RadarKotaNews, Jakarta – Front Pembela Islam (FPI) mengajak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bertemu membahas apa yang selama ini masih dipermasalahkan dalam frasa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
Begitu disampaikan oleh Ketua Umum FPI KH. Ahmad Sobri Lubis di Gedung DDII, Kramat Raya, Jakarta, Jumat (29/11/19).
“Daripada bikin polemik di luar mendingan Pak Tito ketemu ama kite (FPI). Dia (Mendagri) bawa pakar-pakar nya biar nanti enggak malu-malu amat, bawa pakar-pakarnya diskusi bareng,” ujar uztd Sobri.
Sobri menjelaskan mengenai frasa ‘Khilafah Islamiyah’ yang ada dalam AD/ART FPI yang menjadi sorotan Mendagri.
Istilah ‘Khilafah Islamiyah’ itu sendiri terdapat dalam Pasal 6 AD/ART FPI. Dalam Pasal 6 AD/ART FPI berbunyi, visi dan misi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bahwa naungan khilafah Islamiah menurut manhaj nubuwwah, melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengamalan jihad.
“Jadi apa yang mau dipermasalahkan apa? melanggar Pancasila tidak, melanggar hukum tidak, masih (saja) mengocok-ngocok ini ada Syariah ada Jihad maunya apa? jihad itu ajaran Islam, Tabligh Syariah ajaran Islam, apa yang melanggar di negara ini, khilafah Islamiyyah Pancasila, khilafah Islamiyyah apa yang melanggar?” tegasnya.
Ia menguraikan, dari Kementerian Agama (Kemenag) sudah melakukan pembahasan dan penelitian mendalam tentang AD/ART, baik itu tentang Khilafah Islamiyyah.
“Sudah diteliti secara mendalam oleh pakar-pakar yang mengerti dibidangnya, kemudian tentang Jihad tentang, Tabligh Syariah yang di Anggaran Dasar FPI sudah diterangkan secara gamblang diteliti oleh pakar-pakarnya,” tukas uztd Sobri.(wr)
