Subsidi BBM Dicabut, Beban Keluarga Bertambah Berat

Photo, Novianti Noor (Pemerhati Masalah Umat)

Oleh: Novianti Noor

Dalam rangka untuk menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tepat sasaran kepada masyarakat

Pertamina bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) pada penerapan fuel card 2.0 atau kartu pengendali. Kukar sendiri merupakan daerah keempat yang menerapkan kebijakan tersebut. Setelah sebelumnya di Balikpapan, Samarinda dan Bontang.

Bupati Kukar, Edi Damansyah secara langsung meluncurkan fuel card di SPBU Timbau, Kecamatan Tenggarong pada Senin (18/7/2022). Ini merupakan sistem yang dibangun sebagai upaya agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran serta ada pembatasan kuota pengisiannya. (kaltimtoday.co)

Negara memandang bahwa subsidi sebagai solusi praktis yang mampu membantu rakyat miskin. Subsidi dipandang melahirkan problem baru yaitu ketika si kaya masih turut menikmati subsidi yang diperuntukan untuk rakyat miskin. Maka dianggap, subsidi yang diberikan salah sasaran. Oleh sebab itu, negara menerapkan fuel card 2.0 atau kartu pengendali agar subsidi yang diberikan tepat sasaran.

Kebijakan Tambal Sulam Ibarat baju yang robek lalu dijahit dengan tambalan baru, namun tetap tak mampu memperbaiki baju tersebut. Itulah sistem kapitalisme sekuler hari ini. Negara merasa bertanggung jawab kepada rakyat dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak tepat, di saat segala sesuatu diprivatisasi dan serba mahal karena hanya ingin mengambil keuntungan.

Solusi yang ditawarkan pun terlihat seperti pilih kasih. Hanya solusi parsial yang kembali melahirkan masalah yang ditutupi dengan masalah yang baru dan tak pernah usai. Tanpa pernah menggali pokok permasalahan yang sebenarnya. Investasi sebagai jalan masuknya para pengusaha swasta ke industri hulu hingga hilir membuat para kapitalis menguasai berbagai sumber daya alam yang harusnya dikelola negara untuk hajat hidup rakyatnya baik si miskin dan si kaya.

Namun, para kapitalis tentu tak ingin rugi. Meraup keuntungan yang sebesar-besarnya adalah tujuan mereka tanpa melihat kepada kebutuhan rakyat. Mirisnya, negara justru tak dapat berbuat banyak karena terikat MoU pada saat transaksi utang dengan luar negeri, seperti IMF, World Bank dan lainnya. Sebagai syarat untuk memberikan utang adalah dengan bersedia meniadakan subsidi. Itulah sebabnya mengapa subsidi dikurangi dan diperketat.

Dalam sistem ekonomi kapitalisme, subsidi adalah beban bagi APBN yang apabila terus diberikan kepada rakyat, maka APBN akan semakin defisit. Ketergantungan rakyat kepada subsidi juga dianggap sebagai bentuk ketidakmandirian dan menghambat kemajuan suatu negara. Akibatnya, pencabutan subsidi sedikit demi sedikit diatasnamakan sebagai upaya menuju negara yang sehat.

Jika ditelisik lebih dalam, jumlah subsidi sangat kecil dibanding utang dan biaya pembangunan infrastruktur yang bukan untuk rakyat. Sehingga yang harusnya menjadi beban bagi APBN adalah utang dan proyek oligarki, bukan subsidi. Liberalisasi kepemilikan membuat pengelolaan SDAE malah dikuasai swasta bukan oleh negara.

Sistem Islam Terbaik

Pengelolaan sumber daya alam dan energi sangat jauh berbeda di dalam Islam. Dalam sistem Islam, Negara akan memastikan seluruh rakyat terpenuhi kebutuhan dasar termasuk kebutuhan terhadap energi tanpa memandang apakan dia miskin ataupun kaya. Negara akan mengelola sumber daya alam yang melimpah seperti energi secara langsung untuk kepentingan rakyat.

Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh diserahkan pada pihak swasta baik lokal maupun asing. Pengelolaan sumber daya alam harusnya dikembalikan kepada seluruh rakyat dengan murah bahkan jika perlu secara gratis. Tanpa memandang apakah muslim atau kafir, miskin ataupun kaya. Selama menjadi warga negara Islam, maka mereka mendapatkan hak yang sama.

Seandainya negara menerapkan APBN berlandaskan syariat Islam yaitu baitulmal, maka kesejahteraan akan dapat terwujud. Karena pada hakikatnya, subsidi bukan dimaknai sebagai pemberian negara yang membebani APBN, melainkan tanggung jawab negara. Maka negara yang akan menjamin kebutuhan rakyatnya.

Baitulmal memiliki sumber dana yang tidak membebani rakyat dan mandiri, tidak bergantung kepada MoU dengan asing seperti utang luar negeri. Regulasi kepemilikan mengharamkan penguasaan swasta atas SDA yang melimpah yang dibutuhkan umat. Begitupun dengan alokasi baitulmal, disalurkan untuk kemaslahatan umat sehingga menjadikan kehidupan rakyatnya berkualitas.

Pemimpin di dalam Islam berkedudukan sebagai pelayan umat, bukan sebagai pengusaha. Rasulullah bersabda, “Seorang imam (pemimpin) adalah bagaikan pengembala, dan ia akan dimintai pertangungjawaban atas gembalanya (rakyatnya).” (HR Bukhari)

Hanya saja, konsep seperti ini tidak akan bisa ditemui selama negara masih menerapkan jika kapitalisme sebagai landasannya. Aturan dan kesejahteraan akan bisa dipraktikkan oleh negara yang menjadikan Islam sebagai pijakannya.

Saatnya Merubah

Berbagai permasalahan yang melanda negeri ini adalah jelas karena umat meninggalkan Islam sebagai sistem kehidupan. Tidak menerapkan aturan yang sudah diturunkan Allah Sang Maha Pengatur, dan mengambil sistem kehidupan buatan manusia yaitu sistem kapitalisme sekuler. Hasilnya hanya kekacauan dan ketidak sejahteraan yang makin bertambah berat.

Hendakkah kita diam disini saja hanya dengan menunggu? Atau kita harus mengubah cara pandang untuk berganti sistem dan turut terlibat dalam perjuangan menerapka sistem Islam dalam semua lini kehidupan. Oleh karena itu, sudah saatnya umat kembali bangkit dengan pemikiran Islam kaffah. Wallahu a’lam.[***]

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Umat

Baca Juga