oleh

TB Hasanuddin Sesali “Gaya” Cari Panggung Rieke Dan Arif Soal Waduk Jatigede

Radarkotanews.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah PDI Perjuangan wilayah Jawa Barat, Tubagus Hasanuddin tak terima ada dua kader PDIP, Yakni Arif Wibowo dan Rieke Diah Pitaloka yang turun ke lapangan untuk mengajak warga berunjuk rasa menolak peresmian proyek waduk Jatigede.

Menurut dia, persoalan yang kini tengah  terjadi di tanah kelahirannya seharusnya dilakukan dengan menjalin koordinasi terlebih dahulu. TB pun menilai jika Arif dan Rieke tengah mencari panggung di tanah kelahirannya.

“Saya putra daerah disitu, saya ketua (DPD Jabar PDIP) yang sah diangkat oleh mereka, ngomong dong sama saya seperti apa situasinya. Jangan kemudian datang mencari panggung di hari terakhir (Peresmian Waduk), maksudnya apa?” kata TB Hasanuddin di gedung DPR RI, Senin (31/08/2015).

Selain datang ke lokasi peresmian waduk tanpa ijin kepada dirinya, TB yang juga wakil ketua komisi I DPR RI tidak sependapat dengan cara Arief Wibowo dan Rieke yang mengajak warga berdemo menolak peresmian waduk tersebut.

Menurut TB, saat ini bukan lagi soal menolak persesmian waduk itu. Saat ini yang terpenting adalah pembayaran terhadap warga yang belum terlaksana. Sebab, kata dia, pembayaran ganti rugi belum 100 persen terpenuhi, baru 90 persen.

Selain itu, peresmian waduk tersebut atas perintah Presiden Joko Widodo, yang merupakan kader dari PDI Perjuangan sendiri. PDI Perjuangan sendiri merupakan partai pendukung pemerintah.

“Tidak boleh lah kaya begini, toh pemerintahannya juga pemerintahan PDI Perjuangan. Ini kok malah diajak demo, yang paling penting mereka haknya yang belum terbayarkan tinggal 10 persen diselesaikan.”

Sebelumnya, Arif Wibowo beserta Rieke Diah Pitaloka bertemu dengan warga di salah satu desa terdampak di Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede untuk berdialog dan melihat langsung kondisi di lapangan.

Keduanya datang mengatas namakan fraksi PDI Perjuangan. Dimana mereka menilai jika pembangunan Waduk Jatigede bertentangan dan melanggar UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Hal itu sebagaimana Perpres No.1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.
Sehingga pada implementasinya menimbulkan banyak persoalan, ganti rugi lahan dan rumah yang belum tuntas, relokasi yang tidak jelas, termasuk nasib pendidikan anak-anak yang kehilangan sekolah dan situa-situs sejarah yang belum direlokasi. (aas)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed