oleh

Soal Kades Capalulu, berikut penjelasan Ketua APDESI Kepsul Hasanudin Tidore

RadarKotaNews, Sula – Ramai polemik masyarakat Desa Capalulu-Kecamatan Mangoli Tengah untuk memecat Kepala Desa (Kades), menuai berbagai tanggapan. Salah satunya datang dari Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kepulauan Sula (Kepsul) Hasanudin Tidore. Hasanudin menyampaikan padangannya kepada awak media radarkotanews melalui pesan WhatsApp, Senin (2/12).

Menurut Hasanudin, sesuai regulasi pemberhentian Kades itu diatur dalam pasal 40 dan seterusnya, UU No.6/2014 tentang Desa.

“Jadi jelas dalam UU Desa, pasal 40 dan seterusnya Kades bisa diberhentikan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak menjalankan tugas dalam kurun waktu tertentu serta terlibat masalah Hukum yang ancaman hukumannya diatas 5 tahun. Terlibat permasalahan Hukum juga harus melihat putusan pengadilan, serta saat Kades melakukan pelanggaran berat lainnya seperti Korupsi, Narkoba dan Terorisme,” beber Ketua APDESI Hasanudin Tidore yang juga merupakan Kades Waiboga.

Lebih lanjut Hasanudin mengatakan, untuk Kades Capalulu dirinya menghimbau agar dilakukan uji petik atau investigasi, salah satunya adalah dengan melakukan pendalaman Dokumen APBDES dengan realisasi dilapangan.

“Jadi kan jelas aturan mainnya, jika terbukti ada program yang tidak dijalankan sesuai APBDES maka BPD bisa mengingatkan Kades. Jika tidak ada juga realisasi maka Pemda melalui Dinas terkait bisa mengambil sikap. Saya pikir hal ini harus menjadi standar untuk semua, agar semua bisa merasa puas,” kata Ketua APDESI Kepsul.

Hasanudin juga mengingatkan bahwa selama ini Pemerintah Daerah (Pemda) Kepsul sudah mengajak berbagai pihak untuk melakukan pengawasan terhadap KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) DD dan ADD yakni para kades lingkup Kepsul.

“MOU dengan Penegak Hukum kan sudah ada. ada APIP yakni Inspektorat, ada juga APH yakni Jaksa dan Kepolisian. Dan ini dilakukan guna memaksimalkan penggunaan DD Dan ADD,” pungkas Ketua APDESI Hasanudin Tidore.

Hasanudin menyayangkan tindakan Pemalangan atau Boikot kantor Desa yang terjadi di Desa Capalulu, karena menurutnya selain itu merupakan tindakan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dirinya mengingatkan bahwa itu merupakan tindakan yang merugikan warga Desa secara keseluruhan.

“jika ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas terhadap pengelolaan Dana Desa, baiknya ke Inspektorat, ke Dinas Terkait agar mengantongi Data yang akurat,” pesan Hasanudin.

Dalam pesan penutupnya, Hasanudin sebagai Ketua APDESI mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi Dana Desa, namun dirinya menolak keras jika ada yang mempolitisasi atau mengkriminalisasi para Kepala Desa. (RL)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed