oleh

RUU Omnibus Law Mengurangi Kesejahteraan dan Menghancurkan Anak Bangsa

RadarKotaNews, Jakarta – Ketua Umum harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi membenarkan analisa yang di buat sebelumnya, bahwa Omnibus Law mengurangi kesejahteraan dan menghancurkan anak bangsa.

Pasalnya, dalam RUU Omnibus Law, upah minimun akan mengacuh pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi, Sementara pada saat Jokowi berkuasa sejak 2014 dia mengurangi upah minimun ditambah pertumbuhan ekonomi daerah nilai inflasinya dikurang.

“Nasib buruh akan jauh dari sejahtera karena sejahtera itu nilai upah,” kata Rusdi saat konferensi pers bertajuk “Akhirnya terbukti, pesangon dan upah minimum akan dihilangkan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja,” di menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020)

Lanjut Rusdi menyebut permasalahannya terkait upah minimun tapi kemudian hitungannya dikurangi, dan ditambah pertumbuhan ekonomi provinsi. Bagaimana kenaikan upah minimun di provinsi- provinsi, dan satu lagi ialah upah minimun padat karya. Dan Tenaga Kerja Asing (TKA) dipermudah termasuk sanski terkait TKA dihilangkan, jadi cipta kerja untuk siapa, apakah untuk TKA. Dan pesangon aturannya tidak ada.

Sementara, nasib perlindungan sosial tidak ada, basis iuran itu tidak ada, ketika mayoritas pekerja indonesia statusnya kontrak semakin sedikit pekerja tetapnya, maka Negara kita akan hancur karena sudah semakin sedikit pekerja akan menggiurkan BPJS karena status kerja saat ini tidak jelas.

“Problem semua ini adalah Presiden. Sebab, sampai saat ini Presiden tidak pernah mengundang Buruh terkait Omnibus Law.” tegas Rusdi. (fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed