Tidak Ada Pilihan Lain Kalau Obligor BLBI Mangkir Sita Semua Hartanya

Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo

RadarKotaNews, Jakarta - Pemerintah diminta untuk tegas kepada 48 para obligor dan debitur BLBI yang mangkir dari panggilan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hal tersebut sebagaimana di sampaikan Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, baru-baru ini.

"Pemerintah tidak boleh kalah dengan para obilgator yang jelas-jelas mempunyai hutang. Pemerintah demi rakyat harus memperkuat taringnya," tegasnya

Karyono menyebut bahwa pemerintah punya hak tagih dimana dasarnya adalah putusan pengadilan, "Jadi, pemerintah punya hak untuk menagih. Apalagi pemerintah mempunyai Satgas," terangnya.

Oleh karena itu, Karyono berharap, pemerintah harus menjemput paksa kalau masih mangkir lagi. "Sebab, para obligor wajib mengembalikan uang negara yang ditilep," tegasnya.

Ketika pendekatan persuasif dihiraukan, lalu dicoba lagi dengan musyawarah dan tidak mau, maka tidak ada pilihan lain kecuali menyita semua hartanya.

"Sekarang ini, pemerintah lagi sibuk mengurus pendemi Covid-19, sementara triunan uang rakyat parkir di tempat yang tak jelas. Ini tidak adil. Pemerintah harus tegas," pungkas Karyono. (fy)

Penulis:

Baca Juga