Sistem Sekuler Suburkan Kekerasan Hingga Pelecehan Seksual

Ilustrasi

Oleh: Devita Deandra

Maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual, di Berau dan sekitarnya rupanya mengudang reaksi Wakil Ketua I DPRD Berau Syarifatul Syadiah.

Beliau turut berpendapat mengenai fenomena banyaknya korban kekerasan hingga pelecehan seksual yang enggan melapor ke aparat kepolisian. Menurutnya, tindak kekerasan tidak sekadar kekerasan fisik semata. Kekerasan verbal hingga pelecehan seksual juga termasuk sebagai tindakan pelanggaran hukum. Namun disayangkan, masih banyak korban yang enggan melaporkan kekerasan yang diterima, karena merasa malu atau takut. Sehingga terus membiarkan dirinya menjadi samsak hidup dan seolah membiarkan pelaku leluasa melakukan aksinya.

“Ini yang harus diubah. Jangan dibiarkan saja, harus berani bersuara,” ujarnya kepada awak media, beberapa waktu lalu. Sebagai seorang perempuan, Syarifatul tentu tidak ingin lebih banyak lagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. “Saatnya kaum perempuan berani bersuara,” katanya.

Sekretaris DPD Golkar Berau yang akrab disapa Sari ini tidak menampik, peran orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap anaknya juga penting. Sebab juga banyak ditemukan aksi kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur, terutama kekerasan seksual bagi anak perempuan yang menjalin kasmaran. “Kekerasan dalam pacaran seperti fenomena gunung es. Korban malu untuk bercerita, akhirnya hanya bisa memendam sendiri dan bisa berpengaruh pada psikologis korban juga,” terangnya.

“Makanya peran orangtua sangat dibutuhkan, bagaimana mengawasi perkembangan anak. Apalagi saat ini, budaya barat sudah terlalu jauh masuk Indonesia, termasuk Berau. Batasan-batasan pacaran sudah jarang terlihat,” sambungnya. (Berau.procal.co)

Menanggapi maraknya kekerasan seksual ini butuh penelaahan sistemis dan mengurai akar masalah untuk menemukan solusi tepat. Sebab sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan faktanya tidak mampu menghentikan kasus, justru terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa persoalan ini belum tersolusikan.

Tidak dipungkiri sistem sekuler telah menghasilkan pemikiran liberal yang mengakomodasi kebebasan berekspresi. Memang, keinginan untuk menghilangkan kasus kekerasan seksual, tetapi negara menjamin individu untuk bebas berekspresi, termasuk mengekspresikan seksualitasnya. Pada satu sisi, negara menginginkan masyarakat terbebas dari kekerasan seksual, tetapi pada sisi lain mengampanyekan kebebasan individu yang justru kerap menjadi pemicu bangkitnya naluri seksual.

Atas dasar tersebut, sulit untuk berharap sistem sekuler menyelesaikan berbagai kasus kekerasan seksual. Meski sejumlah regulasi terbit, tetap saja kekerasan seksual terjadi.

Secara faktual upaya dari lembaga-lembaga yang dibentuk, tidak membuahkan hasil maksimal untuk menyelesaikan kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual sebab sistem yang dipakai masih sekuler-liberal. Dalam paradigma sekuler-liberal, segala tindakan boleh dilakukan selama tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Menurut pandangan ini manusia harus diberi kebebasan seluas-luasnya. Tidak boleh dibatasi oleh faktor norma, etika maupun agama.

Masalah seksualitas dianggap sebagai masalah pribadi atau privat. Negara tidak boleh ikut campur, baik dengan aturan maupun sanksi. Negara hanya boleh mengatur urusan publik. Baru kalau terjadi kekerasan seksual karena dianggap masalah publik maka negara akan mengatur. Sungguh, Sistem yang menjauhkan agama dari kehidupan ini menjadi biang kerok maraknya kemaksiatan termasuk kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Peradaban liberal inilah yang menyuburkan perbuatan amoral.

Sistem sekuler-liberal juga telah menciptakan lingkaran setan berupa kerusakan sosial yang parah. Termasuk mengubah serta merusak standar nilai moral individu umat. Yaitu yang seharusnya meyakini perzinahan sebagai bentuk kejahatan, tetapi malah jadi permisif alias serba boleh. Bukannya sebagai pencegah terjadinya tindak kekerasan seksual justru berpotensi menjadi pintu legalisasi zina dan penyimpangan seksual di tengah umat.

Oleh karena itu, tampak jelas pertentangannya dengan ajaran Islam dan membahayakan umat. Ada hal mendasar yang menjadi pembedanya adalah landasan berpikir atau paradigma. Dalam paradigma Islam, seluruh perbuatan manusia wajib terikat dengan hukum syariat.

Islam adalah agama sekaligus ideologi yang sempurna. Ia mampu menjadi solusi untuk segala permasalahan hidup yang sedang dihadapi manusia. Solusi yang Islam berikan tidak hanya kuratif (penanggulangan), namun juga preventif (pencegahan).

Solusi tersebut tercakup dalam tiga mekanisme sebagai berikut: pertama, membentuk sebuah sistem yang baku berlandaskan syariát Islam. Islam memandang kejahatan seksual (jarîmah jinsiyyah) pada dasarnya dipicu oleh hasrat dan dorongan seks (dawâfi’ jinsiyyah) yang meluap-luap. Hasrat dan dorongan seks ini lahir dari naluri seksual (gharizatu an-nau’) yang ada pada diri manusia. Naluri ini sebenarnya merupakan fitrah dalam diri manusia yang bisa terangsang lalu menuntut dipenuhi. Rangsangan muncul karena dua faktor: Pertama, pemikiran (al-fikr), termasuk fantasi (al-wahm) dan khayalan (at-takhayyul);

Kedua, fakta (lawan jenis) bagi masing-masing pria dan wanita. Selama tontonan (iklan ,Film, sinetron dll), medsos, dan lagu-lagu yang ada disekeliling kita masih dipenuhi dengan unsur-unsur porno. Belum lagi fakta perempuan-perempuan di sekeliling kita baik di jalan, di mall, di pasar ataupun di tempat-tempar kerja dan pendidikan masih leluasa/bebas membuka aurat tanpa batas. Maka wajar akan mengundang gejolak pada naluri seksual untuk dipenuhi Sedangkan aturan yang berlaku sarat dengan paham kebebasan (liberalisme). Akhirnya inilah yang membuka pintu maraknya kejahatan seksual termasuk kekerasan seksual di negeri ini.

Oleh sebab itulah dibutuhkan penerapan sistem Islam yang berlandaskan pada aqidah Islam yaitu penerapan sistem pergaulan Islam yang mengatur interaksi laki-laki dan perempuan baik dalam ranah social maupun privat. Mulai dari mengatur urusan berpakaian, berinteraksi sampai dalam masalah penjagaan terhadap unsur-unsur porno yang bertebaran di masyarakat, baik melalui medsos, TV , musik, dll .

Ketiga, adanya aktivitas amar ma’ruf nahyi munkar. Islam memandang, bahwa manusia bukanlah robot. Ketika seorang manusia diberi pemahaman tentang mana yang benar dan salah, akan tetap ada kecenderungan dalam diri manusia untuk mengingkari apa yang telah masuk ke dalam sistem berfikirnya. Tentu, hal ini hanya akan terwujud bila pemerintah dan para ulama menghidupkan sistem yang dapat mendongkrak kapabilitas dan kapasitas keilmuan masyarakat tentang agamanya. Bila tak demikian, jangan harap fungsi amar maruf nahyi munkar sebagai alat kontrol sosial ini akan berjalan.

Ketiga, diterapkannya sanksi tegas untuk pelaku. Islam punya sanksi yang tegas dan keras terhadap pelaku tindak kejahatan/ kekerasan seksual. Contohnya tindak perkosaan, maka dalam hal ini para ulama’ menyatakan, bahwa sanksi bagi pelaku tindak perkosaan ini yang mempunyai saksi adalah had zinâ, yaitu dirajam (dilempari batu) hingga mati, jika pelakunya Muhshan (sudah menikah); dan dijilid (dicambuk) 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, jika pelakunya Ghair Muhshan (belum menikah). Sebagian ulama’ menambahkan kewajiban membayar mahar kepada perempuan yang menjadi korban.

Jelaslah bahwa penerapan sanksi dalam Islam bukan dalam rangka menerapkan pola kekejaman. Namun sebagai perlindungan bagi manusia agar takut untuk melakukan tindak kriminal yang dapat menjerumuskannya ke neraka, dan sekaligus mendukung terciptanya manusia-manusia bertaqwa yang takutnya hanya kepada Allah SWT saja. Ketiga mekanisme di atas bukanlah hal yang utopis untuk direalisasikan. Ketiganya bisa benar-benar tegak bila negara membangun negerinya berlandaskan pada sudut pandang Islam. Wallahu Alam

*) Penulis adalah Aktivis Muslimah

Baca Juga