• Redaksi
  • Tentang Kami
Minggu, Januari 17, 2021
Social icon element need JNews Essential plugin to be activated.
radarkotanews.com
No Result
View All Result
  • News
    Ahok Divonis Dua Tahun FPI Bersikap

    DPP FPI Menyatakan Sikap Terkait Calling Visa dan Rencana Normalisasi Hubungan Indonesia dengan Israel

    Perempuan Bicara Perubahan Hakiki dengan Islam

    Perempuan Bicara Perubahan Hakiki dengan Islam

    Fokus Policy: Korps Bhayangkara Dan Pusaran Peredaran Narkoba

    Reshuffle Kabinet dan Harapan Keluar Dari Krisis Ekonomi

    LKPHI Meminta Pemerintah Melakukan Resufle Pada Kabinet Kerja

    Putra Terbaik Maluku Suaidi Marasabessy Layak Duduki Posisi Menteri KKP

    Sekalipun Satpol PP Memble Dalam Penegakan Perda, Pandam Jaya Tidak Boleh Ambil Tugas Pencopotan Baliho

    Tegakkan Negara Hukum, Pencopotan Baliho di Luar Kewenangan TNI

    Kemiskinan, Benarkah Hanya Karena Problem Pernikahan?

    Antara Papua dan Korea

    Trending Tags

    • Commentary
    • Featured
    • Event
    • Editorial
  • News
    Ahok Divonis Dua Tahun FPI Bersikap

    DPP FPI Menyatakan Sikap Terkait Calling Visa dan Rencana Normalisasi Hubungan Indonesia dengan Israel

    Perempuan Bicara Perubahan Hakiki dengan Islam

    Perempuan Bicara Perubahan Hakiki dengan Islam

    Fokus Policy: Korps Bhayangkara Dan Pusaran Peredaran Narkoba

    Reshuffle Kabinet dan Harapan Keluar Dari Krisis Ekonomi

    LKPHI Meminta Pemerintah Melakukan Resufle Pada Kabinet Kerja

    Putra Terbaik Maluku Suaidi Marasabessy Layak Duduki Posisi Menteri KKP

    Sekalipun Satpol PP Memble Dalam Penegakan Perda, Pandam Jaya Tidak Boleh Ambil Tugas Pencopotan Baliho

    Tegakkan Negara Hukum, Pencopotan Baliho di Luar Kewenangan TNI

    Kemiskinan, Benarkah Hanya Karena Problem Pernikahan?

    Antara Papua dan Korea

    Trending Tags

    • Commentary
    • Featured
    • Event
    • Editorial
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result

Tolak Sikap APINDO, KSPI Ancam Gugat Pemerintah

radarkot by radarkot
9 Mei 2015
in Nasional
0

said iqbal

Radarkotanews – Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan tuntutannya. Pihak dengan tegas menuntut pemerintah untuk menjalankan program Jaminan Pensiun Wajib per 1 Juli 2015 dan menolak sikap APINDO yang menginginkan program jaminan pensiun diundur pelaksanaannya.

READ ALSO

Pendekatan Pemerintah Terkait Konflik Papua Belum Menyentuh Akar Masalah

DPR RI Turut Bela Sungkawa yang di Alami Sriwijaya Air dan Seluruh Rakyat Indonesia

“Bila pemerintah tidak menjalankan jaminan pensiun per 1 Juli 2015 maka Presiden RI telah melanggar konstitusi UU no 24 tahun 2011 tentang BPJS.” Tegas Iqbal di Jakarta, Sabtu (9/5/2015).

Dirinya juga menyatakan siap untuk menggugat pemerintah jika memang program tersebut tidak dijalankan.

“Buruh akan menggugat Presiden dan para menteri terkait ke pengadilan negeri Jakarta Pusat melalui gugatan Class Action (Citizen Law Suit) dan juga akan menggugat pidana 8 tahun penjara bagi pengusaha yg tidak mau membayar dana pensiun untuk buruh nya sesuai uu no 24/2011 tersebut.”Ancamnya.

Iqbal pun menyatakan jika para buruh juga menolak usulan APINDO yang mengusulkan iuran pensiun hanya 3%.
“Karena nantinya uang manfaat pensiun akan rendah.”Tandasnya.

Next Post

Tolak Jambore Nasional Relawan Di Cibubur

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Buy JNews
  • Landing Page
  • Documentation
  • Support Forum

© 2021 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Homepages
    • Home Page 1
    • Home Page 2
  • News

© 2021 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In