Tarik Menarik Kepentingan Antara Pemdes dan BPD Masyarakat Sengsara

RadarKotaNews, Labuhanbatu - Melihat kejadian yang terjadi Didesa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Antara Pemdes Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Memberi dampak terhadap serapan anggaran Desa dan berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan Dasar.

Hal itu sebagaimana di sampaikan Aliansi Mahasiswa Peduli Desa (AMPD) Maulidi Azizi Zein dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Kamis (6/5/2021)

Terlebih kata Maulidi, dunia tengah dilanda pandemi Covid-19 yang begitu signifikan berdampak pada ekonomi masyarakat, terkhusus keluarga miskin. Karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Mewajibkan pemerintah desa mengalokasikan dan memprioritaskan penggunaan Dana Desa TA. 2021 untuk Pemulihan Ekomomi Nasional (PEN) Di tingkat Desa seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) dan Padat Karya Tunai Desa agar dapat membantu perekonomian keluarga miskin yang tinggal di desa.

Melihat pentingnya Dana Desa untuk memenuhi kebutuhan warga, kami dari Aliansi Mahasiswa Peduli Desa (AMPD) Kabupaten Labuhanbatu Utara. Menyesalkan perlakuan Pemdes dan BPD Desa Teluk Piai Kec. Kualuh Leidong. Kabupaten Labuhanbatu Utara dikarenakan tidak dapat menyerap anggaran Dana Desa sampai saat ini dikarenakan tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang tupoksi masing-masing.

Diduga ada unsur pribadi Lembaga BPD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2021 sehingga tidak dapat di proses verifikasi oleh Bupati dan sampai saat ini Rancangan APBDes tersebut tidak Berbadan Hukum.

"Ini berdampak terhadap anggaran Desa tidak dapat di cairkan dan segala kegiatan pembangunan di Desa tidak terlaksana seperti Penyaluran BLT DD tidak dapat terlaksana," tegasnya

Oleh karena itu, Maulidi menegaskan, Hal ini sangat tidak di izinkan oleh aturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.
Jika diperhatikan sesuai aturan yang berlaku.

Meski begitu, Badan Permusyawaratan Desa Boleh Untuk tidak menyetujui Rancangan Peraturan Desa (RANPERDES) dengan ketentuan sebagai berikut.

Pertama, Jika tidak sesuai dengan peraturan perudang-undangan

Kedua, Jika tidak sesuai dengan kepentingan Umum

Ketiga, Dan jika tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

"Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 35 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," tegas Maulidi

Hal yang terjadi di desa teluk piai cukup menyita perhatian pasalnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tidak menyetujui Rancangan Peraturan Desa (RANPERDes) Desa Teluk Piai Tahun Anggaran 2021 Tidak Beralasan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai aturan perundang-undangan.

Menurut Maulidi, kejadian ini menjadi penyebab tidak terealisasinya anggaran desa efektif dan Efisien.

"Kami berharap kepada pihak-pihak terkait agar segera mungkin menguji apa yang menjadi problem di desa teluk piai guna untuk tertib administrasi dan kepentingan umum di desa teluk piai," pungkasnya. (fy)

Penulis:

Baca Juga