oleh

Tarik-menarik kepentingan diduga menjadi faktor tertundanya pelantikan unsur pimpinan DPRD Pultab

RadarKotaNews, Malut – Molornya pelantikan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) menjadi pimpinan definitif mendapat sorotan dari berbagai pihak, setelah kemarin ada desakan dari berbagai Ketua Partai dan juga anggota DPRD dari Fraksi Pembahruan Sukardin Budaya kini Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes angkat bicara kapasitas beliau sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Demokrat Maluku Utara.

Menurut informasi yang kami dapatkan dari salah satu tokoh politik Maluku Utara yang enggan dipublikasikan figurnya, lambannya pelantikan unsur Pimpinan DPRD Taliabu menjadi kondisi yang sengaja diciptakan.

“Kondisi ini tercipta karena belum ada klik mereka yang berkepentingan untuk duduk sebagai unsur pimpinan,” ujar tokoh politik tadi.

Lebih jauh beliau mengatakan bahwa sekwan menjadi dilematis karena satu sisi dia wajib mengamankan kepentingan Pemerintah Daerah.

Seperti diketahui sejak dilantik tanggal 30 September 2019 sampai hari ini DPRD Taliabu belum mempunyai Pimpinan Definitif, hal ini kemudian menghambat kinerja Dewan karena belum terbentuk alat kelengkapan dewan atau AKD.

Setali tiga uang mengenai pendapat tokoh tadi, wacana yang berkembang diruang publik mengatakan bahwa hal ini terjadi karena ‘Perburuan Rekomendasi DPP’. Sebelumnya rekomendasi DPP masing-masing partai menetapkan Meylan Mus sebagai Ketua dari Partai Golkar, Arifin Madjid dan Jainal Ashar masing-masing sebagai Wakil Ketua I dan II dari Partai Demokrat dan PDIP.

Namun terkait rekomendasi partai menjadi polemik ketika ada pihak yang berkeberatan, opini yang berkembang kemudian disebut sebagai pemicu molornya pelantikan unsur pimpinan definitif DPRD Pulau Taliabu.

Saat dimintai tanggapannya Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara yang juga Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes mengatakan,

“Bagi saya persoalan rekomendasi bukan persoalan like or dislike yaaa, namun lebih kepada persoalan mengamankan putusan DPP,” ujar Ketua Hendrata.

Dirinya mengakui terkait Partai Demokrat untuk unsur pimpinan DPRD Taliabu sudah final, jika kemudian ada pihak yang mau meng klaim silahkan tunjukan SK DPP untuk mengugurkan SK DPP Partai Demokrat sebelumnya.

“Hari ini ada pihak yang mengatakan ada SK yang menggugurkan Pak Arifin, namun ketika saya minta tunjukan pihak tersebut malah tidak menunjukan, malah lingkar Beta sampai tra pohaaa…,” Ungkap Hendrata Thes lewat dialek khas Maluku Utara.

Sementara itu salah satu Anggota DPRD asal partai Gerindra yang tergabung dalam Fraksi Pembahruan Amrin Ang saat dimintai pendapatnya mengatakan,

“Pada dasarnya saya menghormati Dinamika yang terjadi di partai masing-masing, saya hormati itu, hanya saya mau katakan kepada rekan-rekan dewan untuk melihat kepentingan yang lebih besar pada istitusi ini,” kata Amrin.

Sampai berita ini diturunkan awak media masih sulit menghubungi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Pulau Taliabu, sementara itu Ketua DPRD sementara Meilan Mus hanya memberi ‘emote’ jempol saat dimintai konfirmasi lewan Inbox akun FB atas nama dirinya. (RL)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed