Sistem Zonasi, Ilusi Layanan Pendidikan Berkeadilan

Rini Handayani (Pemerhati Sosial dan Anggota Komunitas Revowriter)

Oleh: Rini Handayani

Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022/2023 sistem zonasi telah diumumkan. Akan tetapi, sistem zonasi ini masih menyisakan persoalan.

Misalnya kasus di SDN 197 Sriwedari Surakarta, Jawa Tengah yang hanya mempunyai satu murid baru hasil PPDB secara daring. Kepala SDN 197 Sriwedari Surakarta, Bambang Suryo Riyadi mengatakan, sejak diterapkan sistem zonasi memang dari tahun ke tahun jumlah siswa baru cenderung menurun. Apalagi, SDN Sriwedari No 197 letaknya tidak berada di tengah perkampungan.

Menangani hal tersebut, Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai, memang terdapat banyak dampak dari sistem zonasi ini, salah satunya seperti yang dialami oleh SDN 197 Sriwedari karena letaknya di antara gedung dan jauh dari perumahan. Satriwan menilai, sistem zonasi sangat bermasalah, karena tidak semua kelurahan memiliki sekolah negeri, termasuk kota besar di Jakarta. Selain itu, kata dia, sekolah negeri yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, kasus SDN Sriwedari merupakan bentuk nyata dampak buruk sistem zonasi tanpa pemetaan wilayah dan kesenjangan kualitas. Akibatnya, ada sekolah yang sepi peminat dan banyak bangku kosong.

Menurutnya, sistem zonasi akan berdampak buruk bila tidak dikelola dengan baik. Jika tanpa ada pemerataan kualitas sekolah, maka zonasi tidak akan diminati, karena siswa tetap pilih sekolah berdasarkan mutu yang bagus, tidak berdasarkan jarak dari rumah. (tirto.id)

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, Jumeri mengatakan bahwa kebijakan zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), merupakan salah satu upaya meningkatkan akses layanan pendidikan yang berkeadilan.

Pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan PPDB tahun 2022 ini masih sama seperti tahun sebelumnya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 telah menjelaskan bahwa PPDB dilakukan melalui empat jalur.

Di jenjang SD, sebanyak 70% dari daya tampung sekolah digunakan untuk zonasi, 15% untuk afirmasi, dan 5% pada jalur perpindahan orang tua. Sedangkan untuk SMP dan SMA, jalur zonasi diberikan kuota sebesar 50%, afirmasi 15%, serta jalur perpindahan orang tua maksimal 5%, dan selebihnya dapat digunakan sebagai jalur prestasi. “Pada jalur Zonasi jenjang SD kuotanya lebih banyak karena di jenjang tersebut belum ada jalur prestasi,” jelasnya. (gatra.com)

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, Jumeri mengatakan bahwa kebijakan zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), merupakan salah satu upaya meningkatkan akses layanan pendidikan yang berkeadilan.

Faktanya malah banyak anak tidak bisa masuk ke sekolah negeri manapun dan harus masuk ke sekolah swasta yang berbiaya makin mahal.

Sistem zonasi yang melahirkan banyak masalah merupakan bukti kebijakan yang kurang tepat. Hal ini akibat menyelesaikan persoalan sistemik (strategis/cara pandang) diselesaikan dengan solusi teknis. Seharusnya persoalan sistemik diselesaikan dengan solusi sistemik pula. Alih-alih mendapat solusi, justru masalah baru yang didapat.

Akar masalah ini akibat negeri ini menerapkan sistem pemerintahan demokrasi kapitalis. Pemimpin dalam demokrasi hanya berfungsi sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan amanat rakyat. Dalam praktiknya, yang disebut “rakyat” tersebut hanyalah sebatas pada para pemilik modal dan kekuatan.

Tak heran jika kemudian pemimpin hanya berfungsi sebagai fasilitator, yakni memberikan fasilitas bagi orang-orang bermodal untuk menguasai negara. Dalam demokrasi, paham kebebasan menjadi pilar utama dalam mengatur negara dan rakyat. Kebebasan itu adalah kebebasan kepemilikan, bertingkah laku, berpendapat dan beragama. Kebebasan kepemilikan telah membuka peluang kepada siapa saja untuk menguasai sesuatu yang menjadi hajat hidup orang banyak seperti sumber daya alam (SDA). Para pemilik modallah yang berkuasa mengelola dan memanfaatkan SDA yang ada. Alhasil SDA sangat minim kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Hal itu berimbas pada lemahnya kemampuan negara melayani kepentingan rakyat. Pendanaan penidikan yang tidak memadai akibat negara tak memiliki cukup dana, menyebabkan kualitas pendidikan masih jauh dari harapan. Di sisi lain, pemerintah terbawa arus liberalisasi perdagangan bebas dunia. Dimana pendidikan masuk ke dalam komoditas yang dapat diperdagangkan. Di bawah kesepakatan General Agreement on Tariffs and Service (GATS-WTO), WTO telah meletakkan pendidikan sebagai salah satu sektor jasa, berdampingan dengan kesehatan dan teknologi informasi dan komunikasi yang tentunya sangat menjanjikan keuntungan yang melimpah.

Secara khusus, pemerintah Indonesia, sebagai negara anggota pendiri WTO kemudian dengan segera melakukan ratifikasi atas seluruh kebijakan dalam WTOdengan menerbitkan Undang-Undang No.7 Tahun 1994, tanggal 2 Nopember 1994, tentang pengesahan “Agreement Establishing the World Trade Organization”.Tahun 2001 pemerintah Indonesia kembali meratifikasi kesepakatan internasional, yakni kesepakatan bersama tentang perdagangan jasa (General Agreement On Trade And Service/GATS) dari Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Orgnization/WTO), dimana pendidikan dijadikan sebagai salah satu dari 12 komoditas (barang dagangan). Dengan demikian para investor bisa menanamkan modalnya disektor pendidikan (terutama untuk pendidikan tinggi).

Lemahnya pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan, justru dijawab dengan membuka peran pemodal dalam bisnis pendidikan. Rakyat yang mampulah yang bisa mengenyam pendidikan, rakyat miskin tak dapat menjangkaunya. Kalau pun dapat mengenyam pendidikan, harus maklum dengan kualitas seadanya. Alhasil sistem zonasi bukan solusi dalam upaya meningkatkan akses layanan pendidikan. Selama negeri ini masih menerapkan sistem demokrasi kapitalis, negeri ini akan terus menjadi sasaran empuk agenda negera-negara kapitalis dunia.

Berbeda dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah), pemimpin memiliki dua fungsi utama, sebagai raa’in dan junnah bagi umat. Kedua fungsi ini dijalankan oleh para Khalifah sampai 14 abad masa kegemilangan Islam. Pasang surut kekhilafahan secara sunnatullah memang terjadi, tapi kedua fungsi ini ketika dijalankan sesuai apa yang digariskan syara’, terbukti membawa kesejahteraan dan kejayaan umat Islam.

Rasulullah Saw. bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Selain itu imam/pemimpin adalah junnah/pelindung sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw bersabda:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll). Maka seorang pemimpin tak akan membiarkan pihak asing masuk ke negaranya, menginterpensi kebijakan negara yang dapat menyengsarakan rakyatnya.

Negara akan sepenuhnya mengelola layanan pendidikan. Pengajaran hal-hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya merupakan kewajiban negara yang harus terpenuhi bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Negara wajib menyediakannya untuk seluruh warga dengan cuma-cuma. Dan kesempatan pendidikan tinggi secara cuma-cuma dibuka seluas mungkin dengan fasilitas sebaik mungkin.

Pembiayaan pendidikan ditopang dengan keuangan negara yang kuat. Sumber pembiayaan pendidikan dalam pemerintahan Islam bersumber dari hasil pengelolaan harta milik umum (sumber daya alam) yang melimpah. Negara menyediakan perpustakaan, laboratorium dan sarana ilmu pengetahuan lainnya, disamping gedung-gedung sekolah, universitas untuk memberi kesempatan bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai cabang pengetahuan, seperti fiqh, ushul fiqh, hadits dan tafsir, termasuk di bidang ilmu murni, kedokteran, teknik, kimia, penemuan-penemuan baru (discovery and invention) sehingga lahir di tengah-tengah umat sekelompok besar mujtahidin dan para penemu.

Beberapa lembaga pendidikan pada masa pemerintahan Islam yang masih berkembang sampai sekarang dan beberapa ada yang tinggal nama, antara lain, Nizamiyah di Baghdad, Al-Azhar di Mesir, al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, dan Sankore di Timbuktu, Mali, Afrika. Masing-masing lembaga ini memiliki sistem dan kurikulum pendidikan yang sangat maju ketika itu. Dari beberapa lembaga itu, berhasil melahirkan tokoh-tokoh pemikir dan ilmuwan Muslim yang sangat disegani. Misalnya, al-Ghazali, Ibnu Ruysd, Ibnu Sina, Ibn Khaldun, Al-Farabi, al-Khawarizmi, dan al-Ferdowsi.

Demikianlah Islam membangun peradaban manusia dengan memberikan akses pendidikan untuk semua warganya. Keadilan itu hanya akan kita dapatkan manakala Islam menjadi dasar dalam menata kehidupan. Wahai kaum muslimin, saatnya kita kembali pada aturan Islam, campakkan sistem hidup warisan penjajah. Hendaknya kita kembali merenungkan firman Allah SWT berikut: “Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta". (QS. Thaha ( ): 124). Wallahu a’lam bishawab

*) Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Anggota Komunitas Revowriter

Baca Juga