Sistem Kapitalisme tak Mampu Menjaga Pertamina

Foto: Aktivis Muslimah, Milda (Ist)

Oleh : Milda, S.Pd

Kebakaran yang kembali terjadi di Kilang Minyak Cilacap, bakal membuat Pertamina semakin tertekan. Kerugian akibat kebakaran yang kedua kali ini tentu menambah kerugian yang ditimbulkan pada kebakaran yang pertama, Juni lalu. (ekbis.sindonews.com)

Kebakaran tangki kilang minyak Pertamina di Cilacap sudah ke 7 kalinya sepanjang sejarah kilang Pertamina Cilacap dibangun. Ada 228 tangki dan kapasitas pengelolaannya mencapai 270.00 barel per hari. Mengingat Cilacap merupakan kilang minyak terbesar milik pertamina sehingga banyak mengalami kerugian, belum lagi kerugian immaterial yang dialami para pekerja menguras pikiran, tenaga, maupun citra. Daftar panjang yang dialami Pertamina menambah citra buruk yang turun serta hilangnya kepercayaan masyarakat.

Dengan kebakaran tangki kilang minyak juga berpengaruh terhadap keselamatan rakyat. Kebakaran terjadi setelah hujan petir mengguyur. Namun saat petir, mengapa pertamina tidak langsung mengambil langkah perbaikan? Bukankah kejadian ini terus berulang memang suatu hal yang aneh jika kebakaran akibat hujan petir. Ini bukti ketidakmampuan penguasa dalam mengurus aset negara seperti Pertamina yang bernilai besar sehingga mampu membantu perekonomian negara.

Kebakaran kilang minyak yang berulang. Mestinya Pertamina harus dijaga dengan penjagaan yang ketat namun, melihat kebakaran yang kerap terjadi minyak milik Pertamina menggambarkan begitu lemahnya penjagaan terhadap aset negara yang merupakan bahan bakar untuk kebutuhan rakyat yang memberi manfaat bagi keberlangsungan hidup rakyatnya. Sehingga negara mesti berupaya untuk merevitalisasi dan tidak hanya berfokus pada teknis melainkan juga tata kelolanya.  Dengan kejadian ini mungkinkah BUMN selama ini bekerja demi kemaslahatan umat?

Kondisi seperti ini jika tidak ditangani dengan serius oleh penguasa memungkinkan penjualan aset negara dan ujung-ujungnya menambah daftar panjang permasalahan negara dan lagi-lagi rakyat yang harus menanggung semua ini.

Peristiwa kebakaran tangki kilang minyak, tidak terlepas dari cara pengelolaan BUMN dengan penerapan kapitalisme. Adanya BUMN seolah bukan bermakna dalam bentuk tanggungjawab negara dalam mengurusi rakyatnya, melainkan BUMN hanya sebagai ajang penguasa mencari keuntungan. Negara dengan pengelolaan ekonomi ala kapitalisme memang menyerahkan sepenuhnya pada swasta. Negara hanya berperan sebagai regulator yang memberikan ruang untuk kepentingan para pemilik modal. Seluruh  kebutuhan yang menyangkut hidup rakyat justru disetir oleh pemilik modal inilah sistem yang hanya menguntungkan para pemilik modal.

Dalam sistem kapitalisme BUMN dijadikan tempat berjual beli antara penguasa dan rakyatnya hingga penguasa tidak lagi memikirkan nasib rakyat yang sebagian miskin. Saat BUMN merugi lantas masih adakah alasan untuk mempertahankan? BUMN dengan menjual asetnya pun bisa dilakukan tanpa melihat kerugian nasib rakyatnya. Saat ini melihat BUMN dengan kerugian mesti mendapat tempat istimewa dalam banyak hal. Maka sudah lumrah terjadi dalam sistem kapitalisme. Pengelolaan BUMN yang merupakan aset negara hanya setengah hati maka wajar saat tangki minyak kebakaran yang harusnya dijaga dengan pengelolaan yang baik dan memperhatikan segala sesuatunya agar tidak terulang kembali kejadian tersebut. Namun lagi-lagi jauh panggang dari api, nyatanya keadaan ini makin hari makin menampakkan ketidakmampuan menjaga aset negara.

Islam memandang kepemilikan umum merupakan hak mutlak kewajiban negara Islam sebagai bentuk rasa kepedulian negara Islam terhadap seluruh hajat rakyatnya. Sebab, Islam memiliki seperangkat aturan dalam pengelolaan aset negara termasuk pengelolaan minyak.

Aturan yang berasal dari Sang Pencipta mampu menutup celah dari kerusakan maupun kelalaian yang mengakibatkan kebakaran tangki minyak serta motif lainnya yang bertujuan untuk mencari untung. Dalam Islam kepemilikan umum terbagi menjadi tiga bagian yakni kepemilikan individu, umum dan negara. Dalam menerapkan Islam akan meletakkan kepemilikan umum dengan adil termasuk pengelolaan minyak yang merupakan kepemilikan umum yang bisa dinikmati rakyatnya seperti sabda Rasululullah Saw :

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ

Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Dalam kepemilikan umum terbagi menjadi tiga jenis yakni, barang kebutuhan umum, barang tambang yang besar dan kekayaan sumber daya alam yang melarang individu menikmati serta memilikinya. Islam memandang barang tambang haram hukumnya dimiliki perorangan dan negara pun haram menyerahkan kepada para pemilik modal apalagi sampai menjualnya pada aseng dan asing apapun permasalahannya tetap kepemilikan umum diserahkan pada rakyat. Sebab semua harta umat berhak dinikmati dan negara hanya berhak mengelola.

Penguasa dalam Islam akan amanah dan memahami betul bagaimana menjaga seluruh aset negara demi kemaslahatan umat. Sebab, penguasa dalam Islam memahami  hakikat sebagai pemimpin yang mengurusi urusan rakyatnya. Para penguasa yang diberi kekuasaan semata-mata hanya bertujuan mengabdi pada Sang Pencipta bukan justru berkesempatan menguasakan seluruh harta milik negara sesuai hawa nafsu. Penguasa dalam Islam tidak mencari harta kekayaan dan kekuasaan, mereka justru akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mensejahterakan seluruh rakyatnya.

Selain itu penguasa dalam Islam harus memiliki kejujuran, ketakwaan, dan keahlian dalam menduduki jabatan sehingga mereka bisa mengelola aset negara dengan lurus tanpa adanya hal-hal yang bisa merugikan umat. Dengan kapabilitas yang  dimiliki penguasa dengan amanah yang dipikulnya akan bersungguh-sungguh menjalankannya. Potensi kebakaran terjadi saat ini akan mampu teratasi dengan bantuan teknologi serta mahirnya para teknisinya. Karena itu merevitalisasi pengelolaan minyak bukan hanya teknisnya tetapi juga pengelolaanya harus berlandaskan Islam karena tidak ada permasalahan yang benar-benar mampu memberikan solusi kecuali dengan Islam.

Seperti sabda Rasulullah Saw :

إِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ
قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ

Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan? ‘ Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR Bukhari).

Firman Allah Subhana Hu Wata'ala

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS. Al-A'raf : 96).

*) Penulis adalah Aktivis Muslimah

Baca Juga