oleh

Semua Anggaran Negara Harus Dibelanjakan untuk Atasi Covid-19 dan PEN

RadarKotaNews, Jakarta – Pemerintah telah menetapkan anggaran belanja negara sebesar Rp 2.739,2 triliun untuk tahun 2020. Anggaran tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020. Kemudian, tambahan belanja anggaran Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun. Namun, Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 203,90 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun.

Pernyataan tersebut di sampaikan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang juga selaku Ketua Tim Pengawas Covid-19 dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media, di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Selain itu, juga digelontorkan insentif dunia usaha sebesar Rp 123,46 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, sektor Kementerian/Lembaga dan pendapatan sebesar Rp 106,11 triliun total mencapai Rp 2.739 triliun sampai akhir 2020.

Menanggapi hal itu, Muhaimin menyerukan bahwa, di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini, semua anggaran tersebut harus dibelanjakan untuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Namun demikian Muhaimin menyayangkan, sebab berdasarkan laporan Pemerintah, dari total anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun yang terserap atau terealisasi baru 19 persen atau Rp 136 triliun,

Maka dari itu, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini mengusulkan beberapa langkah yang harus dilakukan Pemerintah.

Pertama, program penanganan dan pemulihan kesehatan harus diprioritaskan guna menurunkan jumlah angka orang yang terpapar Covid-19. Serta, menghindari munculnya klaster baru.

“Sampai saat ini belum ada tanda-tanda penurunan jumlah orang yang positif terkena virus Covid-19 yang telah mencapai lebih dari 106.000 orang,” terangnya

Kedua, anggaran yang sangat besar tersebut harus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Program jaring pengaman sosial harus menyentuh semua masyarakat terdampak.

”Tingginya potensi pengangguran yang mencapai jutaan orang harus dicarikan solusi melalui berbagai kebijakan yang dapat mengurangi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan membuka lapangan kerja melalui program padat karya atau lainnya,” tutur Muhaimin. (fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed