oleh

Terkait Omnibus Law KSPI Tidak Pernah Diajak Diskusi atau di Mintai Pandangan

RadarKotaNews, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan bahwa KSPI tidak pernah diajak diskusi atau di mintai pandangan soal Omnibus Law Cipta Kerja dan tidak akan mau masuk kedalam tim bentukan Menko Perekonomian.

Dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, di tegaskan Iqbal, Jika Terjadi kebakaran Hutan Pengusaha Tidak Lagi Bertanggung jawab

Selain itu, Omnibus Law Cipta Kerja Ijinkan Warga Asing Miliki Apartemen di Indonesia

“Pemerintah Pangkas Besaran Pesangon Dalam Draf RUU Cipta Kerja, makanya KSPI menolak itu.” kata Said saat konferensi pers bertajuk “Akhirnya terbukti, pesangon dan upah minimum akan dihilangkan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja,” di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020)

Tidak hanya itu Said juga menyampaikan 3 Prinsip KSPI menolak Omnibus law cipta kerja, karena kalau dijalankan maka aturan ini akan menggerus 3 hal terkait buruh yaitu hilangnya jaminan pekerjaan, hilangnya jaminan sosial dan hilangnya jaminan pendapatan, inilah yang menegaskan sikap KSPI menolak Omnibus Law Cipta Kerja.

Selain itu, KSPI juga menyanpaikan 9 alasan terkait penolakannya terhadap Omnibus Law Cipta Kerja :

Pertama, Hilangnya Upah Minimum kabupaten/kota serta upah sektoral, karena hanya ada upah minimum propinsi.

Kedua, Hilangnya pesangon

Ketiga, Pekerja Outsourching untuk semua jenis pekerjaan

Keempat, Pekerja dengan sistem kontrak tanpa ada batas waktu

Kelima, Sistem jam kerja yang bersifat ekaploitattif

Keenam, Hilangnya jaminan sosial bagi pekerja

Ketujuh, Maraknya Penggunaan TKA untuk buru kasar.

Kedelapan, PHK yang dipermudah.

Kesembilan, Dihilangkannya pasal pidana bagi pengusaha yang melanggar aturan ketenagakerjaan.

Iqbal menambahkan, bukti upah minimum hilang, hanya merumuskan upah minimum berdasarkan pertumbuhan daerah, jadi barang yang kita sebut inflasi itu tidak dihitung, Sementara, pertumbuhan dihitung dari PDB dan PDB tidak menghitung inflasi.

“Kembali pada rezim upah murah dan muncul istilah upah padat karya dalam konveksi ILO No 110 itu mengatur tentang upah minimun dan upah paling rendah dalam satu negara dan RUU membuat lagi upah minimum dibawah upah minimum yang disebut padat karya,” jelasnya

Paling bahaya Kata Said lagi tidak ada larangan dan sanksi bila pengusaha dibayar upah minimum, memang pasal di pecah-pecah oleh pemerintah.

Terakhir Said Iqbal menyampaikan bahwa, dalam waktu dekat KSPI akan mengadakan aksi secara besar besaran untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja ini.(Dirga)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed