perlu untuk memutus penyebaran virus. Mobilitas orang ke dan dari Jakarta memang harus ditutup untuk menyelamatkan jiwa penduduknya.

Demikian di sampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir dalam keterangan persnya, Minggu (29/3/2020).

“Kalau memang Jabodetabek diberlakukan lockdown (sebagian wilayah), tentu baik sekali, karena bisa menyetop penyebaran virus Covid-19 agar terputus mata rantainya,” ujarnya

Menurut Hafisz, Wilayah utama yang harus di-lockdown adalah Jakarta dan Tangerang Selatan karena kondisinya sudah mengkhawatirkan. Bahkan kasus Covid-19 di Tanah Air sudah lebih dari 1500 kasus.

Karena itu, Para pekerja dan pegawai kantor pemerintahan maupun swasta sebaiknya tidak ke Jakarta dulu. Bekerja dari rumah masih yang terbaik seperti imbauan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pemerintah harus menjamin ketersediaan sembako selama lock down. “Apalagi bagi rakyat yang tak mampu, mereka harus bisa mengakses sembako agar tetap tenang tinggal di rumah,” ujar Anggota Komisi XI DPR ini. Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan telah mengamanatkan hal tersebut.

Diungkapkan Hafisz, untuk mempercepat penanganan pandemi virus Corona, sebetulnya Pemerintah Pusat bisa melakukan perubahan alokasi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Ini memang suatu keniscayaan yang bisa dilakukan. Setidaknya, dalam jangka pendek pemerintah bisa membiayainya dari belanja Pemerintah Pusat dan daerah (termasuk SPJ) yang bisa dihemat. Ada Rp 900 triliun dari pos anggaran ini.

Ada pula sumber pendanaan dari sisa anggaran tahun sebelumnya (SILPA) sebesar Rp 270 triliun. “Dana tersebut sudah ready, tidak perlu menunggu pinjaman IMF (International Monetary Fund) cair,” ungkap Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Terakhir, masih ada dana infrastruktur sebesar Rp 419,2 triliun yang juga bisa dialihkan untuk menyelamatkan jiwa rakyat Indonesia dari bahaya wabah virus Corona.

Hafisz menyatakan, “Salus populi supreme lex esto. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi,” seraya menambahkan petuah bijak Bapak Kedokteran Dunia Ibnu Sina, “Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Jangan panik dan jangan membuat gerakan kontra-kondusif karena itu hanya akan membuat kekawatiran sosial yang merugikan kita semua,” sadur legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I itu. (fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed