oleh

Surat Terbuka Tantangan Audensi Kepada Nadiem Makarim

Kilas Balik Hardiknas 2020
BEM Seluruh Indonesia

Yth. Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

Jakarta

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan para penerusnya hingga akhir zaman.

Salam sejahtera untuk kita semua karena pada saat ini kita masih bisa hidup dan diberikan kenikmatan mendengar, melihat dan merasakan. Sungguh suatu karunia yang sangat besar dari Tuhan yang diberikan kepada kita.

Bersama dengan surat ini kami bermaksud mengundang Saudara untuk melakukan audiensi terbuka dengan perwakilan dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melalui Badan Eksekutif Mahasiswa yang tergabung dalam Koordinator Isu Pendidikan Dasar dan Menengah
(Dikdasmen) dan Pendidikan Tinggi (Dikti) telah melakukan Langkah-langkah taktis dalam mengawal kebijakan strategis pendidikan menyambut Hari Pendidikan Nasional. Salah satu fungsi kami adalah advokasi aktif dan menyuguhkan kajian dalam mengawal kinerja Pemerintah yang dalam hal ini diarahkan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atas kuasanya terhadap pendidikan di Indonesia.

Sebagai salah satu upaya mengawal agenda tersebut, terhitung sejak bulan Maret kami telah melakukan berbagai langkah yang diwujudkan dengan membuat kajian analisis dalam mengawal keberjalanan sistem pendidikan di masa pandemic COVID-19. Dalam pelaksanaannya, target dari pengawalan tersebut dibagi dalam dua koridor sesuai dengan tupoksi Korsu yaitu Dikti dan Dikdasmen.

Fokus Dikti mencakup pembebasan atau relaksasi biaya kuliah atas dampak penerapan belajar dari rumah (learn from home) atas tidak dapat diaksesnya berbagai fasilitas kampus, biaya besar kuota internet sebagai pengganti perkuliahan melalui daring yang menghabiskan kuota internet, dan pemberian bantuan logistik kepada mahasiswa terdampak COVID-19 yang terisolasi di sekitar kampus. Berdasarkan isu tersebut, Korsu dikti menyusun kajian dan ditampilkan dalam bentuk infografis pada laman Instagram BEM SI.

Adapun untuk Korsu Dikdasmen, sebagaimana dijelaskan di awal, turut andil dalam mengawal kebijakan pendidikan khususnya pada masa COVID-19. Fokus kajian yang disusun
meliputi pemotongan dana abadi, pembatalan Ujian Nasional (UN) akibat wabah corona, praktik katalisasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) seperti jalur zonasi yang menyimpan segudang permasalahan hingga saat ini dan jalur prestasi yang rawan diselundupi oleh siswa ‘titipan’, operasional dana BOS dan kesejahteraan guru honorer yang dalam ancaman ketidakpastian.

Berikut kilas balik dalam rangka mengawal momentum Hardiknas, Tim Satgas Pendidikan BEM SI 2020 yang terdiri dari BEM UNS selaku Koorsu Dikdasmen, BEM UNSOED selaku
Koorsu Dikti dan BEM UNJ selaku Koorpus BEM SI melakukan pengawalan sebagai berikut:

1. Tanggal 29 April 2020 melakukan Audiensi terbatas dengan Wakil Ketua Komisi X DPR RI dengan agenda penyampaian aspirasi yang tertuang dalam kajian BEM SI. Aspirasi ini
dijanjikan akan dibawa dirapat kerja Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud pada tanggal 4 Mei 2020. Kajian dan tuntutan juga sudah diterima oleh Ketua Komisi X DPR RI.

2. BEM SI pada tanggal 29 April 2020 juga telah melayangkan Surat Permohonan Audiensi yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim dan
Sekjend Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Ainun Na’im. Kami telah menempuh tiga cara agar Surat Permohonan Audiensi kami sampai pada Menteri dan Sekjend Kemendikbud RI, yaitu dengan mengirimkan surat fisik melalui Pos Indonesia, lalu kami juga mengirimkan Surat Permohonan Audiensi melalui media aplikasi pengirim surel, dan kami juga mengirim pesan dan Surat Permohonan Audiensi melalui akun WhatsApp Sekjend Kemendikbud RI. Namun hingga rilis ini dikeluarkan, belum ada tanggapan terkait Surat Permohonan Audiensi dari pihak Kemendikbud RI.

3. Pada momentum Hardiknas Tahun ini kami dari Aliansi Badan Eksekutif Seluruh Mahasiswa (BEM SI) turut ikut dalam menyemarakan Hardiknas 2020 dengan cara yang berbeda yaitu
dengan cara melancarkan Aksi Media secara serentak yang Bertajuk :
#PendidikanUntukRakyat dan #DaruratPendidikanNasional. Aksi media ini berkolaborasi dengan elemen gerakan mahasiswa lainnya seperti BEM Nusatara, DEMA PTKIN dan IMAKIPSI. Tujuan dari aksi media ini adalah mendesiminasi isu kalau hari ini pendidikan nasional mengalami keadaan darurat dan mendesak Kemendikbud merespon ajuan audiensi dari BEM SI.

Garis Besar Masalah Pendidikan Tinggi

1. Pembebasan atau Relaksasi Biaya Kuliah Sebagai Dampak Pandemi Covid-19

Dampak COVID-19 yang dirasakan oleh sektor pendidikan tinggi telah
mengakibatkan perubahan aktivitas perkuliahan tatap muka menjadi perkuliahan secara daring. Perubahan metode perkuliahan tersebut merupakan tindak lanjut dari apa yang menjadi himbauan pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.36962/MPK.A/HK/2020 mengenai pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) tertanggal 17 Maret 2020. Akibatnya sejak tindak lanjut di masing-masing perguruan tinggi atas surat edaran tersebut mahasiswa tidak lagi beraktivitas di lingkungan kampus dan tidak mendapatkan fasilitas pembelajaran yang seharusnya didapatkan selama kuliah tatap muka hingga berakhirnya semester genap Tahun Ajaran 2019/2020.

Dalam pelaksanaan kuliah tatap muka mahasiswa mendapatkan pemenuhan hak atas pembelajaran beserta fasilitas penunjangnya. Akan tetapi selama perkuliahan daring mahasiswa hanya mendapatkan pemenuhan hak atas pembelajaran yang dilakukan secara daring tetapi tidak dapat menikmati fasilitas kampus. Kondisi yang demikian membuat pemenuhan hak atas biaya kuliah yang telah dibayarkan oleh mahasiswa menjadi tidak seimbang dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Sehingga kompensasi atas hal tersebut sangat diperlukan mengingat pelaksanaan kuliah daring menghemat biaya operasional perguruan tinggi.

Pembatasan sosial selama pandemi COVID-19 yang turut berdampak pada sektor ekonomi menyebabkan penghasilan masyarakat menurun, para pekerja banyak yang dirumahkan, bahkan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tercatat per bulan April terdapat 2.084.593 orang sebagaimana data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini tentunya membuat penghasilan orang tua mahasiswa mengalami penurunan. Sebagaimana hasil survei yang telah kami lakukan terhadap mahasiswa Indonesia ada sebanyak 83,4% mahasiswa yang mengalami perubahan atau penurunan penghasilan orangtua selama pandemi COVID-19, dan 76,9% mahasiswa tidak memiliki jaminan untuk membayar biaya kuliah semester depan.

Kami meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memerhatikan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa Indonesia berkaitan dengan pembiayaan kuliah dengan melakukan pembebasan atau relaksasi biaya kuliah untuk semester depan akibat dari dampak COVID-19.

2. Bantuan Kuota Internet, Logistik, dan Kesehatan Bagi Mahasiswa Sebagai Dampak Pandemi Covid-19

Perubahan metode kuliah tatap muka menjadi kuliah daring menyebabkan persoalan yang dihadapi oleh mahasiswa. Pelaksanaan kuliah daring menimbulkan kebutuhan baru bagi mahasiswa dalam memperoleh pembelajaran yang dilakukan melalui berbagai sarana teknologi situs atau aplikasi daring yaitu berupa akses internet. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan terdapat 92,2% mahasiswa yang menggunakan kuota internet (internet mobile) untuk
mengakses situs atau aplikasi kuliah daring dimana biaya yang dibutuhkan dalam seminggu sebesar Rp25.000 – 50.000. Kebutuhan lain selama pelaksanaan kuliah daring adalah logistik dan layanan kesehatan bagi mahasiswa yang masih bertahan di lingkungan kampus karena tidak bisa kembali ke kampung halaman karena dampak COVID -19.

Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 302/E.E2/KR/2020 tertanggal 17 Maret 2020 yang berisi himbauan pada perguruan tinggi untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa berupa subsidi pulsa untuk koneksi kuliah daring, bantuan logistik, dan kesehatan. Akan tetapi dalam realitanya masih terdapat perguruan tinggi yang belum memberikan bantuan, terutama berkaitan dengan subsidi pulsa untuk kuliah daring. Mengingat bahwa pulsa atau kuota internet adalah kebutuhan yang mendasar untuk mengakses perkuliahan secara daring, maka menjadi begitu penting bagi perguruan tinggi untuk memenuhinya.

Kami meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberlakukan secara tegas himbauan kepada perguruan tinggi untuk memberikan bantuan kuota internet, logistik, dan kesehatan bagi seluruh mahasiswa serta memberikan sanksi bagi perguruan tinggi yang tidak menerapkannya.

3. Sektor Pendidikan dalam RUU Cipta Kerja dan Kebijakan Kampus Merdeka

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau dikenal dengan Omnibus Law telah menjadi topik yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Terlebih setelah Pemerintah menyerahkan pembahasannya kepada DPR yang hingga saat ini telah masuk agenda pembahasan di Badan Legislasi. Beragam tanggapan dan penolakan dari masyarakat pun muncul, termasuk dari kami. Kami menilai bahwa RUU Cipta Kerja yang ditujukan untuk kepentingan investasi itu tidak tepat jika sektor pendidikan turut diatur di dalamnya.

Pembahasan sektor pendidikan dalam RUU Cipta Kerja telah memperjelas terjadinya pergeseran paradigma pendidikan yang seharusnya merupakan public goods menjadi privat goods. Hal ini ditunjukkan dengan adanya revisi beberapa pasal di dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam RUU Cipta Kerja, seperti dihapusnya prinsip nirlaba dalam pengelolaan otonomi perguruan tinggi dan mempermudah syarat perguruan tinggi negara lain untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Indonesia.

Sejalan dengan pembahasan sektor pendidikan dalam RUU Cipta Kerja, terhitung kurang dari seratus hari kerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan beberapa kebijakan pendidikan salah satunya kebijakan Kampus Merdeka. Kami menilai kebijakan yang terdiri dari empat pokok kebijakan ini adalah bagian dari apa yang Presiden Joko Widodo sebut dengan “link and match” antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Kebijakan mempermudah akreditasi perguruan tinggi akan mendukung kebijakan pembukaan program studi baru dengan cara bermitra dengan lembaga lain salah satunya dengan industri serta mempermudah perguruan tinggi negeri untuk menjadi perguruan tinggi badan hukum. Kebijakan ini dapat menjadikan perguruan tinggi hanya memiliki orientasi terhadap pasar dan semakin memperluas terjadinya liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi pendidikan tinggi.

Kami meminta kepada Pemerintah untuk mencabut sektor pendidikan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja yang semakin menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan dan menghapus pokok-pokok kebijakan Kampus Merdeka yang hanya menjadikan pendidikan tinggi pro terhadap industri dan pasar kerja. Kami juga meminta Pemerintah untuk mengehentikan praktik liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi pendidikan tinggi.

Garis Besar Masalah Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Pemotongan Dana Abadi Pendidikan

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah akan menggunakan dana dari pos Sisa Anggaran Lebih (SAL) serta dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan. Untuk diketahui, pemerintah menggelontorkan dana stimulus fiskal untuk berbagai sektor, total setidaknya Rp. 405,1 triliun. Dana Pendidikan yang akan dipotong yakni pemotongan tunjangan guru sebesar Rp. 3.3 T, tunjangan profesi guru PNS dari Rp. 53,8 T menjadi Rp. 50,8 T, penghasilan guru PNS dari Rp. 698,3 T menjadi Rp. 454,2 T, Dana BOS dari Rp. 54,3 T menjadi Rp. 53,4 T, BOP PAUD dari Rp. 4,475 T menjadi Rp. 4,014 T dan BOP kesetaraan dari Rp. 1,477 T menjadi Rp. 1,195 T2. Padahal bicara penggunaan dana abadi apalagi dana pendidikan tidak bijak sebab masih ada pilihan lain yang lebih tidak mendesak. Dana pendidikan sangat penting dalam menjaga keberlangsungan proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Anggaran infrastruktur dan transportasi padahal bisa menjadi solusi dibanding menggunakan dana abadi pendidikan. Total anggaran infrastruktur dan transportasi pada APBN 2020 bahkan mencapai Rp. 423,3 triliun.

2. Pembatalan Ujian Nasional 2020 dan Penyusunan Ulang Filosofi Pendidikan

Melalui Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, secara resmi menyampaikan pembatalan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2019/2020. Peniadaan UN berlaku untuk satuan pendidikan jenjang SMP/sederajat dan SMA/SMK/sederajat di Indonesia dengan mempertimbangkan keamanan dan kesehatan peserta didik di tengah pandemi Covid-19. Lalu, apakah ada realokasi dana UN yang telah dibatalkan? Peniadaan UN tahun 2020 di tengah situasi darurat akan mengakibatkan tidak optimalnya pemetaan pendidikan. Pelaksanaan UN yang telah lebih dulu dilaksanakan oleh SMK pada 28 provinsi di tahun 2020 ini tidak dapat menjadi tolok ukur dan pemetaan bagi pemerintah. Di sisi lain, terkait dengan standar kelulusan siswa, Kemendikbud menyebutkan agar Ujian Sekolah dapat dijadikan standar kelulusan sebagai pengganti Ujian Nasional. Faktanya Ujian Sekolah hanya dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

Kemendikbud perlu juga memperhatikan amar putusan Mahkamah Agung yang Nomor 2596 K/Pdt/2008 yang diputus 14 September 2009. Isi putusan tersebut yaitu melarang Ujian Nasional kepada tergugat untuk memenuhi beberapa prasyarat. Syarat tersebut meliputi
1) meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia, sebelum mengeluarkan Kebijakan Ujian Nasional lebih lanjut, 2) memerintahkan kepada para tergugat untuk mengambil Langkah-langkah konkrit untuk mengatasi gangguan psikologi dan mental peserta didik dalam usia anak akibat penyelenggaraan Ujian Nasional.

3. Katalisasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

Pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan Permendikbud No. 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang di dalamnya berisi kebijakan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru. Sejak saat itu sistem zonasi terus dimunculkan sampai diberlakukannya Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021. Sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru ternyata tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi dunia pendidikan, nyatanya juga memiliki dampak negatif. Sejak dikeluarkannya kebijakan sistem zonasi sekolah dari tahun 2017 hingga sekarang nyatanya berdampak negatif dan penerapannya jauh dari yang diharapkan. Tak hanya sistem zonasi yang menjadi sorotan, salah satu yang menjadi catatan penting pada PPDB yaitu penerimaan melalui jalur prestasi. Penerimaan melalui jalur prestasi salah satunya ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau UN. Hal ini berpotensi disalahgunakan sekolah dan daerah.
Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Ikatan Guru Indonesia (IGI), sebanyak 81,94% dari 410 responden guru di Indonesia menyatakan bahwa nilai rapor bisa dimanipulasi.

Hal selanjutnya yang menjadi pembahasan mengenai PPDB di lapangan yaitu fenomena ‘katalisasi’ pada sekolah-sekolah tertentu. Istilah mengacu kepada praktek pengembangan mutu sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang hanya berfokus kepada sekolah-sekolah favorit saja. Praktek semacam ini dapat memperdalam jurang kualitas pada persebaran sekolah. Fenomena tersebut berimbas kepada tidak meratanya persebaran sekolah dan guru dalam menjangkau peserta didik di seantero Indonesia. Isunya berikutnya yaitu PPDB di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan perubahan yang signifikan. Dalam mengakses pelaksanaan PPDB daring salah satu masalah yang dikhawatirkan sejauh ini adalah calon wali murid belum sepenuhnya memahami cara kerja sistem daring tersebut. Sulitnya
mengakses situs resmi PPDB akibat error system yang terjadi. Calon siswa dan orang tua tentu juga memiliki latar belakang kemampuan yang berbeda dalam mengaplikasikan teknologi
informasi dan komunikasi.

4. Dana BOS dan Kesejahteraan Guru Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan kebijakan yang berasaskan kemerdekaan, salah satunya ialah Dana BOS. Diberlakukan peningkatan fleksibilitas serta otonomi pada kepala sekolah untuk mengelola dana tersebut dengan menyesuaikan kebutuhan sekolah masing-masing. Ditegaskan pula bahwa alokasi Dana BOS untuk kesejahteraan guru honorer akan ditingkatkan yang semula 15% untuk sekolah negeri dan 30% untuk swasta kini menjadi 50%. Tercatat sebanyak 33,9% atau 984.600 guru berstatus non-PNS dan non-tetap yayasan di seluruh Indonesia. Dimana terdiri atas 704,5 ribu guru honorer sekolah dan 141,7 ribu Guru Tidak Tetap (GTT) di kabupaten/ kota. Menteri Keuangan Republik Indonesia menyebutkan pula bahwa pada anggaran tahun 2020 alokasi Dana BOS dalam APBN sebesar Rp. 54,32 triliun. Namun, karena pandemi Covid-19 pemanfaatan dana BOS mengalami
perubahan. Disebutkan bahwa pemanfaatan Dana BOS dapat dialokasikan untuk membiayai keperluan dalam pencegahan Covid-19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfectant, dan masker serta untuk pembelajaran daring.

Terdapat kejanggalan terhadap kebijakan ini, pasalnya 50% pemanfaatan dari Dana BOS sendiri merupakan untuk pemberian upah guru honorer. Oleh karenanya, hal tersebut menimbulkan keresahan bagi guru honorer akan kelanjutan keberjalanan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim terkait kesejahteraan guru honorer. Dimana terdapat 51.293 guru honorer K2 yang lolos menjadi PPPK gaji mereka masih 150 ribu/bulan dan dibayarkan 3 bulan sekali sejak Januari 2020. Hal ini karena belum adanya Perpres terkait gaji dan tunjangan. SK guru honorer juga hanya dibuatkan Kepala Sekolah. Padahal syarat guru honorer mendapatkan pembayaran dari dana BOS mempunyai NUPTK yang
mensyarakatkan SK dari Kepala Daerah. Masalah kesejahteraan berikutnya ialah penilaian portofolio sebagai alternatif PPG yang sangat sulit dan tidak sesuai dengan kondisi guru honorer. Kemudian pengangkatan kerja honorer di lingkungan Pemda sudah tidak boleh dilakukan. Jalan keluarnya melalui seleksi CPNS dan PPPK. Namun faktanya, banyak sekolah-sekolah yang masih merekrut tenaga honorer lantaran jumlah guru PNS masih minim.

5. Pembelajaran Jarak Jauh:

Indonesia Belum Siap Selama Pandemi Covid-19 masih menyebar di Indonesia, sistem pendidikan menyesuaikan dengan pola pembelajaran yang tidak membutuhkan kehadiran fisik di sekolah. Metode pembelajaran dialihkan kepada pembelajaran berbasis daring atau yang lazim digunakan oleh Kemendikbud yaitu PJJ. Mengacu Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun
2020 tentang pada poin 2 dijelaskan bahwa seluruh proses belajar dari rumah dilaksanakan untuk memberikan pengalaman daring/jarak jauh bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Faktanya justru sebaliknya, banyak siswa mulai dari jenjang SD hingga SMA yang mengeluhkan banyaknya tugas yang diberikan oleh guru pengampu mata pelajaran tanpa diiringi dengan
penambahan materi. Hal tersebut justru sangat berbahaya bagi Kesehatan mental peserta didik di tengah kondisi krisis seperti ini. Berikutnya guna mendukung pengajaran daring, Kemendikbud bekerjasama dengan 12 mitra swasta di bidang teknologi pendidikan. Namun, apakah siswa telah difasilitasi dengan kuota untuk mengakses laman-laman tersebut? Berapa banyak rupiah yang harus dikeluarkan oleh orang tua wali murid selama menggunakan platform daring selama pandemi ini berlangsung.

Para guru juga seharusnya diberikan pelatihan pengajaran daring supaya tidak hanya memberikan tugas-tugas kepada peserta didik. Dinas Pendidikan selaku stakeholder pemerintah di tingkat daerah dapat memanfaatkan fungsi tersebut untuk mengkoordinasikan sekolah di daerah administrasinya untuk membantu para guru beradaptasi dengan iklim pandemi ini. Kurikulum pendidikan sepatutnya turut menyesuaikan, pada situasi darurat seperti ini perlu disusun kurikulum khusus.

Dengan ini kami, Aliansi BEM Seluruh Indonesia Koordinator Isu Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) serta Isu Pendidikan Tinggi (Dikti) mengajak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menerima audiensi berkaitan dengan tuntutan kami pada Aksi Media Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2020. Adapun berkaitan dengan waktu dan tempat audiensi menyesuaikan kesediaan Kemendikbud dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Kami menunggu respon dari Kemendikbud selambat-lambatnya 2×24 jam terhitung dari saat surat ini dilayangkan. Berikut ini sikap dan tuntutan pada Aksi Media
Hardiknas 2020;

1. Instruksikan seluruh perguruan tinggi untuk melakukan pembebasan atau relaksasi biaya kuliah (UKT) di semester selanjutnya sebagai dampak dari COVID-19.

2. Berlakukan secara tegas himbauan setiap perguruan tinggi untuk memberikan bantuan kuota internet, logistic dan Kesehatan bagi seluruh Mahasiswa ditengah pandemic
COVID-19. Berikan sanksi terhadap perguruan tinggi yang tidak merealisasikannya.

3. Menolak sektor Pendidikan dimasukkan ke dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak pemerintah untuk mencabutnya

4. Hapuskan pokok-pokok kebijakan Kampus Merdeka yang hanya menjadikan Pendidikan Tinggi pro terhadap industry dan pasar kerja

5. Mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi Pendidikan tinggi.

6. Mendesak pemerintah untuk merevisi Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk membatalkan penggunaan dana
abadi pendidikan.

7. Mendesak pemerintah melaksanakan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 2596K/Pdt/2008 yakni melarang pelaksanaan dan segera memenuhi beberapa prasyarat yakni hak atas kesehatan psikologis dan mental peserta didik serta kelengkapan sarana prasarana sekolah harus segera dioptimalkan.

8. Mendesak pemerintah segera membuat Blue Print Pendidikan Nasional Indonesia sehingga ada kejelasan tujuan, filosofi, arah dan standar Pendidikan Nasional.

9. Mendesak pemerintah terkait pengoptimalan sistem zonasi dengan pemerataan sekolah, guru dan siswa di setiap daerah agar tercapai Pendidikan untuk semua rakyat dan membuat akses yang mudah kepada masyarakat terkait proses PPDB di kondisi pandemi COVID-19.

10. Mendesak pemerintah untuk segera keluarkan perpres terkait gaji dan tunjangan bagi guru honorer K2 yang lolos PPPK dan membuat peraturan khusus terkait adanya keluwesan syarat sertifikasi PPG untuk guru honorer dan pengangkatan guru honorer pada seleksi
PPPK dan CPNS.

11. Mendesak pemerintah senantiasa mendorong sekolah untuk memanfaatkan realokasi Dana BOS untuk pengoptimalan pembelajaran jarak jauh seperti pengadaan subsidi pulsa/kuota dan mendorong sekolah memberikan pemahaman kepada tenaga pengajar akan esensi dari
sistem pembelajaran jarak jauh.

12. Mendesak pemerintah membuat kurikulum darurat COVID-19 terkait dengan dimulainya ajaran baru hingga perubahan standar nasional Pendidikan.

Demikian surat terbuka beserta rilis “Kilas Balik Hardiknas 2020” ini kami sampaikan, Besar harapan kami, surat terbuka ini dapat direspon dengan baik dan dapat digunakan dengan semestinya sebagai landasan pergerakan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang adil dan beradab.

Mengetahui

Koordinator Pusat
Aliansi BEM SI

Remy Hastian
(Universitas Negeri Jakarta)

Koordinator Isu Dikti
Aliansi BEM SI

Lugas Ichtiar
(Universitas Jendral Soedirman)

Koordinator Isu Dikdasmen
Aliansi BEM SI

Muhammad Zainal Arifin
(Universitas Sebelas Maret)

(fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed