oleh

Saatnya Menghadirkan Integritas Kepala Daerah

 

RadarKotaNews – Setelah adanya penangkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang terjadi di beberapa penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka adanya korupsi oligarki yang terjadi mencontohkan pada empat kasus di beberapa waktu terakhir.

Pertama, adanya Operasi Tangkap Tangan yang terjadi pada Bupati Batubara. Kedua, terjadinya Operasi Tangkap Tangan pada penyelenggara pemerintah daerah di Kota Banjarmasin. Ketiga, Operasi tangkap tangan Walikota Tegal dan beberapa penyelenggara pemerintah daerahnya. dan Keempat, OTT Walikota Batu, Jawa Timur.

Ini menunjukkan sampai saat ini, genap 77 kepala daerah tersangkut kasus Korupsi yang ditangani KPK.

Maka, dengan ini Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) dan Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) menyatakan:

Pertama, Mengajak pemerintah daerah (gubernur, Bupati dan Walikota) lebih banyak bekerja di daerahnya dari pada ke Jakarta dan Luar Negeri,

Kedua, Menyerukan kepada semua Kepala Daerah dan DPRD untuk hidup sederhana dan meninggalkan gaya hidup yang berlebihan (glamour),

Ketiga, Menyerukan kepada semua Kepala Daerah dan DPRD untuk dapat melindungi dan mengawal investasi di daerahnya dengan tidak memalak investor yang mengakibatkan korupsi oligarki yang massif terjadi, sehingga menghambat investasi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,

Keempat, Mengajak seluruh Kepala Daerah dan DPRD untuk tidak melakukan subordinasi dan despotisasi kepada seluruh penyelenggara daerahnya yang mempunyai komitmen untuk tidak korupsi dan berkomitmen dengan visi-misi yang populis,

Kelima, Mengajak seluruh Kepala Daerah dan DPRD untuk hidup dekat dengan rakyat, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang timpang antara penguasa daerah dan rakyatnya,

Keenam, Menantang Presiden Jokowi untuk menegur langsung Kepala Daerah yang diduga keras melakukan Pungli terhadap pengusaha yang sudah berinvestasi untuk pembangunan daerah.

Ketujuh, Sebagaimana Low Profile Presiden Jokowi, menantang presiden Jokowi untuk menegur langsung dugaan kepemilikan Pesawat Jet pribadi beberapa Kepala daerah karena tidak sesuai asas kepatutan dan jauh dari kebutuhan kerja-kerja pemerintahan. Kepemilikan pesawat Jet Kepala daerah juga sangat melukai rakyatnya dengan kondisi ekonomi yang semakin susah.

Demikian kami dari HMPI dan ASPEKSINDO mendorong hadirnya integritas seorang Kepala Daerah dan DPRD untuk berkomitmen lepas dari kegiatan oligarkis dan koruptif agar tidak terjadi mafia sumber daya alam.

Hormat Kami,

Basli Ali
Ketua Umum ASPEKSINDO

Andi Fajar Asti
Ketua Umum DPP HMPI

(fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed