Subsidi Minyak Goreng, Bukan untuk Rakyat

Ilustrasi

Oleh: Nur Rahmawati

Kementerian Perdagangan memastikan pendistribusian program 1,2 miliar liter minyak goreng akan dilakukan pada pekan kedua Januari 2022.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, program ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng yang belakangan ini sedang mahal-mahalnya. Mendag Lutfi menjelaskan, pemerintah akan memakai mekanisme Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan menggunakan subsidi Rp3.000 per liter. (Kompas.com, 12/01/2022)

Pada kebijakan pekan lalu, melalui permendagri nomor 01/2022 dan permendagri 03/2022, pemerintah menggelontarkan subsidi sebesar Rp7,6 triliun dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) guna menstabilkan harga. Skemanya, selisih harga akan dibayarkan kepada produsen minyak goreng sebagai pengganti selisih harga ke ekonomian. (Liputan6.com, 27/02/2022)

Persoalan minyak goreng masih belum tuntas. Setelah sebelumnya harganya sempat melejit, kini pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Walaupun HET sudah ditetapkan, tapi justru di pasaran minyak goreng mengalami kelangkaan. Penetapan HET oleh pemerintah rupanya menimbulkan kekisruhan di para pedagang minyak goreng. Pasalnya, terjadi selisih harga yang cukup signifikan antara di retail modern dengan di pasar tradisional. Sebab di pasar tradisional harga minyak goreng terpaksa masih memakai harga lama karena stok di penjual masih banyak.

Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy salam, menyoroti penggunaan dana BPDPKS untuk subsidi minyak goreng. Ia menyatakan dana kelolaan badan tersebut seharusnya ditujukan untuk program peremajaan sawit rakyat. Selama ini, tanpa adanya pengeluaran untuk subsidi minyak goreng sekalipun, porsi dana bagi program peremajaan sawit minim. Menurut hasil kajian IBC, secara kumulatif periode 2015 - 2019 dari total belanja BPDPKS sebesar Rp33,65 triliun: 90% disalurkan untuk subsidi biodiesel, sedangkan untuk peremajaan sawit rakyat hanya 8%.

Subsidi dengan jumlah triliunan rupiah diperuntukan perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng yang notabene produsen minyak goreng kemasan. Sementara untuk minyak goreng curah, tidak ada subsidi dari pemerintah (Kompas.com, 28/1/2022). Alasan pemerintah menyubsidi minyak goreng kemasan karena lebih siap memberikan perhitungan dan laporan keuangan jika bekerja sama dengan pemerintah. Sementara yang disubsidi merupakan korporasi besar yang kita ketahui aset kekayaannya mencapai bilangan miliaran dollar Amerika. Lantas, apa kabar minyak goreng curah yang justru selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat kecil?

Negara korporatokrasi sudah sangat jelas keberpihakannya. Bukan rakyat kecil yang disejahterakan, melainkan kantong-kantong pengusaha yang dipenuhi. Padahal, bagi rakyat kecil minyak goreng adalah salah satu kebutuhan pokok. Bahkan, bagi banyak orang jadi sumber penghidupannya.

Dalam ilmu ekonomi, kelangkaan barang memang berkorelasi dengan kenaikan harga barang dan ini merupakan keniscayaan. Namun, jika langka karena penimbunan, jelas itu diharamkan dalam Islam. Jika kelangkaan terjadi karena barangnya memang langka maka penguasa harus melayani kepentingan rakyatnya dengan baik. Kemudian penguasa berusaha mencukupi pengadaan barang tersebut di pasaran dengan cara mengusahakan dengan mengambil barang dari logistik barang yang diperlukan sehingga keberadaan barang tetap terjaga dan tidak sampai mengalami kelangkaan. Atau menyediakan substitusi yang utility-nya serupa dengan harga yang tetap terjangkau.

Sawit yang juga saat ini termasuk hajat hidup orang banyak, tentu tidak diakuisisi oleh swasta secara penuh. Melainkan dikendalikan oleh penguasa sebagai wasilah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat. Karena hal-hal yang kegunaannya dibutuhkan orang banyak, maka haram diprivatisasi asing ataupun swasta.

Islam sebagai sistem komprehensif punya sistem ekonomi sendiri dalam hal pengaturan kebutuhan pokok, bagaimana agar kebutuhan rakyat terpenuhi baik dari sisi produksi hingga distribusi. Dalam Islam negara menjamin pemenuhan primer yang mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Sehingga rakyat terjamin hidupnya dan sangat musykil jika terjadi kelaparan akibat kelalaian pemimpin.
Wallahu a’lam bi ash-shawwab

*) Penulis adalah Pendidik

Baca Juga