Sidang Lanjutan HRS Terkait Kerumunan di Megamendung, Ini Kata Saksi Ahli

Sidang Lanjutan HRS di PN Jakatim

RadarKotaNews, Jakarta - Tentang pemahaman Norma  Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU No.4 tahun 1984 tentang penanggulangan wabah. Mengenai penerapan tersebut bisa di Junto kan dengan Pasal lainnya apabila ada pelanggaran lain.

Hal itu sebagai mana di sampaikan
Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H. saat memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli Perkara 226 di Megamendung, dalam sidang lanjutan perkara Moh. Riziq Shihab di PN Jakarta Timur, Kamis (29/4/2021)

Menurut Agus, pasal 93 UU No. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Karena tidak dicantumkan frasa sengaja atau lalai, sehingga tidak perlu dibuktikan.

"Pasal 160 yang dalam unsurnya adalah menghasut, menghasut dalam hal ini bisa secara lisan dan tertulis," jelasnya

Sementara kata dia, Pasal 126 KUHP ketika ada subjek umun yang melakukan pelanggaran menghalangi petugas yang menjalankan UU. Petugas dimaksud adalah petugas pemerintah.

"Jika ada Subjek umum yang tidak mengetahui peraturan tersebut dan menabrak aturan itu maka sesuai pertauran perundangan setiap warga dianggap mengetahui dan wajib untuk dipatuhi," tegasnya

Agus menilai bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa menimbulkan kerumunan masuk dalam konteks sengaja apabila tidak diberikan izin oleh pemerintah/ Satgas. "Dikaitkan tidak adanya undangan resmi dari terdakwa hingga terjadi kerumunan, Frasa Sengaja tidak sebatas harus mengetahui dampak namun juga kemungkinan," jelasnya

"Dalam situasi pandemi ada peraturan-peraturan khusus yang diterapkan dan harus dipatuhi oleh setiap individu, sehingga kalau ada pelanggaran berarti melanggar norma hukum," pungkasnya

Dalam kesempatan itu, Ahli Epidemologi Dr. Panji Fortuna Hadisoemarto, MPH menjelaskan, jika dilihat dari data Dinkes DKI Jakarta adanya peningkatan kasus covid19 setelah 7-14 hari dari kejadian petamburan, saksi berpendapat ada korelasi penularan covid19 pada kerumunan tersebut.

Menanggapi video kerumunan di Petamburan dan Tebet yang ditunjukkan JPU. Kami sebagai saksi menyatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan Jaga jarak dan menggunakan masker karena banyak massa yang tidak menggunakan masker degan benar.

"Kegiatan tersebut meningkatkan resiko penularan covid 19," katanya

Karena itu, setiap kerumunan akan meningkatkan resiko terjadinya penularan, namun untuk membandingkan kerumunan dengan kerumunan lainnya bukan kapasitas kami.

"Tidak ada perbedaan kerumunan Pilkada dan kegiatan ibadah, semua meningkatkan resiko penularan," jelasnya

Terakhir Panji menanggapi video kunjungan presiden Jokowi di NTT dan Wamena yang mendapat sambutan dari masyarakat. "Saya menanggapi bahwa kerumunan presiden dan HRS sama-sama meningkatkan resiko penularan," tegasnya. (adrian)

Penulis:

Baca Juga