oleh

SOPREMASI Gelar Aksi Protes Meminta Donasi Tanda Tangan Dari Rakyat untuk DPR

RadarKotaNews, Jakarta – Sejumlah massa mengatasnamakan Solidaritas Pergerakan Mahasiswa Indonesia (Sopremasi) menggelar aksi turun di Perempatan Jalan Kalimalang dan Cawang, Senin (10/8/2020) malam, mereka meminta donasi tanda tangan kepada seluruh Rakyat Indonesia sebagai bentuk aksi protes terhadap DPR untuk #Menolak Omnibus Law.

Koordinator aksi Wixen Nando mengatakan “Sikap kami sudah tentu menolak Omnibus Law dengan Keras karena kami melihat banyak aturan terdapat di dalam Omnibus law yang kami pikir ini alih-alih dari kepentingan rakyat tapi kepentingan investor,”

Menurut Nando sapaan akrabnya bahwa menarik investasi bukan berarti harus mengambil kewenangan daerah karena itu terjamin dalam kosntitusi. “RUU omnibus law tidak boleh nabrak konstitusi. kalau tetap dipaksakan, ya pemerintah, DPR dan seluruh lembaga terlibat penyusun omnibus law melanggar hukum, inkonstitusi,” ujarnya

Selain itu, secara yuridis, amandemen dulu UUD 1945 terkait kewenangan daerah sesuai dengan tujuan yang dimaksud pemerintah untuk menjamin, pastikan iklim investasi yang sehat bagi pebandar, baru bisa diterapkan RUU omnibus law.

“kita negara hukum yang punya hirarki, jangan karena alasan ekonomi basis modal pebandar, uu pelaksana dibuat dengan cara menabrak, melawan konstitusi,” kata Nando dalam aksinya

Gerus Kewenangan Daerah:

Hal ini kata dia, bisa dilihat dalam Pasal 166 yang secara keseluruhan merevisi UU No 23/2014 hingga UU No 9/2015 tentang pemda, karena itu, pemerintah mengusulkan untuk merevisi Pasal 251 dari UU Pemda. Pasal 251 versi UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa perda provinsi hingga Perda kabupaten/kota serta peraturan kepala daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.

Selain itu, disebutkan juga peraturan – peraturan pada level daerah tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku langsung melalui peraturan presiden.

“Jika pemda masih bersikukuh memberlakukan peraturan yang telah dibatalkan melalui perpres oleh presiden, maka pemda bisa dikenai sanksi administratif dan sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda.
Sanksi administratif yang dimaksud yakni tidak dibayarkannya hak keuangan kepala daerah dan anggota DPRD selama tiga bulan,” terangnya

Nando juga mengatakan bahwa, dahulu perda provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dicabut secara langsung oleh menteri dalam negeri. Apabila terdapat perda kabupaten/kota ataupun peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka gubernur setempat selaku perwakilan pemerintah pusat yang berhak membatalkan perda tersebut.

Ketentuan-ketentuan tersebut pada akhirnya dibatalkan oleh dua Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Putusan No 137/PUUXIII/2015 dan Putusan No 66/PUU-XIV/2016.

“Alasan MK, kewenangan menteri dalam negeri ataupun gubernur untuk mencabut perda dan peraturan kepala daerah adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 6, Pasal 28D Ayat 1, dan Pasal 24A Ayat 1 UUD 1945,” tukasnya.(id)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed