oleh

Standing Position Indonesia di Tengah Gelombang Pertikaian Laut Cina Selatan

Oleh: Chusnatul Jannah

Laut Cina Selatan kembali memanas. Angkatan Laut AS memperingatkan Tiongkok untuk tak melanggar kebebasan navigasi international di Laut Cina Selatan jika tak ingin adanya pembalasan. Keterlibatan AS di Laut Cina Selatan kerap membuat Cina geram. Menurut mereka, AS terlalu jauh mencampuri sengketa Laut Cina Selatan di kawasan Asia. Sementara, bagi AS, keterlibatannya adalah perwujudan kebijakan netral AS sebagai polisi dunia. Mereka bersikukuh harus terlibat dalam pertikaian wilayah Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Cina sebagai wilayah teritorialnya.

Yang terbaru, media Cina yang didukung Partai Komunis China (PKC), Global Times, kembali mewakili sikap pemerintah terkait langkah yang akan diambil di Laut Cina Selatan. Dalam laporan yang dikutip VIVA Militer, Cina akan langsung melakukan serangan balasan langsung jika terlibat insiden dengan militer Amerika. Jika Washington meluncurkan provokasi militer untuk menantang garis bawah keamanan dan kedaulatan nasional Cina, Cina akan segera melakukan pembalasan yang efektif dan efektif, bunyi pernyataan Global Times. (Viva.co.id, 01/08/2020)

Konfrontasi antara AS-Cina bukanlah berita baru. Mereka memang sedang bersaing dalam kancah global. Mereka tengah berebut pengaruh geopolitik di hadapan negara-negara dunia. Bagi AS, Cina dianggap telah melakukan pelanggaran hukum berat atas klaimnya terhadap Laut Cina Selatan. AS berpegang teguh pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Secara garis besar, UNCLOS memberi batasan bagi setiap negara terkait zona kelautan yang bersinggungan dengan banyak negara seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan.

Di bawah UNCLOS, semua negara memiliki hak untuk 200 mil laut “zona ekonomi eksklusif” (ZEE) untuk mengeksploitasi sumber daya laut dan dasar laut, yang diukur dari wilayah tanah mereka. Jika zona ini tumpang tindih, negara berkewajiban untuk bernegosiasi dengan penuntut lainnya. Klaim Cina atas Laut Cina Selatan didasarkan pada UNCLOS dan nine dash line (sembilan garis putus-putus). Garis ini membentang 2.000 kilometer dari daratan China, yang meliputi lebih dari setengah laut. (Matamatapolitik, 29/07/2020)

Wilayah Laut Cina Selatan dianggap memiliki akar historis yang kuat bagi Cina. Pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag Belanda, menganggap Laut Cina Selatan sebagai laut semi tertutup. Dalam Pasal 123, UNCLOS 1982, dinyatakan bahwa negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut tertutup atau setengah tertutup hendaknya bekerja sama dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Istilahnya bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya hayati, menetapkan kebijaksanaan serta melaksanakan kegiatan riset dan lingkungan.

Hanya saja, ketidakpatuhan Cina terhadap Konvensi PBB tentang UNCLOS 1982, membuat negara sekitar Laut Cina Selatan berang. Bagi Cina, Laut Cina Selatan adalah miliknya. Bagi negara Asia tenggara lainnya, Laut Cina Selatan adalah milik bersama berdasarkan ketentuan ZEE yang diatur dalam UNCLOS. Bagaimana dengan AS? Sudah barang tentu AS punya kepentingan politik dan ekonomi di Laut Cina Selatan.

Tidaklah heran bila negara-negara dunia menaruh perhatian besar tentang Laut Cina Selatan. Ia bagai harta karun berharga. Kawasan tersebut menjadi perebutan karena beberapa alasan. Pertama, letak strategis. Laut Cina Selatan dikelilingi 10 negara, yakni Cina, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina.

Secara geopolitik, Laut Cina Selatan sangat vital. Ia merupakan jalur air tersibuk kedua di dunia. Banyak perdagangan besar yang melalui perairan ini. Di tahun 2016 saja, nilai perdagangannya mencapai US$ 3 triliun, termasuk lebih dari 30% dari perdagangan minyak mentah maritim global.

Kedua, sumber daya perikanan. Potensi perikanan di perairan ini sangat besar. Di dalamnya terkandung 10 persen kontribusi kebutuhan perikanan global. Statusnya sebagai laut semi tertutup menjadikannya memiliki sumber perikanan berlimpah. Ketiga, potensi migas. Laut Cina Selatan menyimpan cadangan minyak sebesar 11 miliar barel dan 190 triliun kaki kubik gas alam.

Ketiga alasan itu cukup menjadi sebab mengapa negara-negara bersengketa atas wilayah tersebut. Walaupun sengketa itu pada akhirnya didominasi dua kekuatan negara kuat saat ini, yaitu AS dan Cina. Bagi AS dan Cina, minyak, gas bumi, dan keanekaragaman hayati adalah sumber penghidupan ekonomi mereka. Tanpa kekayaan alam itu, keduanya tak akan bisa hidup. AS bisa menjadi negara nomor wahid lantaran hegemoni ideologi kapitalismenya. Cina menjelma menjadi pesaing berat AS lantaran politik ekonominya berbasis kapitalisme, meski secara politik pemerintahan, negara tersebut mengemban ideologi komunisme. Aktualnya, ekonomi Cina berwajah kapitalisme. Mereka sama-sama pengemban ideologi kapitalisme.

Lantas, di mana posisi Indonesia di tengah kemelut kedua negara tersebut? Indonesia lebih memilih netral. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi beberapa waktu lalu. Indonesia tidak akan menyeret diri terlalu jauh dalam sengketa LCS. Indonesia menegaskan tidak memiliki sengketa wilayah kemaritiman dengan Cina di Laut Cina Selatan.

Kita masih mengingat pada Januari lalu bagaimana kapal-kapal ikan Cina masuk ke perairan Natuna dengan kawalan Coast Guard Cina. RI pun melayangkan nota protes terhadap Cina, namun Beijing mementahkan dengan menyatakan bahwa negaranya memiliki hak historis dan berdaulat atas perairan di sekitar Kepulauan Nansha di Laut Cina Selatan, yang dianggap Jakarta masih wilayah ZEE Indonesia, seperti dilansir dari katadata.co.id, 16/06/2020.

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menjadikannya tak memiliki taring yang cukup dalam unjuk kedaulatan. Seperti yang pernah disampaikan Dahnil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Kementerian Pertahanan. Ia mengatakan posisi Indonesia tidak terikat dengan Pakta Pertahanan manapun. Sehingga posisi Indonesia adalah menjaga jarak yang sama, kedekatan yang sama bagi semua negara di dunia. Menurutnya, Indonesia hanya perlu siap siaga jika terjadi konflik di LCS.

Negara ASEAN sendiri nampaknya tak ambil pusing dengan sengketa Laut Cina Selatan. Tidak terlalu berkonfrontasi, tidak terlalu lembek juga. Mereka lebih memilih menghindari isu ini lantaran memiliki hubungan diplomatik dan ekonomika dengan Cina. Posisi yang dilematis. Geopolitik lemah, ekonomi masih bergantung negara besar, dan politiknya pun tak banyak diperhitungkan.

Sebagai negara berkembang, ASEAN-termasuk Indonesia bukanlah posisi yang menentukan percaturan politik global. Sehingga apapun sikap yang ditampilkan, tak banyak berpengaruh pada perpolitikan global. Negara-negara ini hanya negara pengekor yang mengikuti kebijakan global negara pertama, yaitu AS atau Cina. Bagaimana perannya dalam konflik Laut Cina Selatan? Minim. Bisa dikatakan posisinya stagnan.

Tak dapat dipungkiri, peta global masih dikuasai hegemoni negara pengemban kapitalisme. Indonesia ataupun negeri muslim lainnya hanya menjadi bulan-bulan pertikaian yang tak berkesudahan. Kekayaan alam mereka tetap tereksploitasi oleh cengkeraman neo imperialisme kapitalis Timur dan Barat. Bila kita mengamati peta kekayaan alam, tak ada satu pun negeri muslim yang tidak memiliki kekayaan berlimpah. Hanya saja, kekayaan itu tak berbanding lurus dengan kondisi negeri muslim.

Negeri-negeri muslim bernasib sama. Terjajah dan terbelenggu oleh hegemoni negara kapitalis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kaum muslim tak memiliki kekuatan dan kedaulatan yang mampu menandingi politik global kapitalisme. Kekuatan global haruslah dilawan dengan hal yang sama. Selama umat Islam tak memiliki kekuatan global tersebut, penjajahan ideologi kapitalis akan terus berlangsung. Umat butuh sistem yang mampu menghidupkan kembali peradaban mulia. Sebagaimana dulu, Islam menjadi mercusuar peradaban dunia. Tidakkah kita ingin mewujudkan kembali masa gemilang tersebut? Wallahu a’lam bisshowab.

*) Penulis adalah Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed