oleh

RK Zaini Ahmad: Bagaimana Bisa Kelola 20 Miliar, 150 Juta Saja Ke Inginannya Sudah Macam Macam

Radarkotanews.com – Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) berpendapat dana aspirasi daerah pemilihan (Dapil) anggota DPR yang diusulkan Rp15-20 miliar untuk masing-masing anggota tidak berperasaan dan menyakitkan, Karena Dana aspirasi ini menurutnya berbeda dengan dana reses yang diperoleh setiap anggota DPR sekitar Rp150 juta ketika reses. Karena hak penggunaan dana reses berada di masing-masing wakil rakyat.

“Dana reses hak sepenuhnya di anggota DPR. Misalnya anggota bikin 15 kegiatan, itu yang berkuasa Anggota. Kalau dana aspirasi ini uangnya tidak ada di anggota DPR. Bagaimana mau kelola Rp 20 miliar, 150 juta saja keinginannya sudah macam macam,” kata RK Zaini Ahmad yg akrab di panggil Gus Zain ,Rabu (10/6).

Menurut Gus zain ,” saya dapat info dari anggota DPR bahwa dana apsirasi dapil yang sedang diusulkan dalam RAPBN 2016 ini sebagai penyempurnaan dari program-program sebelumnya. Dulu, anggota DPR pernah menyalurkan dana Bansos. Sedangkan saat ini, usulan anggota untuk dapil dilakukan dengan membawa proposal ke pemerintah.

“Kalau sekarang datang bawa proposal, melihat apakah bisa masuk dalam program pembangunan pemerintah,” kata Zaini ahmad. Dengan model sekarang ini, tidak ada jaminan aspirasi dewan diakomodir pemerintah.

Terkait potensi tumpang tindih program dengan daerah serta dana desa, masih kata zaini ahmad” pendapat saya perlunya pengaturan mekanisme penyaluran dana aspirasi. Misalnya program usulan yang telah mendapat alokasi dana desa tidak boleh lagi menerima dana apsirasi anggota.

“Makanya mekanisme ini tidak boleh dobel. Misalnya di konstituen anggota, kalau sudah mengajukan lewat dana desa, tidak boleh mendapat dana aspirasi. Intinya dana aspirasi sekarang tidak boleh dikelola langsung oleh anggota DPR,” tegasnya.

Mengenai implementasinya nanti, zaini menyebutkan Anggota DPR pemilik Dana aspirasi tidak bersentuhan dana itu karena mereka hanya menerima proposal dari dapil kemudian akan diverifikasi mana saja proposal yang bisa diterima dan penyalurannya.

Masih Kata Zaini Ahmad,” implementasinya nanti, menyebutkan Anggota DPR pemilik dana aspirasi tidak bersentuhan dana itu karena mereka hanya menerima proposal dari dapil. Kemudian akan diverifikasi mana saja proposal yang bisa diterima dan penyaluran serta pelaksanaannya dicantolkan ke APBD masing-masing dapil anggota.

“Jadi ini bukan mencairkan dana. Tetapi anggota menerima proprosal, nanti apakah program di dapil ini bisa anggota cantumkan di APBD atau tidak. Jadi nanti pemerintah daerah akan berkewajiban program yang anggota ajukan masuk dan berjalan. Pemda juga yang akan mengerjakan, anggota yang mengawasi,”pungkasnya.(R)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed