Stop Miras, Selamatkan Generasi

Photo, Sumiatun (Komunitas Pena Cendekia)

Oleh : Sumiatun

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Sikap ini disampaikan karena beleid ini mengizinkan penumpang dari luar negeri membawa lebih banyak minuman beralkohol dari sebelumnya (bisnis.tempo.co,7/11/2021).

Adapun yang menjadi alasan MUI untuk meminta membatalkan peraturan ini adalah : Pertama, Memihak kepada wisatawan asing; Kedua, Merugikan anak bangsa; dan Ketiga, Merugikan pendapatan negara. Memihak kepada wisatawan asing karena peraturan ini dibuat agar wisatawan asing mau datang ke Indonesia.

Merugikan anak bangsa, jelas kandungan dalam minuman beralkohol ini bisa merusak moral dan akal sehat anak bangsa. Banyak kerusakan dan kejahatan yang muncul berawal dari minum minuman keras ini. Kasus perzinaan, perampokan, pembunuhan dan sebagainya banyak terjadi akibat minum miras.

Adapun merugikan negara, adalah akibat dari perubahan peraturan sebelumnya, yang membolehkan membawa barang bawaan minuman beralkohol untuk dikonsumsi sendiri seberat 1000 ml menjadi 2250 ml pada Permendag Nomor 20 Tahun 2021. Hal ini menurut MUI berakibat menurunkan pendapatan negara.

Kalau kita pikir, memang miris di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini, justru miras dilegalkan. Apalagi hanya demi mengundang wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Tentunya untuk mendatangkan devisa bagi negara.

Namun apalah artinya pendapatan jika berdampak pada kerusakan moral dan akal sehat anak bangsa? Bagaimana tidak, dengan masuknya wisatawan asing dengan membawa minuman keras, tentu mengakibatkan anak-anak bangsa ini berinteraksi dengan mereka. Budaya minum miras yang merusak akal sehat ini lambat atau cepat akan mempengaruhi generasi kita. Lantas mau dibawa kemana generasi kita?

Maka sudah semestinya, segenap komponen bangsa memikirkan masa depan generasi kita, dan menolak diberlakukannya Permendag Nomor 20 Tahun 2021 ini. Bukan sekedar menolak pelonggaran kuantitasnya, tapi menolak masuknya miras secara keseluruhan. Baik dari sisi produksi, distribusi maupun untuk dikonsumsi.

Terlebih bagi kaum muslimin, mengingat miras (khamr) dilarang oleh Allah Swt, maka perlu menyadarkan umat, bahwa kebijakan yang diterapkan penguasa saat tidak terlepas dari paradigma sekuler kapitalis. Yakni pemahaman yang memisahkan agama dari kehidupan dan berorientasi pada keuntungan materi semata. Akibatnya, masyarakat dan generasi bangsa terancam kerusakan, ketidak amanan dan kehinaan akibat kemudharatan miras.

Juga menjadi kewajiban kaum muslimin untuk mengingatkan penguasa maupun rakyatnya, atas paradigma yang salah dan merusak ini. Dan mengajak kepada paradigma yang benar yaitu Islam. Menjadikan Islam sebagai asas dalam bermasyarakat dan bernegara. Islam dengan institusinya yang disebut khilafah, akan menerapkan syariah secara keseluruhan (kaffah).

Dalam Islam, minuman keras (khamr) jelas diharamkan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al Qur'an surat al-Maidah ayat 90, yang artinya :" Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

Nabi Saw menyebut khamr sebagai ummul khabáits (induk dari segala kejahatan). Beliau Saw pun bersabda," Siapa saja yang meminum khamr bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya, dan saudari ayahnya." (HR.ath-Thabarani).

Islam juga melarang total semua hal yang terkait dengan khamr. Mulai dari pabrik dan produsen miras, distributor, penjual, hingga konsumen atau peminumnya. Rasulullah Saw telah bersabda," Rasulullah Saw telah melaknat terkait khamr sepuluh golongan, yakni pemerasnya, yang minta diperaskan, peminumnya, pengantarnya, yang minta diantarkan khamr, penuangnya, penjualnya, yang menikmati harganya, pembelinya dan yang minta dibelikan." (HR. at-Thirmidzi).

Islam menetapkan sanksi hukuman bagi peminum miras (khamr) berupa cambukan 40 kali atau 80 kali. Ali bin Abi Thalib ra menuturkan, "Rasulullah Saw mencambuk (peminum khamr) 40 kali, Abu Bakar mencambuk 40 kali, Umar mencambuk 80 kali. Masing-masing adalah sunnah, ini adalah yang lebih aku sukai" (HR. Muslim).

Untuk pihak yang selain peminum khamr, sanksinya berupa sanksi ta'zir. Bentuk dan kadar sanksi diserahkan kepada Khalifah atau Qadhi (hakim) sesuai ketentuan syariat. Tentu sanksi itu harus memberikan efek jera. Produsen dan pengedar khamr akan dijatuhi sanksi yang lebih keras dari peminum khamr. Pasalnya mereka menimbulkan bahaya yang lebih besar dan lebih luas bagi masyarakat.

Itulah ketentuan syariat Islam yang akan diterapkan khilafah. Khilafah tidak akan mengambil kebijakan menghalalkan sesuatu yang telah jelas Allah Swt haramkan, meskipun itu akan mendatangkan manfaat materi.

Khilafah akan memberi sanksi pada siapapun yang melanggar. Sistem sanksi yang tegas inilah yang berfungsi sebagai zawajir, yaitu mencegah orang lain berbuat pelanggaran serupa dan jawabir, yaitu penebus dosa manusia di kehidupan akhirat kelak.

Namun fungsi ini hanya akan terwujud jika khilafahlah yang melakukannya. Maka kaum muslimin mesti berperan untuk berjuang bersama untuk menegakkan kembali keberadaan khilafah yang telah dicontohkan oleh Nabi Saw. Dengan khilafah permasalahan miras (khamr) bisa dituntaskan. Dan generasi kita pun bisa diselamatkan.
Wallahu a'lam bishshawab.[*]

*) Penulis adalah Komunitas Pena Cendekia

Baca Juga