SDAE Melimpah, Fasilitas Pendidikan Minim

Siti Marhawa (Pemerhati Masalah Umat)

Oleh: Siti Marhawa

Masalah pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan di Samarinda masih menjadi sorotan serius para wakil rakyat di lembaga legislatif Kota Tepian.

Sebab masih adanya blank spot alias lokasi yang minim akan fasilitas pendidikan, dan diperburuk oleh sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti meminta agar Pemkot Samarinda selaku pihak yang bertanggungjawab menyediakan fasilitas pendidikan di Kota Tepian untuk lekas mengambil sikap karena hingga kini masih ada beberapa wilayah di Samarinda yang masih belum memiliki sekolah sesuai dengan jumlah penduduknya.(kaltim.akurasi.id)

Di Berau sendiri SMAN 9 yang terletak di Kecamatan Maratua, daerah terluar di Kaltim juga menjadi perhatian Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Selain ruang belajar yang tidak layak, ruang kelas di SMAN 9 Berau juga sudah kelebihan daya tampung karena sekolah ini merupakan satu-satunya SMA yang ada di Kecamatan Maratua,

"Ia mengunjungi sekolah itu setelah melakukan reses di Kecamatan Pulau Derawan dan Maratua pada Jumat dan Sabtu (18-19/11) dan mendapat keluhan dari masyarakat bahwa SMA satu-satunya yang ada di Pulau Maratua tersebut sudah "over capacity", bahkan guru-guru honorer pada belum dibayar gajinya. (kaltim.antaranews.com)

Potret Buram Pendidikan dalam Sistem Kapitalisme

Fakta di atas hanyalah sebagian kecil potret permasalahan pendidikan yang ada di Kaltim saat ini, Hal serupa juga banyak terjadi di wilayah-wilayah yang lainnya yang bahkan bisa jadi lebih parah, dan ini bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan. Ironis memang, di tengah keberlimpahan SDAE yang ada khususnya di Kaltim ternyata tidaklah menjamin masalah pemerataan pembangunan fasilitas maupun terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan saat ini.

Padahal fasilitas serta sarana dan prasarana adalah salah satu faktor yang membantu menyukseskan penyelenggaraan pendidikan berkualitas di samping tenaga pendidikan yang memadai. Beginilah realita kehidupan di sistem kapitalisme di mana yang berkuasa adalah pemilik modal sebagai pembuat kebijakan-kebijakan, pihak-pihak swasta maupun asing menguasai sebagian besar kekayaan alam yang ada di negeri ini. Sehingga sekaya apapun negeri ini kesejahteraan tetaplah suatu yang mustahil untuk dinikmati rakyat di semua lingkup kehidupan termasuk pendidikan. Karena kekayaan SDAE tersebut hanyalah di nikmati segelintir orang yaitu pemilik modal.

Pemenuhan Fasilitas Pendidikan dalam Islam

Berbeda halnya dengan islam dimana SDAE tidak di kuasai segelintir orang, akan tetapi di kelola oleh Negara dan hasil dari pengelolaannya dikembalikan kepada rakyat sehingga kesejahteraan bukanlah hal yang mustahil untuk didapatkan.

Tak hanya itu, negara juga mengatur segala aspek berkenaan dengan sistem pendidikan mulai dari menyiapkan perangkat kurikulum yang berbasis akidah Islam, akreditasi, pengadaan sarana dan prasarana (insfratruktur) yang memadai secara merata, tenaga pengajar yang profesional, menetapkan gaji yang layak bagi guru, serta mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh dengan mudah bahkan gratis bagi warga negaranya. Karena itu semua merupakan tanggungjawab Negara sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Imam (Khalifah) adalah raain (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. (HR al-Bukhari).

Adapun pembiayaan pendidikannya ditopang oleh sistem ekonomi berbasis Baitul Mal. Terdapat 2 (dua) sumber pendapatan Baitul Mal di dalam khilafah yang dapat digunakan membiayai pendidikan, yaitu: (1) pos fai dan kharaj-yang merupakan kepemilikan negara-seperti ghanimah, khumuûs (seperlima harta rampasan perang), jizyah dan dharîbah (pajak); (2) pos kepemilikan umum sepert tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan) (Zallum, 1983; an-Nabhani, 1990).

Perhatian negara Khilafah pada sistem pendidikan sangatlah tinggi, bahkan memberikan penghargaan tinggi termasuk memberi gaji yang melampaui kebutuhan guru. Karena sejatinya Khilafah memahami bahwa membangun manusia unggul harus dimulai dengan sistem pendidikan yang berkualitas.

Di masa Shalahuddin al-Ayyubi, Syekh Najmuddin al-Khabusyani misalnya, yang menjadi guru di Madrasah al-Shalāhiyyah, setiap bulannya digaji 40 dinar dan 10 dinar untuk mengawasi wakaf madrasah (jika 1 dinar= 4,25 gram emas; 40 dinar= 170 gram emas; bila 1 gram emas harganya Rp800ribu, gaji guru pada saat itu tiap bulannya sebesar Rp136 juta). Dengan gaji yang begitu tinggi, para guru tidak perlu repot mencari pendapatan tambahan. Mereka bisa fokus melakukan tugasnya sebagai pendidik dan pencetak SDM unggul yang dibutuhkan negara dalam membangun peradaban agung.

Adapun pendidikan gratis dan mudah pada era pemerintahan Khilafah adalah Madrasah al-Muntashiriah yang didirikan Khalifah al-Muntahsir Billah di Kota Baghdad. Di sekolah ini, setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas). Kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya oleh negara. Fasilitas sekolah disediakan seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pemandian. Di madrasah ini juga diajarkan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, matematika, kedokteran, dan lainnya.

Jejak infrastruktur hingga tokoh pemikir, ilmuan, penghafal Al-Qur'an, dan pribadi mulia yang dilahirkan sepanjang berdirinya Khilafah semisal al-Ghazali, Ibnu Ruysd, Ibnu Sina, Ibn Khaldun, Al-Farabi, al-Khawarizmi, dan al-Ferdowsi adalah validasi atas kesuksesan pendidikan Islam saat itu. Hanya dalam sistem pendidikan berkualitas terwujud, gelar umat terbaikpun terwujud. Wallahu'alam bissawab.

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Umat

Baca Juga