• News
Sabtu, Januari 23, 2021
Social icon element need JNews Essential plugin to be activated.
radarkotanews.com
No Result
View All Result
  • News
    Ahok Divonis Dua Tahun FPI Bersikap

    DPP FPI Menyatakan Sikap Terkait Calling Visa dan Rencana Normalisasi Hubungan Indonesia dengan Israel

    Perempuan Bicara Perubahan Hakiki dengan Islam

    Perempuan Bicara Perubahan Hakiki dengan Islam

    Fokus Policy: Korps Bhayangkara Dan Pusaran Peredaran Narkoba

    Reshuffle Kabinet dan Harapan Keluar Dari Krisis Ekonomi

    LKPHI Meminta Pemerintah Melakukan Resufle Pada Kabinet Kerja

    Putra Terbaik Maluku Suaidi Marasabessy Layak Duduki Posisi Menteri KKP

    Sekalipun Satpol PP Memble Dalam Penegakan Perda, Pandam Jaya Tidak Boleh Ambil Tugas Pencopotan Baliho

    Tegakkan Negara Hukum, Pencopotan Baliho di Luar Kewenangan TNI

    Kemiskinan, Benarkah Hanya Karena Problem Pernikahan?

    Antara Papua dan Korea

    Trending Tags

    • Commentary
    • Featured
    • Event
    • Editorial
  • News
    Ahok Divonis Dua Tahun FPI Bersikap

    DPP FPI Menyatakan Sikap Terkait Calling Visa dan Rencana Normalisasi Hubungan Indonesia dengan Israel

    Perempuan Bicara Perubahan Hakiki dengan Islam

    Perempuan Bicara Perubahan Hakiki dengan Islam

    Fokus Policy: Korps Bhayangkara Dan Pusaran Peredaran Narkoba

    Reshuffle Kabinet dan Harapan Keluar Dari Krisis Ekonomi

    LKPHI Meminta Pemerintah Melakukan Resufle Pada Kabinet Kerja

    Putra Terbaik Maluku Suaidi Marasabessy Layak Duduki Posisi Menteri KKP

    Sekalipun Satpol PP Memble Dalam Penegakan Perda, Pandam Jaya Tidak Boleh Ambil Tugas Pencopotan Baliho

    Tegakkan Negara Hukum, Pencopotan Baliho di Luar Kewenangan TNI

    Kemiskinan, Benarkah Hanya Karena Problem Pernikahan?

    Antara Papua dan Korea

    Trending Tags

    • Commentary
    • Featured
    • Event
    • Editorial
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result

Tiga UU akan di Sidangkan di DPR, Jelas DPR Memiliki Misi Tersembunyi di Tengah Bencana

Saifuddin Hafid Aliah by Saifuddin Hafid Aliah
4 April 2020
in Hukum
0
Amandemen UUD 45 Lebih Utama Dibanding Omnibus Law

RadarKotaNews, Jakarta – Di tengah wabah virus Corona yang dialami bangsa Indonesia, DPR dan pemerintah masih curi-curi kesempatan dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan.

Demikian pernyataan Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Sabtu (4/4/2020).

READ ALSO

Pepen Kembali Dipanggil KPK Terkait Kasus Bansos

TP3 Berharap Pelaku Pembunuhan 6 Warga Sipil Terungkap dan Pelakunya di Adili

Dengan keluarnya Perppu untuk mengalihkan anggaran agar dipergunakan sebaik-sebaiknya untuk penanggulangan wabah Corona, ternyata, di balik itu kata Feri, DPR tetap melakukan sidang yang tentu punya potensi merugikan keuangan negara di saat seperti ini.

“Semestinya tidak ada lagi sidang-sidang yang tidak berguna bagi publik. Tapi, DPR memilih melakukan persidangan untuk mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan RKUHP dan RUU PAS (pemasyarakatan). Tiga UU ini, jelas memiliki misi tersembunyi di tengah bencana,” jelas Feri

Pasalnya, beberapa RUU yang menjadi perhatian publik. Pertama, RUU PAS yang diduga ingin menyelamatkan para koruptor yang sudah di tahan. Kalau korptor terancam covid-19, mestinya dirawat saja tidak dibebaskan.

Kedua, lanjut dia, pembahasan RUU cipta kerja dalam omnibus law, ini disebutnya merupakan cara klasik seseorang menyimpang kekuasan di tengah bencana. Menurutnya, UU ini sama sekali tidak bermanfaat, dan meresahkan masyarakat.

“Termasuk juga RKUHP, karena itu aneh saja kalau DPR dibiarkan pemerintah,” ujarnya.

Di sisi lain, Feri menegaskan, pemerintah sudah mengumumkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran virus, tapi mereka disebutnya masih saja melakukan kegiatan sidang.

“Mereka mungkin saja tidak berkumpul atau membatasi berkumpul di ruang sidang. Tapi harus diingat ada pegawai-pegawai mereka yang dipaksa bekerja, padahal sudah diimbau untuk bekerja dari rumah,” ujar dia.

Menurut Feri, tindakan-tindakan para elit kekuasaan ini harus dilawan publik. Ia meminta cara mereka harus dikritisi, yang berarti bukan untuk menghangatkan situasi, namun agar pemerintah fokus menanggulangi bencana ini.

Ditambahkan dia, hal ini perlu dilakukan mengingat sudah keluar Peraturan Pemerintah yang salah satunya recofusing anggaran dan mengalihkan anggaran itu untuk menghadapi bencana ini. Untuk itu, seharusnya seluruh rapat dan persidangan dilakukan semata-mata bertujan untuk penanggulangan Covid-19.

“Bukan untuk kepentingan bisnis, kelompok atau partai tertentu, yang kemudian diperjuangkan di tengah bencana. Publik harus ingatkan mereka bersama-sama, karena bagaimana pun kami membutuhkan wakil kami,” pungkasnya.(ps)

Next Post
Hukum Disiplin Militer Tidak Pas Untuk Kesalahan Istri

Waduh....Korupsi di Halalkan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Buy JNews
  • Landing Page
  • Documentation
  • Support Forum

© 2021 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Homepages
    • Home Page 1
    • Home Page 2
  • News

© 2021 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In