oleh

RUU HIP Ibarat Maling Ketangkap Tangan Dengan Segudang Bukti

RadarKotaNews, Jakarta – Presidium Pusat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama menemui anggota DPR RI di Gedung Parlemen Jalan Gatot Subroto, Jakarta pusat, rabu (24/6/2020). Mereka di terima Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan, Azis Syamsuddin; Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sufmi Dasco Ahmad; Wakil Ketua DPR RI Kordinator Bidang Industri dan Pembangunan, Rachmat Gobel.

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), KH. Ahmad Shobri Lubis menyampaikan, apapun ide-ide dari Bung Karno saat mengusulkan Trisila Ekasila semua sudah selesai. Sebab itu adalah hasil dari kesepakatan dengan para pendiri bangsa.

“Kita tidak perlu membuka perdebatan yang sudah final,” kata Ustd Shobri, saat menemui Wakil Ketua DPR RI.

Menurut Ustd Shobri, pada tahun 2013 aktifis PDIP melontarkan terkait Trisila, kemudian 2014 Ketum PDIP mengatakan pancasila di peras menjadi trisila dan ekasila dan ketuhanan yang berkebudayaan

Tidak hanya itu, tahun 2016 Ahmad Basara mendapat Cum Laude yang di berikan oleh Mahfud MD. “Tahun 2016 Jokowi merujuk kepada pidato Bung karno bahwa peringatan hari pancasila 1 juni 1945.”

“Tahun 2020 RUU HIP ibarat maling ketangkap tangan dengan segudang bukti,” jelas Ustd Shobri,

Oleh karena itu, Ustd Shobri, mengajak kepada masyarakat yang masih punya komitmen, bahwa PDIP ini sangat berbahaya karena membangkitkan neo PKI. Selain itu, kami minta Presiden yang telah membuka pintu gerbang lahirnya neo PKI dengan penyampaiannya bahwa lahirnya Pancasila 1 juni.

Intinya kami minta kepada MPR agar, memakzulkan Presiden jokowi,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua PA 212, Ustd Slamet Ma’arif menilai bahwa DPR tidak mungkin tidak mengetahui tentang Arsip inisiator RUU HIP ini yang tidak lain adalah Rieke Diyah Pitaloka dan ini bukan rahasia umum.

“Yang bersangkutan segera di panggil periksa dan di sidangkan melalui MKD DPR RI dan pecat segera manusia ini!,” tegas Ustd Slamet.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan, Azis Syamsuddin mengatakan, bahwa semua masukan akan segera kami sampaikan dan dirapatkan bersama pimpinan Puan Maharani.

“Pancasila adalah harga mati dan tidak akan di gadaikan. Masukan terkait RUU HIP akan di hentikan melalui mekanisme,” jelas Azis.

“DPR sedang menunggu surat presiden apabila presiden tidak mengirim surat maka dengan sendiri RUU HIP gugur dan di hentikan.” tegas Azis. (adrian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed