oleh

SPN Minta Pemerintah Melindungi Rakyatnya

RadarKotaNews, Jakarta – Ratusan massa dari Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN) berunjukrasa di Kantor Kementrian Ketenagakerjaan RI Jalan Jend Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2020)

Koordinator Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN) Djoko Hendriono mengatakan, kami dari buruh meminta Negara berkewajiban memberikan Kompensasi bagi pekerja yang upahnya berkurang dengan alasan Pandemi Covid-19.

“PP 78 adalah merupakan awal bencana bagi buruh dan kaum buruh hanya melihat keadaan dan kita akan terus bergerak berharap kepada pengusaha,” tegasnya

Menurut Djoko, kehidupan buruh sangat tergantung dari pengusaha maka dari itu, kami meminta kepada pemerintah untuk melindungi rakyatnya.

Dalam aksi tersebut DPP SPN juga menuntut Penegakan Hukum terhadap perusahaan-perusahan nakal yang melanggar.

Pertama, Tidak tegas pengusaha pelanggar Pidana KUHAP, fungsikan dengan baik PPNS dan Penyidik Polri.

Kedua, Berikan sangsi Administrasi pada pengusaha yang nakal dan tegakkan fungsi pengawas ketenagakerjaan/SKPD agar bekerja dengan sungguh-sungguh.

Ketiga, PHK Ilegal PHK tanpa pengajuan ijin, tutup produksi berkedok tutup pabrik.

Keempat, Lakukan investigasi yang dilanjutkan dengan penindakan dan wajib lapor sanksi dan denda.

Kelima, Tolak THR dicicil dan tindak tegas perusahaan yang tidak membayar THR.

Selain itu, Berikan Perlindungan Jamsos & Upah dengan sungguh-sungguh.

Pertama, Tindak tegas perusahaan pelanggar upah minimum berikan tindakan dan sanksi jika membayar upah dibawah upah minimum atau berikan konpensasi selisih upah dan yang ditanggung pemerintah melalui bantuan sosial dan PKH (Program Keluarga Harapan).

Kedua, Pekerja yang diliburkan karena protokol Covid-19 dan tidak dibayar upahnya secara penuh, maka wajib diberikan konpensasi oleh program BP Jamsostek melalui program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) karena masuk dalam kategori sakit akibat penyakit hubungan kerja/akibat pendemi yang meliputi :(Preventive, Kurative, Rehabilitasi).

Ketiga, Tertibkan regulasi dalam penuhi pembayaran upah yang kurang saat pendemi wajib ditanggung melalui program JK & JKK kepada buruh/ pekerja sebagai pesertanya.

Recovery/Pemulihan dan Perlindungan.

Pertama, Perbaiki manajemen potensi Sumber Daya Manusia (Pekerja/Buruh) dengan memfungsikan Binapenta dan Binalantas dengan mendata pekerja yang ter PHK atau dirumahkan agar skill pekerjanya tetap terpelihara dengan baik, maka apabila dibutuhkan kembali keahliannya tidak hilang.

“Fungsinkan Kartu Prakerja dengan sesungguhnya untuk mencegah hilangnya keahlian dengan melakukan pelatihan reskiling dan upskiling,” pesan Djoko

Oleh karena itu, revolusi BPJS dengan menertibkan regulasi untuk mengatur syarat dan ketentuan BPJS agar buruh/pekerja Non Disclamer cukup dengan surat keterangan dan surat berita acara untuk mendapatkan manfaat. (adrian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed