oleh

Temuan BPK Kunker Fiktif Rp. 900 Miliar, Bukti Buruknya Tata Kelola Anggaran DPR, Korupsi Berjamaah?

RKNews, Jakarta – BPK dalam audit IHPS 2014/2015 menemukan permasalahan dalam pengelolaan dana Kunjungan Kerja DPR senilai Rp. 945.465.000.000. Beberapa modus diantaranya adalah banyaknya anggota DPR yang tidak melaporkan hasil kunjungan kerja baik laporan keuangan maupun laporan kegiatan.

Ditegaskan Sekjen FITRA, Yenny Sucipto mengatakan bahwa alur pertanggungjawaban seharusnya, anggota melaporka kepada Sekjen DPR dan kemudian dilakukan audit. Permasalahan ini setidaknya membuktikan :

Bahwa, pertama, anggota DPR tidak berkomitmen dalam laporan Kunker, sehingga menguatkan bahwa Kunker hanya Plesiran Semata. Ini pemborosan anggaran.

Kedua, adanya kelemahan internal DPR dalam transparansi dan akuntabilitas yaitu seharusnya Sekjen memaksa anggota, melalui Fraksi atau Komisi untuk melaporkan. Kelemahan ini juga tanggungjawab Sekjen DPR.

Ketiga, Fraksi secara politik juga kurang berkomitmen mendorong akuntabilitas politik di DPR, seharusnya ini bentuk menjaga lembaga DPR yang kepercayaannya terus tergerus dimata masyarakat.

“Untuk itu FITRA mendorong KPK untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK ini dibawa ke proses hukum. Selain itu, mendorong agar Fraksi menghukum anggotanya yang tidak melaporkan hasil kunker berupa laporan keuangan dan program.”ujar Yenny Sucipto dalam Pres rilisnya di Jakarta, kamis (12/05)

“Metode keuangan Kunker berupa lumsum juga harus dirubah karena ini menguntungkan anggota DPR dan model ini tidak akuntabel. Moratorium dan reformasi anggaran di DPR menjadi kebutuhan yang mendesak.”Pesannya.(ID)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed