oleh

Said Didu: Pisahkan Pengelolaan BUMN Dari Politik ‘Melalui Tangan Pemerintah’

RadarKotaNews – BUMN menampung semua perusahaan di berbagai bidang, sehingga diharapkan perusahaan-perusahaan dibawah naungan BUMN dapat memaksimalkan pelayanan jasa, maupun dalam mengolah ataupun membuat barang. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Demikian pendapat Ekonom Senior, Dr. Muhammad Said Didu dalam diskusi bertajuk “BUMN Roboh Ekonomi Jatuh Solusinya ??” di Kantor Sekber (PAN-GERINDA-PKS) Indonesia Taman Amir Hamzah, Matraman, Jakarta Pusat, Rabu (25/07) malam.

Sambung dia, Perusahaan dibawah naungan BUMN dapat dikembangkan lagi ke sector swasta maupun koperasi. Hal ini dilakukan karena BUMN diharapkan memiliki kebermanfaatan bagi sector dibawah perusahaan. Walaupun kata Said, nantinya sector swasta maupun koperasi di bawah perusahaan tidak menguntungkan, maka disinlah peran BUMN dalam merangkul sector ekonomi lemah, agar didorong menjadi sector yang berkembang, sehingga BUMN tak hanya bermitra pada sector yang menguntungkan saja namun juga dengan sector ekonomi yang kurang berhasil.

“Data penting BUMN : Jumlah dan jenis BUMN, Ekuitas, Asset, dan Hutang, Capex dan Opex, Laba dan Rugi, Dividen, Pembinaan UMKM,”ungkap Said.

Pasalanya, dasar Hukum Penugasan BUMN : Pemerintah dapat memberikan Penugasan Khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiata BUMN.

“Penjelasan UU jika Penugasan tersebut tidak Ekonomis maka pemerintah wajib mengganti semua biaya BUMN ditambah Marjin yang layak.”tegasnya.

Menurut Said, Bentuk dan Jenis Penugasan : Pelaksanaan Tugas Keperintisan, Penyediaan Produk barang atau jasa agar terjangkau masyarakat, Stabilisasi dan pengendalian harga, Penjaminan, dan Penyaluran

Lebih lanjut Said menjelaskan, bahwa PSO (Public Servise Obligation) : adalah penyediaan barang dan jasa dalam jumlah dan harga tertentu untuk di manfaatkan oleh seluruh rakyat yang menghendaki, subsidi adalah penyediaan barang dan atau jasa dalam jumlah dan harga terlalu rendah untuk dimanfaatkan oleh seluruh rakyat sesuai kriteria yang ditetapkan

Ada 10 Faktor Kritis Penugasan : Tugas Pemerintah Pusat Vs Tugas BUMN, Tugas Pemerintah Pusat Vs Tugas Pemda, Tugas BUMN Vs Tugas BUMN , Produk bebas Vs Produk terkendali, Sarana/Prasarana Publik Vs Sarana /Prasarana Ekonomi, Tingkat harga Keekonomian Vs Harga Pasar, Bentuk Penugasan, Kretaria penerima barang jasa Penugasan, Besaran dan Ketersediaan dana untuk Penugasan.

Selain itu Said juga membeberkan, Sumber Intervensi Non Korporasi BUMN : Penguasa, Politisi, Birokrasi, Penegak Hukum, Pemerintah (Pusat dan daerah) , Media Massa, LSM, Penguasa Swasta, Pihak Luar Negri, Pimpinan dan Pekerja BUMN

Trakhir Said menyimpulkan, BUMN adalah milik negara bukan milik Pemerintah ditujukan untuk kedaulatan dan kemandirian Nasional melalui kebijakan, oleh karena itu dirinya berharap agar Pengelolaan BUMN dipisahkan dari Politik (melalui tangan Pemerintah), Penghentian Intervensi Non Korporasi, Penerapan Kaidah Profesionalisme kepemimpinan dan pengelolaan BUMN, Pemurniaan pelaksanaan Undang-Undang BUMN, Penegakan Good Corporate Goverment, Right sizing, Restrukturisasi dan Revitalisasi, Peningkatan daya asing.(Wawan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed