RadarKotaNews, Jakata – Langkah pemerintah menghentikan sementara program kartu prakerja sudah sesuai harapan publik sekaligus jadi bahan evaluasi total program Kartu Prakerja tersebut.
Hal tersebut diapresiasi Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam siaran persnya, Jumat (3/7/2020).
“Anggaran pelaksanaan program ini, kan, besar. Ada Rp20 triliun, Sudah seharusnya program ini mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,” jelas Saleh.
Untuk melanjutkan program ini, menurut Saleh, evaluasi jadi keniscayaan untuk terus dilakukan, agar kelak program unggulan Presiden Jokowi tersebut benar bisa mengantarkan para calon pekerja pada dunianya.
“Jika perlu, evaluasi tersebut melibatkan aparat penegak hukum. Ini diperlukan untuk mengantisipasi adanya dugaan pelanggaran hukum di dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja,” ujar legislator dapil Sumut II itu.
Menurut Saleh, karena program unggulan, tentu harus sesuai harapan dan ekpektasi presiden, yaitu memberikan solusi bagi para pencari kerja, para pekerja yang ingin meningkatkan skill, dan terutama para pekerja korban PHK.
Dalam melakukan evaluasi terhadap program Kartu Prakerja, Saleh berharap, pemerintah melibatkan berbagai pihak terkait. “Setidaknya pemerintah dapat melibatkan para pengusaha, organisasi buruh dan pekerja, akademisi, para pengamat, dan mereka yang dinilai memahami persoalan pelatihan kerja,” Pesan Saleh. (fy)
