Soal Inflasi di Sula, pandangan Wabup Hi. Saleh dan Bupati Ningsi bersebrangan

RadarKotaNews, Malut - Ancaman inflasi dan resesi ekonomi yang mulai bergejolak pasca kenaikan BBM September 2022 masih sangat terasa di Kab. Kepulauan Sula-Provinsi Maluku Utara, bahkan ketika BBM turun harga barang dan jasa di Sula tidak serta-merta turun, apalagi pemicu inflasi di kabupaten ini bukan hanya kenaikan harga BBM, banyak faktornya mulai dari pendapatan perkapita masyarakat, kemudian harga komoditi ’impor' dari luar Sula, biaya distribusi dan lain sebagainya.

Namun demikian anehnya Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus dan Wakil Bupati Hi. Saleh Marasabessy berbeda pendapat terkait masalah inflasi di daerah yang mengelola APBD sekitar 700 miliar lebih ini.

Pada akhir tahun kemarin Bupati Ningsi mengatakan bahwa bahwa kegiatan pasar murah dan operasi pasar menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menekan laju inflasi.
Hal ini dikatakan saat Bupati membuka kegiatan pasar murah yang digagas dinas Perindagkop dan UKM Pemda Sula, (Desember 2022).

Namun hari ini (kemarin-red), wakil bupati dengan gamblang menyatakan bahwa kegiatan pasar murah belum menyentuh masyarakat Sula dan hanya sebatas memberikan bantuan kepada masyarakat, (27/1).

Sementara itu sedikitnya ada 9 poin arahan dari Kemendagri, mendagri Tito Karnavian sampai hari ini terus menekan para kepala daerah untuk mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID untuk mengatasi laju inflasi dimasing-masing daerah agar Indonesia terhindar dari resesi ekonomi yang berkepanjangan.

Berikut arahan mendagri RI Tito Karnavian.

1. Melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia,

2. Melaksanakan rapat teknis tim pengendali inflasi daerah,

3. Menjaga pasokan bahan pokok dan barang kebutuhan penting,

4. Melaksanakan pencanangan gerakan menanam untuk ketahanan pangan,

5. Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait,

6. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang,

7. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan,

8. Merealisasi BTT untuk dukungan pengendali inflasi,

9. Memberi bantuan transportasi dari APBD.

(RL)