Sistem Kesehatan Islam Terbaik Sepanjang Masa

Haryati (Ist)

Oleh: Haryati, S. Pd

Kasus positif covid-19 Indonesia tembus 1 juta pertanggal 26 Januari 2021. Lonjakan terbesar terjadi berturut-turut pada bulan Januari yaitu sebesar 10 ribu kasus dalam sehari. Hal ini berakibat pada meningkatnya kebutuhan akan peralatan medis, dimana saat ini sudah 80% bed telah terisi. Artinya hanya tersisa 20% dari daya tampung yang ada. (m.cnnindonesia.com,2021,01,26)

Sedangkan di Kaltim tak jauh berbeda, peningkatan jumlah kasus positif juga tinggi. Terdapat tambahan 732 kasus positif baru dengan perincian Berau 17 kasus, Kutai Barat 21, Kutai Kartanegara 147, Kutai Timur 89, dan Mahakam Ulu 14. Selain itu Paser 76 kasus, Penajam Paser Utara 5, Balikpapan 151, Bontang 86, dan Samarinda 126. (google.com/amp/s/kaltim.idntimes.com)

Bahkan, kabar lebih buruknya ternyata jumlah kasus nakes yang terpapar covid-19 di Indonesia merupakan yang terbesar ke-3 di Dunia. Sejak 2 Maret atau awal terjadinya pandemi di Indonesia hingga 27 Januari 2021, sebanyak 647 tenaga kesehatan (nakes) meninggal dunia akibat Covid-19. Angka kematian nakes di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia dan ketiga terbesar di dunia. Ketua Tim Mitigasi PB IDI Adib Khumaidi menjelaskan bahwa dari 647 tenaga kesehatan meninggal dunia, 289 di antaranya merupakan dokter.

Sementara itu, 27 orang merupakan dokter gigi, 221 perawat, 84 bidan, 11 apoteker, dan 15 tenaga laboratorium medik. Dari para dokter yang wafat tersebut terdiri atas 161 dokter umum (empat guru besar), 123 dokter spesialis (12 guru besar), serta lima residen yang keseluruhannya berasal dari 26 IDI Wilayah (provinsi) dan 116 IDI Cabang (kota/kabupaten). Ratusan tenaga kesehatan meninggal dunia akibat Covid-19 ini tersebar di 30 provinsi di Indonesia (republika.co.id)

Gagal Atasi Pandemi Sebab Negara Tak Terapkan Syari'at Islam Berbagai upaya telah coba dilakukan oleh negara untuk melawan covid-19 mulai dari PSBB, New Normal dengan 3T dan 3M, dan sekarang menjadi 5M, PPKM, hingga vaksin. Namun, upaya-upaya ini tampaknya belum membuahkan hasil. Dilihat dari meningkatnya jumlah yang terpapar covid-19.

Bahkan tentang kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diperpanjang ke jilid 2, Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai bahwa kebijakan PPKM Jawa-Bali jilid II tidak akan efektif mengatasi Covid-19.

Menurut dia, seharusnya pemerintah mengambil langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan ketat atau lockdown guna memutus mata rantai penyebaran virus corona, dengan dibarengi 3T dan 5M yang optimal dan merata di setiap daerah.

Dicky juga menilai bahwa PPKM merupakan kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 yang dilakukan secara setengah-setengah, sehingga tidak efektif dan memperlama wabah. Inilah yang membutuhkan keseriusan pemerintah dalam kebijakan penanggulan wabah yang berlarut-larut ini. (nasional.okezone.com,2021/01/28)

Demikianlah, berlarutnya penanggulangan wabah Covid-19 dengan berbagai kebijakan silih berganti. Yakni berbagai kebijakan yang dilakukan dalam sistem sekuler kapitalisme demokrasi. Sebuah sistem yang lahir dari buah pemikiran manusia yang lemah yang sok mengatur masalah dalam kehidupan manusia dan menolak campur tangan aturan Allah Swt dalam menyelesaikan berbagai masalah termasuk wabah ini.

Solusi shahih yang belum dilirik untuk menyelesaikan wabah ini sejak awal adalah solusi Islam dengan syariatnya. Syari'at Islam sejatinya sejak awal telah menunjukkan metode efektif penyelesaian wabah ini, yaitu dengan lockdown lokal daerah yang telah terjangkit wabah seperti Jakarta sebagai kota pertama yang terinfeksi virus agar tidak menyebar ke daerah-daerah lainnya.

Di dalam sebuah hadist yang sudah sangat masyur kita dengar selama masa pandemi ini. Rasulullah saw bersabda: “Tha'un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Namun, karena pertimbangan berbagai hal seperti ekonomi, investasi asing hingga pariwisata membuat pemerintah urung mengambil kebijakan ini. Beginilah watak dari sistem kapitalisme buatan manusia jika diterapkan di dalam mengatur urusan manusia. Perintah agama yaitu lockdown diabaikan, akibatnya nyawa rakyat utamanya lagi nakes seolah berjatuhan sia-sia. Nakes berjuang mengorbankan nyawa demi penyelematan pasien, namun pencegahan dari pemerintah tampak masih setengah-setengah. Padahal, agama adalah sebaik-baik petunjuk dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Sistem Islam, Sistem Kesehatan Terbaik

Islam menetapkan paradigma pemenuhan kesehatan ini sebagai sebuah jaminan. Khilafah akan mengadakan layanan kesehatan, sarana dan prasarana pendukung dengan visi melayani kebutuhan rakyat secara menyeluruh tanpa diskriminasi. Kaya-miskin. Penduduk kota dan desa. Semuanya mendapat layanan dengan kualitas yang sama. Negara berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Negara tidak menjual layanan kesehatan kepada rakyatnya. Negara tidak boleh mengkomersilkan hak publik sekalipun ia orang yang mampu membayar. Hal ini karena Negara hanya diberi kewenangan dan tanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan semua warga negara.

Pertama, Profesional dalam Layanan Kesehatan. Institusi Khilafah yang dipimpin Khalifah adalah penanggung jawab layanan publik. Khilafah wajib menyediakan sarana kesehatan, rumah sakit, obat-obatan, tenaga medis, dan sebagainya secara mandiri. Itu adalah tanggung jawabnya.

Rasulullah saw. bersabda: “Imam adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Rasulullah saw. dan para Khalifah telah melaksanakan sendiri layanan kesehatan. Nabi saw. (sebagai kepala Negara Madinah) pernah mendatangkan dokter untuk mengobati Ubay. Ketika Nabi saw. mendapatkan hadiah dokter dari Raja Muqauqis, dokter tersebut beliau jadikan sebagai dokter umum bagi masyarakat (HR Muslim).

Anas ra. menuturkan bahwa serombongan orang dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Mereka lalu jatuh sakit di Madinah. Rasulullah saw. selaku kepala negara lalu meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba'. Mereka diperbolehkan minum air susunya secara gratis sampai sembuh (HR al-Bukhari dan Muslim).

Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. pernah memanggil dokter untuk mengobati Aslam secara gratis (HR al-Hakim).

Semua itu merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan wajib dilakukan Negara dan bukan yang lain. Negara harus mandiri dan tidak bersandar maupun bekerjasama dengan pihak lain (swasta).

Kedua, Kompetensi Tenaga Medis. Sebagai bagian integral dari sistem kehidupan Islam secara keseluruhan, sistem kesehatan Khilafah dibangun di atas fondasi yang kokoh dan benar untuk menjamin kehidupan.

Allah SWT telah memberikan tanggung jawab dan kewenangan penuh kepada Pemerintah/Khalifah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk pendidikan kedokteran. Tugas mulia ini tidak boleh dilalaikan sedikit pun. Apapun alasannya.

Sistem pendidikan Islam, termasuk pendidikan kedokteran, benar-benar sempurna pada tataran input, proses maupun output. Kebijakan sistem pendidikan Khilafah bebas biaya. Kurikulum berdasarkan akidah Islam. Ini menjadi jalan sebaik-baiknya bagi lahirnya para peserta didik pendidikan kedokteran, baik dari segi jumlah maupun kompetensi.

Pendidikan kedokteran bebas biaya. Kurikulum pendidikan kedokteran yang berdasarkan akidah Islam. Ini akan melahirkan para dokter yang berkompeten.

Khilafah hanya akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan di atas prinsip-prinsip pelayanan/sosial dan sesuai  dengan etik kedokteran Islam. Para dokter yang jumlahnya memadai dengan kompetensi terbaik akan dipekerjakan pada institusi-institusi pelayanan kesehatan Khilafah. Mereka digaji secara patut dan ditugasi sesuai kapasitas.

Kebijakan Khilafah yang berorientasi pelayanan meniscayakan tersedianya fasilitas kesehatan, sarana prasarananya secara memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sistem sanksi Islam yang bersifat pencegah-penebus, atmosfir ketakwaan dan kesejahteraan yang melingkupi menjadikan sistem kesehatan Khilafah benar-benar terjauh dari bahaya petaka malpraktek.

Ketiga, Cepat Atasi Wabah. Dalam Islam, tindakan pertama yang harus diambil dalam epidemi dan penyakit menular adalah karantina. Perbedaan antara karantina di negara Khilafah dan karantina di negara-negara sekular saat ini teletak pada keterlibatan umat bersama dengan Negara. Di negara-negara sekular orang-orang justru melarikan diri dari karantina. Hanya beberapa orang yang menerimanya secara sukarela.

Sebaliknya, di dalam Khilafah, seorang Muslim memaksakan karantina pada dirinya sendiri karena itu adalah hukum yang harus dipatuhi. Jika Negara mewajibkan karantina, ia harus mematuhinya dengan keyakinan akan keadilan undang-undang karena ia hukum syariah yang datangnya dari Allah SWT. Mematuhinya adalah bentuk ketaatan kepada Allah, bukan ketaatan pada manusia.

Dalam konsep sistem kesehatan dalam Islam, Negara mengobati pasien penderita wabah secara gratis, profesional dan tidak mendasarkan pelayanan pada ‘kembalinya uang'. Khilafah justru diwajibkan oleh syariah untuk membantu mereka yang membutuhkan perawatan secara gratis. Khilafah mengurus kebutuhan warganya dan memastikan bahwa seluruh warganya (baik Muslim maupun non-Muslim) hidup dengan mendapatkan jaminan makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Hal-hal semacam itu merupakan kewajiban umum (fardhu kifayah).

Dalam tradisi kaum Muslimin ada tradisi sedekah yang telah berurat-berakar dalam masyarakat Islam sedemikian rupa. Bahkan Negara Islam akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang tidak hidup di bawah otoritas Islam. Hal ini berlaku dan diperlihatkan ketika Sultan Abdul Majid mengirimkan kapal-kapal penuh makanan ke Irlandia yang saat itu menderita kelaparan parah di tahun 1847.

Dalam sistem kesehatan Islam, Khalifah tidak hanya menyediakan cara yang efisien untuk meneliti dan mengembangkan obat-obatan yang penting. Khilafah juga akan memungkinkan persilangan teknologi. Perusahaan-perusahaan lain tidak akan dibatasi oleh adanya sistem paten regresif.

Demikianlah, gambaran sistem kesehatan Islam yang tidak bisa dilepaskan dari institusi pelaksananya yaitu khilafah Islamiyah. Menerapkan syariat Islam secara kaffah sudah pasti akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan dunia dan akhirat. Tsumma Takuunu khilafatan ‘ala minhaj an-nubuwwah. Wallahu a'lamu bi as-shawwab.

*) Penulis adalah Pendidik

Baca Juga