Sertifikasi Ulama Wawasan Kebangsaan: Akankah Dai Senasib Petugas KPK?

Alumni Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Rahmi Surainah, M.Pd

Oleh: Rahmi Surainah, M.Pd

Polemik tes wawasan kebangsaan alih status ASN KPK, serupa tapi tak sama kini "membidik" ulama atau Dai.

Pasalnya, Kemenag Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja komisi VIII DPR kembali menyebut akan melakukan sertifikasi wawasan kebangsaan dalam rangka penguatan moderasi beragama.

Sertifikasi dai juga pernah disuarakan oleh Kemenag sebelumnya. Namun, saat itu mendapat protes dan penolakan dari berbagai pihak, termasuk MUI. Kemenag pun mengganti judul program Sertifikasi Dai/Penceramah menjadi Dai/Penceramah Bersertifikat. Belakangan, program tersebut berganti tajuk lagi menjadi Bimbingan Teknis Penceramah Bersertifikat.

Penolakan kali ini pun disuarakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Dr Amirsyah Tambunan. Menurut Amirsyah, sertifikasi ini tidak jelas manfaat yang diterima oleh penceramah dan dai yang akan disertifikasi.

Dia mengungkapkan, selama ini para dai dan penceramah yang berasal dari NU, Muhammadiyah dan Al Wasliyah sudah memperoleh wawasan kebangsaan yang dilaksanakan MUI dengan dai bersertifikat dalam program penguatan kompetensi dai, termasuk wawasan kebangsaan. (Republika, 4/6/2021)

Ketua Umum Ikatan Dai Seluruh Indonesia (Ikadi) KH Ahmad Satori mengingatkan bahwa jangan sampai ada syahwat-syahwat dari golongan tertentu dalam sertifikasi dai berwawasan kebangsaan. Sertifikasi dai dinilai harus bertujuan hanya karena Allah Swt.

Menurut dia, hadirnya sertifikasi dai berwawasan kebangsaan pada hakikatnya adalah bagus. Asalkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dai, dapat menjadikan rakyat Indonesia mengerti mengenai Islam dan bangsa, serta dapat memperkuat persatuan NKRI. Namun, apabila tujuan dari sertifikasi tersebut hanyalah ‘titipan’ dari golongan-golongan tertentu, ia pun menyayangkan hal tersebut. (Ayobandung.co, 4/6/2021)

Menyoal Urgensitas Sertifikasi Dai

Moderasi agama melatarbelakangi program prioritas Kemenag periode 2020-2024. Dalam mewujudkan misi besar itu, Kemenag telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya, pembinaan penceramah berwawasan kebangsaan yang berhubungan dengan aspek penguatan moderasi beragama melawan radikalisme dan terorisme.

Islam moderat digencarkan, dianggap sebagai kebutuhan umat dan mendesak untuk bangsa hari ini. Tetapi, urgensitas progam pembinaan dai agar berwawasan kebangsaan ini dipertanyakan pasalnya mirip mengeliminasi dai yang tidak sejalan dengan pemerintah. Artinya, ada upaya untuk mengarahkan dai agar sejalan dengan penguasa dan membungkam sikap kritis mereka.

Masih hangat polemik petugas KPK yang tidak diangkat jadi ASN karena tidak lulus wawasan kebangsaan. Soal-soal wawasan kebangsaannya pun tedensius mempertentangkan keyakinan beragama dengan Pancasila. Akankah nasib dai yang tidak ikut progam pemerintah sama dengan nasib petugas KPK yang tidak lulus?

Moderasi beragama dianggap sebagai model terbaik membangun kerukunan dalam keberagaman agama di negeri ini. Pada saat yang sama dimunculkan pula label ekstrim dan radikal sebagai model buruk pemahaman beragama yang bertentangan dengan moderasi. Akhirnya, ujung-ujungnya ulama radikal dijauhi, dimusuhi dan dilarang berdakwah bahkan dipersekusi.

Upaya pemerintah untuk terus menggalakkan moderasi (bahasa halus) yang sebelumnya deradikalisasi adalah "basi". Tidak urgen. Apalagi di tengah banyaknya isu penting yang seharusnya menjadi fokus pemerintah seperti: penanganan Covid-19 yang carut-marut, ekonomi yang makin loyo, korupsi yang makin menjadi-jadi, utang luar negeri yang makin tinggi, APBN yang terus mengalami defisit yang makin besar, dll.

Urgen Penerapan Islam Kaffah

Gerakan politik Islam dan kesadaran umat Islam akan butuhnya syariat sebagai solusi kehidupan menjadi kewaspadaan tersendiri. Termasuk sikap kritis kepada penguasa amar makruf nahi munkar serta kewajiban para dai untuk menasihati penguasa dan mengajak umat agar mengamalkan seluruh ajaran Islam.

Menjadi kewajiban para dai mendorong umat untuk mengamalkan Islam secara total. Tak hanya mengamalkan ajaran Islam seperti shalat, shaum, zakat dan haji saja. Tetapi juga mengamalkan ajaran Islam yang lain terkait muamalah, ‘uqubat (sanksi hukum Islam), jihad, termasuk ajaran Islam seputar kewajiban menerapkan Islam secara sempurna.

Sebagaimana firman Allah Swt:
"Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagi kalian" (TQS al-Baqarah [2]: 208).

Berbagai keterpurukan yang melanda negeri ini bukan karena tidak toleransi dan tidak moderat. Keterpurukan negeri ini justru akibat sistem Kapitalisme dan dijauhkan dari penerapan syariah Islam. Oleh karena itu, dari pada negeri ini makin terpuruk segera kembali pada syariah Islam. Jangan sebaliknya, malah menuduh umat Islam, dai atau ulama dan kelompoknya yang kritis tidak moderat.
Wallahu'alam...

*) Penulis adalah alumni Pascasarjana Unlam

Baca Juga