oleh

Tragedi Korek Api, KOMA K3 Gugat Menteri Hanif Dhakiri, Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Langkat

Sebagai refrensitatif Negara dalam tanggung jawab Tragedi Ketenagakerjaan di Pabrik perakit korek api mancis

Komite Perjuangan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disingkat KOMA-K3. Terdiri dari DPD GSBI Sumut, DPD SPN Sumut dan Federasi Garteks KSBSI Sumut serta dukungan dari APBDSU dan Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Sumatera Utara, menyampaikan Duka yang Teramat Dalam terhadap korban Tragedi Ketenagakerjaan di Pabrik Perakit Korek Api Mancis yang berkedudukan di Dusun IV, Desa Sambirejo, Binjai – Kabupaten Langkat, pada hari Jum’at 21 Juni 2019.

Atas tragedi ketenagakerjaan itu, kami mewakili buruh sedunia mengutuk Lembaga Negara yang ditujukan kepada Dirjen Kepengawasan di Kementerian Tenaga Kerja RI, Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara selaku pelaksana tehnis ketenagakerjaan Gubernur Sumatera Utara dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Langkat beserta jajaran pemerintahan yang mengabaikan tanggung jawab moral tugas dan fungsinya yang berkaitan erat atas terjadinya Tragedi itu.

Kata Abai dan Absen dari tugas dan fungsi pokoknya, pantaslah kami sematkan kepada Instansi Ketenagakerjaan, baik itu Pengawas Ketenagakerja maupun Dinas Tenagakerja itu sendiri. Program Apel Bulan K3, Program Pembinaan, Program Wajib Lapor Ketenagakerjaan, Program Diklat dan Sosialisasi, Program Kepengawasan dan Penindakan Hukum, serta dana-dana tehnis yang dibiayai dari Kas Negara yang seyogianya digelontorkan untuk menciptakan hubungan industrial yang berperikemanusiaan serta terjaminnya perlindungan bagi buruh secara baik.

Ternyata program-program tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Negara dan kami selaku keterwakilan buruh di Sumatera Utara.”

Praktek sistim kerja yang bisa kami sebut perbudakan ternyata masih ada. Terungkapnya kondisi kerja para buruh dalam Tragedi Ketenagakerjaan di Pabrik Perakitan Korek Api Mancis beberapa waktu lalu, memperkuat keyakinan kita bahwa Pengawas Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja di level Provinsi dan Kabupaten Tidak Menjalankan Tugas dan Fungsinya dengan baik dan abai.

Pabrik yang sudah beroperasi kurang lebih selama 10 tahun dipemukiman warga, tanpa papan nama dan klarifikasi dari pemerintah mengatakan tidak memiliki Izin Operasional tersebut, pada saat jam kerja dimulai mengurung sekitar 30 orang buruh dan anak buruh dalam sebuah bangunan berbentuk rumah tempat tinggal bersekat tanpa halaman dan gerbang serta pintu depannya digembok, hanya menyisakan pintu bagian belakang sebagai akses jalan keluar masuk buruh serta tanpa pintu darurat. Rumah tersebut diperkirakan luasnya 6 x 15 meter, yang di modifikasi menjadi pabrik perakitan pemasangan kepala korek api mancis yang berbahan dasar Gas tersebut, Tidak Diketahui Keberadaannya sebelum Tragedi memilukan itu terjadi.

Sungguh diluar nalar, bagaimana pabrik yang sudah beroperasi berkisar 10 tahun ini, bisa tidak diketahui keberadaannya? Bicara kelembagaan negara, bahwa Instansi Ketenagakerjaan memiliki unit bidang kerja yang bernama Pengawas Ketenagakerjaan, yang memiliki tugas seperti kunjungan (monitoring) lapangan, mendata dan mengisi formulir wajib lapor ketenagakerjaan, serta penindakan hukum bagi perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan serta mengabaikan standart norma K3 yang dapat membahayakan nyawa pekerja dan masyarakat disekitar pabrik.

Disamping itu, ketika kita berbicara mengenai Kelembagaan Pemerintahan Kabupaten Langkat, tentu Dinas Tenaga Kerja Langkat memiliki tugas melakukan monitoring kunjungan lapangan guna mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara ilegal. Disamping itu, ada juga Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan, yang tidak mungkin tidak mengetahui keberadaan operasional pabrik ini. Sebab, pada umumnya para buruh adalah warga yang berdomisili disekitaran pabrik.

Selain dugaan standart norma K3 yang teramat buruk di pabrik tersebut, ternyata Sistim Pengupahan para buruh adalah borongan, yaitu upah diberikan berdasarkan hasil kerja. Contoh, 1 (satu) korek api mancis yang sudah dipasang, upah dibayar seharga 300 rupiah. Dalam 1 (satu) hari para buruh hanya bisa memasang 60 – 80 korek api mancis, dengan penghasilan Rp. 18.000 – Rp. 25.000 serta tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

Mengungkap tragedi ketenagakerjaan di pabrik perakit korek api mancis tersebut, keniscayaan begitu terang kita ketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara selaku Kantor satu atap bagi seluruh pengawas ketenagakerjaan di Sumatera Utara, Gagal Mencetak Pengawas Pengawas yang berdisplin dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, serta Gagal Dalam Menjalin Koordinasi-Koordinasi Kerja Dengan Dinas Tenaga Kerja Di Kabupaten Kota di Sumatera Utara Guna Meningkatkan Integritas Pembinaan, Sosialisasi dan Koordinasi kepada para calon maupun pelaku usaha itu sendiri.

Maka tidak heran, sebagaimana aturan mengenai wajib lapor pekerja, yang mana seharusnya perusahaan apabila sudah mempekerjakan 10 pekerja wajib melaporkan ke instansi terkait. Sikap jujur dan disiplin tersebut, terabaikan oleh pengusaha pabrik perakit korek api mancis yang telah mengorbankan 30 nyawa dalam usaha bisnisnya yang ilegal.

Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dibawah kepemimpinan Hanif Dhakiri, seharusnya bisa belajar untuk lebih punya kepedulian dan meningkatkan intregritas kerja terhadap instansi dan pegawai dalam naungan kementeriannya. Agar benar-benar memastikan penerapan standart norma K3 terlaksana di semua Badan Usaha.

Menarik pelajaran dari Tragedi Ketenagakerjaan dalam kasus terbakarnya PT. Indo glove di KIM Mabar – Medan pada tahun 2013 yang menewaskan 4 pekerja dan 5 pekerja mengalami luka. Kemudian tragedi terbakarnya pabrik mercon di tangerang pada tahun 2016 yang menewaskan sebanyak 47 pekerja, semestinya Kementerian Tenaga Kerja sudah berbenah kearah yang lebih baik, sehingga tragedi tersebut tidak terulang kembali di pabrik perakit kotek api mancis di kabupaten langkat pada tanggal 21 Juni 2019 lalu.

Namun ternyata kondisi, penerapan standart norma K3 ini diduga tidak berjalan secara baik, arti kata bahwa kementerian tenaga kerja masih abai terhadap tanggung jawabnya. Menelusuri laporan yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerja, bahwa kasus kecelakaan kerja cenderung meningkat disetiap tahunnya.

Di tahun 2017 BPJS TK mencatat ada sekitar 123.041 kasus, kemudian meningkat ditahun 2018 menjadi 173.105 kasus.
Untuk kasus kecelakaan kerja diwilayah Sumbagut, pada tahuh 2017 BPJS TK mencatat berkisar 6.271 kasus.

Berangkat dari uraian diatas, kami atas nama Komite Perjuangan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (KOMA K3), meminta dan menuntut kepada Negara melalui kelembagaannya, yaitu :

  1. Supaya Kementerian Tenaga Kerja melakukan evaluasi dan melakukan pemeriksanaan terhadap Pegawai Pengawas Di Sumatera Utara yang tidak menjalan tugas dan fungsinya secara baik, dan menindak tegas bilamana diketahui sengaja membiarkan beroperasinya secara ilegal pabrik perakit korek api mancis yang mengakibatkan 26 buruh dan 4 anak meninggal dunia dalam tragedi kebakaran pada tanggal 21 Juni 2019 lalu ;
  2. Supaya Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Langkat melakukan evaluasi dan melakukan pemeriksanaan terhadap Kepala dan Pegawai Dinas Tenaga Kerja dibawah jajarannya yang tidak menjalan tugas dan fungsinya secara baik, dan menindak tegas bilamana diketahui sengaja membiarkan beroperasinya secara ilegal pabrik perakit korek api mancis yang mengakibatkan 26 buruh dan 4 anak meninggal dunia dalam tragedi kebakaran pada tanggal 21 Juni 2019 lalu ;
  3. Supaya Negara melalui Pemerintahan Kabupaten Langkat, bertanggung jawab memulihkan kondisi psikis bagi keluarga korban buruh pabrik perakit korek api mancis, serta memberikan biaya pengganti asuransi jaminan kecelakaan kerja yang menimbulkan kematian, dengan biaya paling sedikit mengacu pada aturan BPJS TK ;
  4. Supaya Negara melalui Kepolisian Daerah Sumatera Utara mempenjarakan pengusaha Pabrik Perakitan Korek Api Mancis yang mengakibatkan 26 buruh dan 4 anak meninggal dunia dalam tragedi kebakaran pada tanggal 21 Juni 2019 lalu ;
  5. Meminta kepada Negara melalui Bapak Presiden Joko Widodo, supaya memperhatikan kondisi Perekonomian Badan Usaha Home Industri terkhusus mengenai perizinan dan perpajakan serta bahan produksi yang memberatkan pelaku usaha.
  6. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, dan akan diteruskan ke instansi terkait sebagaimana disebutkan diatas.

Medan, 25 Juni 2019

Komite Perjuangan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
(KOMA K3)

Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatra Utara (APBDSU)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed