Tencatat 229 Buruh yang di PHK, FBTPI – KPBI Sambangi Kemenaker

RadarKotaNews, Jakarta - Eks Karyawan PT. Elite Permai Metal Work Ltd yang tergabung dalam DPP Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), menggelar aksi unjuk rasa didepan gedung Kemenaker RI Jalan Gatot Subroto Jakarta selatan, Rabu (9/6/2021)

Mereka menyikapi PHK dan pelanggaran norma syarat kerja di beberapa perusahaan basis FBTPI.

Ketua FBTPI Ilhamsyah menyebut
situasi krisis berlapis yang tengah dihadapi oleh Negara Indonesia mulai dari krisis ekonomi, politik dan kesehatan kian hari semakin memprihatinkan.

"Kami datang kesini untuk meminta pertanggungjawaban atas kesewenangan para pengusaha," tegasnya

Ilham menjelaskan bahwa FBTPI - KPBI mencatat 229 buruh yang tersebar dibeberapa wilayah di Indonesia DKI Jakarta, Karawang, Surabaya dan Lampung menjadi korban PHK dimasa pandemi dan sampai saat ini belum mendapatkan penanganan maksimal dari pihak yang berwenang yaitu Kemenaker.

"Begitu juga dengan Kepolisian RI, beberapa kasus pelanggaran Ketenagakerjaan yang mengandung unsur pidana seperti membayarkan upah dibawah ketentuan UU yang berlaku seolah mandeg tidak menemui titik terang," ungkapnya

Karena itu, kawan-kawan yang berunjuk rasa ini mayoritas adalah kawan-kawan yang ter PHK secara sepihak, apalagi dalam penanganan kasus buruh selama ini tidak ada yang sesuai dengan prosedur hukum.

Menurut Ilham, Covid-19 telah memporak porandakan seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia, ketenagakerjaan juga menjadi persoalan krusial ditengah mayoritas saat ini, mulai dari dirumahkan, upah yang dikurangi, THR yang dicicil dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan ilegal menjadi momok menakutkan yang dihadapi kaum buruh dewasa ini.

Lagi-lagi rakyat dihadapkan pada kenyataan yang begitu memilukan, sebagai warga Negara yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan Pemerintahan sudah sepatutnya mengharapkan perlindungan Negara, namun harapan tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan

"Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat hingga 31 Juli 2020, jumlah pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun dirumahkan mencapai 3,5 juta lebih," pungkasnya. (adrian)

Penulis:

Baca Juga