DPRD Kepsul dan BPJS Kesehatan Soroti Minimnya Stock Obat-obatan di RSUD Sanana

Ilustrasi kebutuhan Obat-obatan di RSUD Sanana

RadarKotaNews, Malut - Banyaknya keluhan pasien di RSUD Sanana yang harus ’merogoh koceknya lebih dalam’ atau direpotkan ketika harus membeli Obat-obatan yang diperlukan kemudian tidak tersedia di Apotik Rumah Sakit menjadi sorotan Ketua Komisi III Lasidi Leko, dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate di Sanana, Abdul Gani Kahar, S.sos.

Menurut keduanya seharusnya hal ini tidak lagi terjadi, karena baik Pasien BPJS Kesehatan atau juga pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS tidak lagi harus mengeluarkan biaya pengobatan, apa lagi banyak kasus yang terjadi refund atau pengembalian dana kerap tidak terealisasi ketika pasien terlanjur harus membeli Obat-obatan diluar Apotik RSUD Sanana.

”Semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada pasien pemegang kartu JKN-KIS karena hal ini diikat dalam perjanjian kerjasama, dan salah satu perjanjiannya adalah menyediakan Obat-obatan dan bahan habis pakai, sehingga jika terjadi kekosongan kemudian dibebankan ke pasien, maka itu menjadi tanggungjawab pihak RSUD”, pungkas Ka. BPJS Kesehatan Cab. Ternate di Sanana.

Menurutnya, pihaknya sudah seringkali melakukan koordinasi dan juga advokasi agar menyediakan apa yang menjadi kebutuhan pasien dan atau peserta BPJS Kesehatan, JKN-KIS.

"Sebagai penanggungjawab seharusnya pihak RSUD Sanana tidak hanya diam, namun mencari solusi serta mekanisme refund biaya yang dikeluarkan pasien," tutur Abdul Gani.

”Kami akan terus melakukan evaluasi dengan kantor cabang sebelum melanjutkan kerjasama. RSUD ini milik Pemda seharusnya Pemerintah Daerah tidak menutup mata, kami akan terus ingatkan manajemen RSUD agar dapat menyelesaikan permasalahannya”, lanjut Abdul Gani.

Lebih rinci Ka. BPJS Kesehatan Cab. Ternate di Sanana ini mengatakan, bahwa pada pelayanan kesehatan di FKRTL termasuk rumah sakit, dijaminkan dalam program JKN secara paket, dimana di dalamnya termasuk pelayanan Obat-obatan.

Untuk itu setiap pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai regulasi pemerintah dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani Direktur RS, maka pelayanan kesehatan sesuai ketentuan termasuk Obat-obatan menjadi tanggung-jawab dari pihak rumah sakit dalam hal ini RSUD Sanana.

Padahal untuk meminimalisir dan mencegah kejadian ini pihak BPJS Kesehatan telah melakukan supervisi ke pihak Rumah Sakit, bahkan juga pertemuan secara online serta teguran lisan kepada pihak RSUD Sanana.

Sementara itu Marini Nur Ali, Dir. RSUD Sanana yang berhasil dikonfirmasi media siang tadi, Jumat 19/11/2021, mengatakan.

”Untuk masalah Obat-obatan ini kan dananya dari Pemda, bukan dari Pendapatan RSUD, pada awal 2021 dari Pemda hanya 1M sedangkan kebutuhan Obat-obatan di RSUD Sanana sekitar 4-5M, baru pada APBD-P ada sedikit kenaikan dianggarkan 2M," tutur Dir. RSUD Sanana Marini Nur Ali.

Hal lain yang menjadi masalah menurut Marini adalah, Stock Obat-obatan di RSUD cenderung disiapkan untuk penyakit yang kerap melanda masyarakat di Kab. Kepulauan Sula, namun demikian yang terjadi jenis penyakit cenderung dinamis kedepannya sehingga menjadi kesulitan bagi pihak RSUD Sanana untuk menyediakan Obat-obatan secara komprehensif.

Kemudian yang tidak kalah penting adalah status RSUD Sanana yang belum menjadi BUMD, sehingga tidak bisa mengelola anggaran secara mandiri.

”Untuk Pasien BPJS sebenarnya sudah ada masalah sejak tahun 2018 termasuk persoalan _klaim_, namun hal ini menjadi perhatian kami, semoga kedepan kami bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada semua pasien, baik pasien Umum, pasien BPJS, pasien JKN-KIS termasuk juga penyediaan Obat-obatan", tutup Direktur RSUD Sanana Marini Nur Ali.

Menanggapi permasalah yang terjadi di RSUD Sanana, Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Kesra Lasidi Leko meminta agar pihak RSUD Sanana bisa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan pasien, termasuk pelayanan kesehatan.

”Untuk anggaran kan sudah ada kenaikan, harusnya ini berbanding lurus dengan pelayanan kesehatan di RSUD Sanana, terutama pasien tertentu pemegang KIS atau BPJS Kesehatan, jangan kemudian mereka mendapatkan pelayanan yang tidak maksimal”, Kata Lasidi Leko.

Lebih jauh Lasidi berharap pihak rumah sakit bisa belajar dari pengalaman, terkait stock Obat-obatan yang menjadi kebutuhan pasien.

Kepada media ini Lasidi juga berjanji akan memanggil pihak RSUD Sanana dan BPJS Kesehatan untuk duduk bersama membahas persoalan yang muncul, yang kemudian merugikan masyarakat sebagai pemegang Kartu BPJS Kesehatan atau JKN-KIS. (RL)

Penulis:

Baca Juga