Radarkotanews – Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan tuntutannya. Pihak dengan tegas menuntut pemerintah untuk menjalankan program Jaminan Pensiun Wajib per 1 Juli 2015 dan menolak sikap APINDO yang menginginkan program jaminan pensiun diundur pelaksanaannya.
“Bila pemerintah tidak menjalankan jaminan pensiun per 1 Juli 2015 maka Presiden RI telah melanggar konstitusi UU no 24 tahun 2011 tentang BPJS.” Tegas Iqbal di Jakarta, Sabtu (9/5/2015).
Dirinya juga menyatakan siap untuk menggugat pemerintah jika memang program tersebut tidak dijalankan.
“Buruh akan menggugat Presiden dan para menteri terkait ke pengadilan negeri Jakarta Pusat melalui gugatan Class Action (Citizen Law Suit) dan juga akan menggugat pidana 8 tahun penjara bagi pengusaha yg tidak mau membayar dana pensiun untuk buruh nya sesuai uu no 24/2011 tersebut.”Ancamnya.
Iqbal pun menyatakan jika para buruh juga menolak usulan APINDO yang mengusulkan iuran pensiun hanya 3%.
“Karena nantinya uang manfaat pensiun akan rendah.”Tandasnya.
