oleh

Sosialisasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini

RadarKotaNews, Depok – Kebijakan Kementrian Dalam Negeri Terkait Permendagri no 2 Tahun 2018 tugas kepala Pemerintah Daerah adalah menjaga keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat.

“Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat.”kata Kasubdit Kewaspadaan Dini dan kerjasama Intelijen Keamanan Kemendagri RI, Malik Ibrahim dalam acara Sosialisasi Permendagri nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Hotel Savero Jalan Margonda Raya, Depok, Selasa (28/08).

Sambung dia, tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah atau masyarakat yang terkait dengan urusan Pemerintahan Umum dilakukan oleh Kepala Daerah setelah dibahas dalam Forkopimda.

Kesbangpol adalah SKPD yang membantu Kepala Daerah Dalam melaksanakan tugasnya yang berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Peran Strategis Kesbangpol dalam membantu Kepala Daerah dalam rangka mengantisipasi ATHG adalah Peringatan Dini, Deteksi dini dan Cegah dini, Kesbangpol selaku mata dan telinga untuk mendukung Tugas Kepala Daerah dalam memelihara Kamtibmas,”jelasnya.

Malik menambahkan, Isu-isu Prioritas Pembangunan Bidang politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2018.

Pertama, Menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari 4 konsensus Dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Kedua, Kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa serta rendahnya pemahaman tentang pentingnya orientasi dan visi bersama mengenai integrasi bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional serta dalam menegakkan dan memperkokoh bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, Belum optimal nya sinergisitas dan koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka tindak lanjut penanganan Konflik Sosial.

Keempat, Bermunculan paham-paham radikal, separatisme dan terorisme untuk mengganggu persatuan dan kesatuan

Kelima, Penyampaian pendapat yang dilakukan secara anarkis dan melecehkan simbol-simbol negara dan mengedepankan kepentingan golongan dan kelompok.

Keenam, Merebaknya Ormas yang tidak sesuai dengan peraturan.

Ketujuh, Gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Kedelapan, Kurangnya pemahaman agama, sehingga terjadi konflik berlatar agama .

Kesembilan, Kurang nya pemahaman implementasi dibidang politik.

Kesepuluh, Penguatan peraturan perundang-undangan Bidang Politik.

Kesebelas, Kurangnya Koordinasi dan sinergitas dalam upaya kelancaran pelaksanaan Pemilu.

Keduabelas, Capaian tingkat demokrasi tahun 2015 di Indonesia yang di ukur dengan IDI masih pada tataran sedang, masih terdapat kesenjangan antar provinsi terkait dengan capaian IDI masing-masing provinsi.

(Adrian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed